Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati, saat menjadi narasumber dalam acara Diseminasi Hasil Sensus Pertanian (ST) 2023 Tahap I di Jakarta, Senin (04/12).
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendukung peran Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mewujudkan pemanfaatan data penyelenggaraan statistik yang terpadu. Penyelenggaraan data terpadu dapat meningkatkan quality of service sehingga dapat menciptakan layanan yang robust, seamless, dan adaptive.
“Data-data yang dihasilkan BPS melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) dapat digunakan secara maksimal guna pengambilan kebijakan,” ujar Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati, saat menjadi narasumber dalam acara Diseminasi Hasil Sensus Pertanian (ST) 2023 Tahap I yang diselenggarakan BPS, di Jakarta, Senin (04/12).
Disampaikan bahwa melalui pemanfaatan data, pemerintahan digital akan dapat diwujudkan dan penerapan data driven nation juga dapat segera diimplementasikan. Untuk itu, peran sentral dari BPS dalam menyukseskan hal tersebut melalui penyelenggaraan data statistik yang selaras dengan target inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional diharapkan dapat segera terwujud.
Nanik menjabarkan jika kerja sama dalam penyelenggaraan statistik dengan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah perlu dilakukan secara maksimal guna mewujudkan koordinasi dan pemanfaatan data penyelenggaraan statistik yang terpadu. Oleh karenanya BPS selaku penanggung jawab di bidang data statistik diharapkan dapat mengawal dan berperan aktif, terutama dalam mewujudkan Satu Data Indonesia.
Selain itu pihaknya juga mendorong transformasi digital dapat dilakukan BPS, sebab transformasi digital merupakan akselerator dalam melakukan percepatan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan munculnya berbagai tantangan global yang ada, Digital Government memerlukan terobosan pada digital bureaucracy, digital culture, dan digital competency untuk mengakselerasi ketercapaian prioritas pembangunan nasional.
“Birokrasi digital diyakini sebagai strategi paling cepat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih lincah, responsif, dan adaptif sehingga mampu mendorong percepatan berbagai program pembangunan nasional, meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih cepat dan mudah, serta menekan terjadinya penyimpangan yang sangat mungkin terjadi apabila dilakukan secara manual,” ucapnya.
Lebih lanjut dia memberikan apresiasi atas kegiatan Sensus Pertanian 2023, dan diharapkan dapat memberikan dampak dan manfaat yang nyata bagi pertanian nusantara yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia. (byu/HUMAS MENPANRB)
