Pemotongan Gaji Atasnamakan Zakat, PNS Bisa Ajukan Gugatan

kecil-10094554955-gaji potongJAKARTA - Anggota Komisi II DPR, Rindoko Dahono Wingit menyayangkan adanya pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara sebesar 2,5 persen. Ia menuturkan, kebijakan itu bakal memberikan kerugian bagi PNS. "Jelas merugikan karena subtansinya kan memotong gaji bagi PNS yang gajinya kecil. Tiap rupiah sangat berarti...

BKDD Parepare : Bohong Itu Calo Kalau Bisa Loloskan CPNS

bkd parepaePAREPARE, TRIBUN-TIMUR.COM -- Kepala Badan  Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Parepare, Ramadhan Umasangaji, mewanti wanti agar para pelamar CPNS, berhati hati rayuan calo. Hal tersebut diungkapkan oleh Ramadhan, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/09/2013).   Menurutnya, jangan mempercayai iming iming kelulusan yang dilakukan oleh oknum atau calo."Bohong itu calo...

RUU ASN Perjelas Status PPPK Sopir, Kurir dan Cleaning Service Tak Akan jadi PNS

CdDQ5KJLhzJAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menempatkan pegawai-pegawai untuk posisi yang kurang strategis bukan sebagai PNS. Nantinya, posisi sopir, cleaning service, kurir, atau tukang taman, hanya akan menyandang status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)."PPPK hanya dikhususkan untuk posisi pelengkap saja. Karena PPPK bukan jabatan karir," kata...

Peserta CPNS Kejati Sulsel Bikin Macet Jl Urip Sumoharjo

Pend cpnsMakassar, Tribun - Ribuan pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil CPNS, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan mengikuti verifikasi berkas di lapangan Tennis Kejati Sulsel, Senin (23/9). Akibatnya, Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Makassar macet karena dijadikan lahan parkir bagi peserta CPNS dari berbagai daerah di Sulsel dan Sulbar. Asisten Pembinaan Kejati Sulsel,...

Kewenangan Kepala Daerah Angkat Honorer Dipangkas

017 sumpah dan janji pns 1JAKARTA--Tidak ingin mengalami kejadian yang sama, pemerintah akan memperketat proses perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Itu berarti, kepala daerah yang selama ini leluasa mengangkat tenaga honorer tidak akan bisa semaunya lagi."Perekrutran PPPK akan kita godok ekstra hati-hati. Ini berkaca dari pengalaman sebelumnya di mana keleluasaan kada mengangkat honorer...