Pin It

20260831 DEP BALAKS Audiensi dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua 10

20260831 DEP BALAKS Audiensi dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua 10

20260831 DEP BALAKS Audiensi dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua 10

20260831 DEP BALAKS Audiensi dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua 10

20260831 DEP BALAKS Audiensi dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua 10

20260831 DEP BALAKS Audiensi dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua 10

20260831 DEP BALAKS Audiensi dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua 10

20260831 DEP BALAKS Audiensi dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua 10

20260831 DEP BALAKS Audiensi dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua 10

20260831 DEP BALAKS Audiensi dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua 10

Foto: bel/HUMAS MENPANRB

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nanik Murwati memimpin rapat dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Pertemuan ini membahas mengenai sinkronisasi mekanisme kerja dan pembagian peran Komite Eksekutif guna mendukung percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.

Deputi Nanik menyampaikan perlunya pemetaan tugas yang komprehensif agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan untuk mempertegas ruang lingkup kerja antara Komite Eksekutif dan Badan Pengarah Papua (BPP).

Langkah strategis ini bertujuan menciptakan tata kelola birokrasi yang terarah dalam upaya percepatan pembangunan Papua.

Hadir dalam rapat ini Ketua Komite Eksekutif BPP Velix Vernando Wanggai beserta perwakilan anggota Komite Eksekutif BPP Ali Hamdan Bogra; serta Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, Keamanan, dan Pemerintah Daerah Wilayah I, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Istyadi Insani.


Cetak   E-mail