Wapres RI: SDM Berintegritas Kunci Keberhasilan Reformasi Birokrasi

fShare

Tweet

Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan pada acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020 secara daring, Senin (21/12).

JAKARTA – Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menegaskan keberhasilan reformasi birokrasi harus didukung sumber daya manusia (SDM) aparatur yang tidak hanya unggul tapi juga berintegritas. Integritas lembaga maupun aparat harus ditegakkan sebagai formula untuk mencegah terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara.

“Setiap aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki komitmen untuk membangun budaya integritas. Tanpa integritas yang kuat, akan sulit bagi ASN untuk menghindari ancaman dan tekanan,” ujarnya saat memberikan sambutan pada acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020 secara daring, Senin (21/12).

Lanjutnya dikatakan, predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Ia optimis keberhasilan pembangunan ZI dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

“Saya harapkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik agar melakukan akselerasi untuk menaikkan pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan, serta melakukan inovasi terbaik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Jufri Rahman menjelaskan bahwa pembangunan ZI merupakan kebutuhan yang harus segera dilaksanakan oleh seluruh unit kerja untuk peningkatan percepatan pelayanan publik dan integritas. Dengan semakin banyaknya unit kerja pelayanan WBK/WBBM, diharapkan dapat menularkan 'virus-virus' reformasi, perbaikan tata kelola, dan menumbuhkan budaya kerja birokrasi yang antikorupsi dan melayani publik dengan baik.

“Pembangunan Zona Integritas menuju WBK atau WBBM ini merupakan salah satu arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden tentang pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bebas korupsi, terpercaya, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan industri 4.0,” jelas Jufri.

Berdasarkan data, usulan zona integritas tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2019 terdapat 2.246 unit kerja pelayanan yang diusulkan, tahun ini meningkat tajam sebanyak 3.691 unit kerja yang diusulkan untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) yang berasal dari 70 kementerian/lembaga, 20 pemerintah provinsi, dan 161 pemerintah kabupaten/kota.

Dari 3.691 unit kerja tersebut, 2.570 unit kerja berhasil lolos ke tahapan evaluasi. Setelah melewati rangkaian proses evaluasi terpilihlah 763 unit kerja dengan rincian 681 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBK dan 82 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBBM.

Dikatakan, tren positif tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan instansi pemerintah dan seluruh jajaran birokrasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, lebih bersih, serta mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas. Hal ini akan berdampak pada program reformasi birokrasi yang secara nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Jufri juga mengingatkan pada unit kerja pelayanan yang mendapat predikat WBK/WBBM, untuk tidak berpuas diri sampai di sini karena predikat yang didapatkan tidak bersifat permanen. “Jika ke depan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi masih ditemukan fakta yang bertentangan dengan predikat WBK/WBBM maka predikat ini akan dicabut dari unit yang bersangkutan,” tegasnya.

Pada Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2020, juga diserahkan apresiasi kepada 10 pemimpin perubahan. Mereka adalah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berhasil membangun zona integritas secara masif, dengan jumlah unit kerja terbanyak memperoleh predikat WBK/WBBM. (rum/HUMAS MENPANRB)

Pemimpin Perubahan pada K/L Tahun 2020

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Kejaksaan Republik Indonesia
3. Mahkamah Agung
4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Kementerian Keuangan
6. Kementerian Perhubungan
7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
10. Badan Pusat Statistik

Peraih Predikat WBBM Tahun 2020

1. Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar
2. BPS Kota Madiun
3. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
4. RSUD Dr. Moewardi
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bantul
6. Pengadilan Militer Utama
7. Pengadilan Tinggi Semarang
8. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
9. Pengadilan Agama Jakarta Pusat
10. Pengadilan Agama Jakarta Selatan
11. Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin
12. Pengadilan Militer III-13 Madiun
13. Pengadilan Negeri Bogor
14. Pengadilan Negeri Wates
15. Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung
16. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
17. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
18. Kejaksaan Negeri Badung
19. Kejaksaan Negeri Jember
20. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe
21. Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto
22. Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
23. Kejaksaan Negeri Pekanbaru
24. Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat
25. KPKNL Bekasi
26. KPKNL Madiun
27. KPKNL Pekalongan
28. KPKNL Tangerang I
29. KPKNL Tegal
30. KPP Madya Denpasar
31. KPP Madya Jakarta Timur
32. KPP Madya Tangerang
33. KPP Pratama Jakarta Gambir Satu
34. KPP Pratama Malang Utara
35. KPP Wajib Pajak Besar Empat
36. KPPN Tipe A1 Bandung II
37. KPPN Tipe A1 Lahat
38. KPPN Tipe A1 Madiun
39. KPPN Tipe A1 Pekanbaru
40. KPPN Tipe A1 Surakarta
41. KPPN Tipe A1 Yogyakarta
42. KPPN Tipe A2 Pelaihari
43. KPPN Tipe A2 Singaraja
44. KPPBC TMC Kudus
45. KPPBC TMP A Bandung
46. KPPBC TMP C Banyuwangi
47. KPPBC TMP C Cilacap
48. KPPBC TMP Ngurah Rai
49. Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar
50. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan
51. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya
52. Kantor Imigrasi Kelas I Makassar
53. Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang
54. Kantor Imigrasi Kelas II Karawang
55. Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang
56. Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Pandan
57. Lapas Kelas I Malang
58. Lapas Kelas II A Cibinong
59. Lapas Perempuan Kelas II A Semarang
60. PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika
61. LPMP Jawa Tengah
62. Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
63. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
64. PPSDM Minyak dan Gas Bumi
65. Balai Besar Teknologi Pencegahan dan Pencemaran Industri Semarang
66. Baristand Industri Surabaya
67. SMK-Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor
68. SMK-Sekolah Menengah Analisis Kimia Padang
69. Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta
70. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta
71. Ditlantas Polda DIY
72. Ditreskrimsus Polda Kalsel
73. Ditreskrimsus Polda Kalteng
74. Polres Bojonegoro
75. Polres Gowa
76. Polresta Malang Kota
77. Polres Pelabuhan Tanjung Perak
78. Polres Sleman
79. BPS Kabupaten Gianyar
80. Direktorat Registrasi Pangan Olahan
81. Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh
82. RSUD Tugurejo