( Rapat Kerja Kemen PANRB bersama Kemendagri, BKN, dan KASN dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Kamis (02/02). foto: byu/adt )
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menegaskan bahwa birokrasi Indonesia masih sangat kekurangan aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian spesifik tertentu. Karena itu, ke depan pemerintah harus meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah ada agar memiliki kompetensi dan kualifikasi yang memadai untuk dapat segera mewujudkan tata kelola pemerintah yang akuntabel dan memberikan pelayanan yang prima untuk masyarakat.
Dalam data kepegawaian nasional, jumlah PNS per Januari 2017 sebanyak 4.475.997 orang yang masih aktif bekerja baik di instansi pusat maupun daerah, sebanyak 37,43% diantaranya merupakan guru, dan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebesar 37,69%. Selebihnya terdiri dari tenaga kesehatan, dan PNS yang menduduki jabatan struktural.
Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti itu kurang mendukung terciptanya birokrasi yang handal, seperti dicita-citakan pemerintah. "Berarti Indonesia masih sangat kekurangan aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian spesifik tertentu. Untuk itu, ke depan kita harus meningkatkan kapasitas ASN yang sudah ada agar memiliki kualitas dan kualifikasi yang menunjang tata kelola pemerintahan di Indonesia," ujar Menteri PANRB Asman Abnur dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Kamis (02/02).
Untuk dapat segera meningkatkan kapasitas ASN secara signifikan maka diperlukan pendidikan pelatihan berkesinambungan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi masing-masing.
"Seluruh ASN harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam sesuai kompetensi setiap tahunnya untuk menjaga kualitas kinerjanya," jelas Menteri Asman.
MenPANRB menjelaskan kedepan pendidikan yang diterima oleh para ASN terutama yang telah berada dalam posisi jabatan tinggi tidak hanya lagi diberikan oleh widyaiswara, namun juga diberikan oleh para CEO (Chief Executive Officer) lembaga privat swasta agar dapat meningkatkan wawasan ASN secara global serta untuk meningkatkan standar profesionalisme ASN secara signifikan.
Pada kesempatan tersebut MenPANRB juga mengingatkan kembali bahwa sejak lebih dari satu dekade lalu, pemerintah memiliki komitmen tinggi dalam penyelesaian tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS. Hingga tahun 2014 lalu, tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS mencapai 1,8 juta orang.
Dalam kurun waktu 2005 - 2009, sebagian besar CPNS berasal dari tenaga honorer, yakni 58.8%, sedangkan CPNS dari jalur pelamar umum hanya 42.2%, yang diseleksi sesuai kebutuhan organisasi masing-masing instansi. Sebagian besar CPNS dari tenaga honorer itu merupakan tenaga pendidik dan kesehatan, yang proses seleksinya tidak sama dengan seleksi untuk pelamar umum.
Lebih lanjut lagi, Menteri Asman mengungkapkan bahwa tren belanja pegawai terus mengalami peningkatan dari Rp 351 triliun pada 2010 menjadi Rp 732 triliun pada tahun 2016. Dewasa ini, pemerintah tengah melakukan penataan sistem manajemen SDM aparatur, antara lain dengan melakukan moratorium penerimaan CPNS.
Penerimaan CPNS saat ini hanya dilakukan untuk jabatan tertentu, terutama dari lulusan sekolah ikatan dinas. Dalam pengadaan CPNS, khsususnya pemerintah daerah, pemerintah pusat menerapkan pertimbangan besaran belanja pegawai dibanding APBD. “Daerah yang belanja pegawainya besar, tidak diberikan tambahan formasi CPNS,” ujarnya menambahkan.
MenPANRB menjelaskan bahwa saat ini terdapat 134 kabupaten/kota yang rasio belanja gaji pegawainya mencapai lebih dari 50% APBD-nya masing-masing. Hal ini tentu menjadi catatan pemerintah pusat, kepada para pemerintah kabupaten/kota yang mengajukan penambahan formasi pegawai, karena sepatutnya optimalisasi penggunaan APBD adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, bukan belanja pegawai semata.
Umtuk mendorong terjadinya efisiensi dalam pengelolaan anggaran, Kementerian PANRB juga terus mendorong penerapan sistem e-government kepada seluruh instansi pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang efektif, efisien, serta berorientasi hasil.
Dalam rapat kerja Komisi II dipimpin oleh Zainudin Amali dari Fraksi Partai Golkar ini, juga dihadiri Kepala BKN Bima Haria Wibisana, serta Ketua KASN Sofian Effendi. Sementara dari Kementerian PANRB, turut dihadiri Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Rini Widyantini. Hadir juga Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam negeri Soni Sumarsono. (arl/HUMAS MENPANRB)
