Formasi CPNS di Wilayah Perbatasan "Digugat"

DigugatNUNUKAN, KOMPAS.com — Masyarakat di wilayah perbatasan yang tergabung dalam Forum Anak Adik Lundayeh Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (19/9/2013), mendatangi Kantor DPRD Nunukan menuntut adanya perubahan formasi penerimaan PNS tahun 2013.Menurut mereka, formasi yang mulai dibuka pendaftarannya saat ini tidak berpihak pada kebutuhan PNS di wilayah perbatasan. Josy dari...

Kaltim Distribusikan 350 PNS ke Kaltara Kebutuhan Minimal 780 Pegawai, Idealnya 3.000 PNS

kaltim BALIKPAPAN - Pemprov Kaltim menempatkan 350 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah otonomi baru, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Jumlah ini jauh dari angka kebutuhan personil ideal. Jika Kaltim memiliki 7.400 pegawai, di Kaltara setidaknya mempunyai 3.000 pegawai. "Berdasarkan aturan, kebutuhan daerah otonom minimal 780 pegawai. Apalagi jika lingkupnya  provinsi. Sekarang baru...

Alumni UNM Ditolak Mendaftar CPNS Formasi Guru SMP di Bantaeng

dadasBANTAENG, TRIBUN-TIMUR.COM -  Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM) kecewa dengan proses pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Bantaeng. Pasalnya, mereka dicoret sebagai pendaftar CPNS untuk formasi guru SMP di Kabupaten Bantaeng. Salah seorang alumni UNM, Nurul Fadillah, mengatakan, dirinya tidak mengetahui dirinya jika berkasnya bakal dicoret dan tidak...

Gaji PNS Dipotong 2,5 Persen Buat Zakat

gaji cpnsKENDARI - Mulai Oktober 2013,  gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara bakal dipotong sebesar 2,5 persen. Itu setelah Pemerintah Kota Kendari mulai memberlakukan Peraturan Daerah (Perda)  Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan zakat, Infaq dan sedekah. Pemotongan gaji tersebut...

Melihat Sisi Positif Pemotongan Gaji PNS untuk Zakat

FORMASI CPNSJAKARTA - Adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang mewajibkan pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 2,5 persen dengan dalih pembayaran zakat, infak dan sedekah menuai penilaian beragam. Anggota Komisi VIII DPR RI, Raihan Iskandar mengaku tidak mempersoalkan bila ada daerah yang membuat kebijakan seperti yang dilakukan oleh...