JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar mendorong Menteri Keuangan Agus Martowardoyo untuk dapat mempercepat pemberian tunjangan kinerja kepada 19 kementerian/lembaga yang sudah lolos penilaian dan verifikasi reformasi birokrasi.
Selain untuk memotivasi dan menyemangati pegawai di instansi dimaksud, hal itu perlu dilakukan agar para PNS tersebut dapat membawa pulang rejeki yang halal dan toyibah. "Yang sudah lolos kita percepat saja pemberian tunjangan kinerjanya. Namun di instansi itu juga kita potong honor-honor lain yang tidak jelas. Kita geser rejeki yang abu-abu menjadi halal dan toyibah," ujar Azwar di sela-sela pencanangan zona integritas Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu (31/10).
Dalam RAPBN 2013, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk tunjangan kinerja bagi 40 kementerian/lembaga (K/L). Tahun 2012 ini ada 25 K/L yang sudah diverifikasi oleh Unit Pelaksana Reformasi Birokrasi (UPRBN), namun hanya 19 yang lolos, yang selanjutnya diserahkan kepada Menteri Keuangan untuk dapat diberikan tunjangan kinerja.
Ke-19 K/L dimaksud dibagi ke dalam tiga kategori. Ada yang lulus dengan kategori 40 persen, 50 persen dan 60 persen.Tunjangan kinerja yang akan diberikan pada tahap awal sekitar 40 persen dari besaran tunjangan kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya, untuk peningkatan akan dilakukan dengan perhitungan sesuai dengan kinerja induvidu. Dalam hal ini, penerapan balance score card yang telah diterapkan di Kementerian Keuangan diharapkan bisa menjadi acuan.
Azwar Abubakar menambahkan, empat tahun pasca reformasi birokrasi yang diawali oleh Kementerian Keuangan, BPK dan MA pada tahun 2008, tercatat sebanyak 36 K/L yang melaksanakan reformasi birokrasi. Sejak tahun 2011, pelaksanaan reformasi birokrasi dipercepat, antara lain dengan penerapan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) online yang mulai direalisasikan tahun 2012 ini.
PMPRB online ini telah disosialisasikan ke seluruh kementerian/lembaga serta 99 pemerintah daerah yang akan menjadi pilot project reformasi birokrasi pemda. Dengan sistem online, seluruh kementerian/lembaga tidak bisa berleha-leha lagi. "Kalau tidak melakukan reformasi, mereka akan malu sendiri," tambahnya. (ags/HUMAS MENPAN-RB)
