Jakarta - Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) dianggap terlalu banyak. Anggaran di daerah akhirnya habis untuk bayar gaji pegawai, ketimbang membangun infrastruktur produktif.
Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang saat ini menjadi Managing Director di Bank Dunia mengatakan, desain ekonomi Indonesia saat ini sulit dilakukan akibat anggaran gaji yang terlalu besar."Mendesain ekonomi Indonesia bukan hanya Jakarta saja, tapi seluruhnya itu penting.
Dari sisi keuangan, dijamin dengan perundang-undangan seluruh wilayah Indonesia harus mendapatkan haknya. Banyak pemda makin hari makin banyak pegawai negeri daerahnya, kebanyakan ekonominya habis untuk menggaji pegawai-pegawainya bukan untuk mendesain ekonomi," tutur Sri Mulyani saat menjadi pembicara di acara Kongres Diaspora di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (19/8/2013).
Selain itu, dalam kesempatan tersebut Sri Mulyani mengatakan, di tengah tingginya harga pangan termasuk daging saat ini, banyak keluarga sejahtera yang terancam miskin. "Kebanyakan keluarga sejahtera masih bisa kembali miskin lagi ketika harga daging naik, beras naik, dan inflasi di atas 8 persen," kata Sri Mulyani.Banyak kebijakan yang menurut Sri Mulyani bisa dilakukan untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.
Beberapa di antaranya adalah pembangunan infrastruktur, air bersih, konektivitas, dan listrik.Sri Mulyani juga berkomentar soal penciptaan pengusaha atau entrepreneur di Indonesia."Saya termasuk yang percaya kalau pemerintah bisa meningkatkan environment dan investasi, tapi kalai birokratnya nggak mengerti bagaimana menciptakan, jadi bagaimana untuk mendesain kebijakan. Sebetulnya kita nggak harus pesimistis, tapi belajar dari negara lain karena akses informasi begitu penting," papar Sri Mulyani.(dnl/hen)
