JAKARTA - Birokrasi harus berubah untuk dapat menghadapi kompetisi. Etos kerja dan budaya kerja harus berubah."Jika tidak berubah, kita akan tertinggal dari negara lain. Ada 2 pilihan bagi para pejabat, berubah atau dicopot," tegas Presiden Joko Widodo pada Rapat Kerja Pemerintah dengan peserta para Menteri, Kepala LPNK dan jajaran Eselon 1 kementerian/lembaga di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa (22/03).
Presiden meminta kepada seluruh jajaran Eselon 1 kementerian/lembaga untuk bekerja lurus seperti yang telah digariskan, serta fokus menata regulasi dan memacu percepatan pembangunan infrastruktur. Terkait regulasi, kita ini sudah terlalu banyak aturan. Laporan dari Bappenas, kita punya 43 ribu aturan. Dari Kemendagri ada 3000 an Peraturan Daerah yang bermasalah.
"Kita sekarang ini hidup dalam suasana perubahan global yang sangat cepat. Krisis dunia silih berganti, mulai dari penurunan suku bunga the Fed, krisis Yunani, dan depresiasi Yuan. Kita juga dalam era persaingan yang hebat. Kita rebutan investor, rebutan wisatawan, dan lain-lain," ujar Jokowi.
Agar bisa mengikuti perubahan, bisa bersaing, Presiden Jokowi meminta aparatur negara bisa bergerak dengan cepat. Tapi kita terjerat oleh aturan-aturan yang demikian banyak. Kalau terjerat aturan seperti ini kita tidak akan maju.
"Oleh karena itu, saya perintahkan lakukan deregulasi, sederhanakan berbagai aturan dan prosedur yang ada, agar kita dan masyarakat dapat melaksanakan berbagai kegiatan dengan cepat," ungkapnya.
Salah satu reformasi yang harus dilakukan adalah reformasi dalam penganggaran. Presiden mengatakan, penganggaran kita harus berubah dari money follow function/organisasi ke money follow program. Jangan bagi rata anggaran, tapi tentukan prioritas. Misalnya di Kementerian PU, kalau prioritas tahun ini bikin jalan, sebagian besar anggaran harus dialokasikan ke pembangunan jalan.
Presiden menginstruksikan untuk tidak lagi memakai kata-kata absurd yang tidak jelas dalam penganggaran. "Hilangkan kata 'penguatan', 'pemberdayaan', 'sinkronisasi', 'harmonisasi', dan lain-lain," imbuhnya.
Presiden juga menekankan agar jangan terlalu banyak program, efisienkan belanja operasional/belanja barang. Perbesar belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Agar ada sinergi dalam pelaksanaan program/kegiatan, Presiden Jokowi meminta sinergi internal kementerian maupun sinergi antar kementerian. Bangun waduk oleh PU harus disambung bangun jaringan irigasi tersier oleh Kementerian Pertanian. Anggaran promosi di berbagai kementerian sebaiknya disatukan sehingga dapat dilakukan kegiatan promosi yang besar.
Pelaksanaan kegiatan jangan ditunda-tunda hingga akhir tahun. Hal itu pasti akan mengakibatkan hasilnya tidak optimal. Untuk itu, Presiden pun mengharapkan pengawasan di lapangan agar dilakukan dengan ketat dan terus menerus.
"Beri perhatian kepada Papua, NTT, daerah perbatasan, pulau-pulau terdepan terutama dalam hal pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya," pinta Jokowi.
Pada kesempatan tersebut tidak ketinggalan Wakil Presiden, M. Jusuf Kalla, juga memberikan pengarahan. Menurutnya, setiap 5 tahun jumlah APBN meningkat 2 kali lipat. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak berkembang sejalan dengan pertumbuhan anggaran.
Besarnya anggaran memang penting, namun lebih penting lagi adalah bagaimana kita memanfaatkan anggaran tersebut. Dulu ada anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Dan anggaran pembangunan lebih besar dari anggaran rutin, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih baik.
"Saat ini anggaran pembangunan (belanja modal) lebih kecil, sehingga anggaran untuk pelayanan publik lebih kecil. Tentunya hal ini harus dirubah," kata Kalla.
Menurutnya, peran pemerintah ada dua, yakno melaksanakan APBN/APBD, dan memfasilitasi dunia usaha dan masyarakat agar dapat berpartisipasi lebih produktif dalam pembangunan, sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Kalla mengungkapkan, bahwa fungsi Sekjen sangat penting sebagai COO dan CFO dalam melaksanakan tugas negara, menjabarkan visi-misi presiden menjadi program kerja di instansi masing-masing, termasuk memfasilitasi dunia usaha dan masyarakat.
Perekonomian nasional menghadapi tantangan ekonomia dunia. Amerika melemah, Eropa juga melemah karena terbebani biaya sosial, China juga bermasalah karena over investasi.
"Akibat dari melemahnya perekonomian dunia tersebut mengakibatkan turunnya demand terhadap banyak komoditas kita. Perekonomian kita ikut terpengaruh. Pendapatkan dari pajak (PPN dan PPh) ikut menurun," tuturnya.
Dengan postur pendapatan seperti itu, dalam APBN-P nanti, Kalla mengharapkan ada penurunan. Anggaran K/L akan dipotong. Oleh karena itu K/L agar melakukan review kegiatan masing-masing. Tentukan prioritas. Mana yang perlu dipertahankan dan mana yang bisa dihemat. Prioritaskan kegiatan-kegiatan yang memiliki multiplier effect. Lakukan efisiensi. Kurangi biaya operasional.
"Para Eselon 1 harus menjalankan tugas negara melalui K/L masing-masing. Sehingga tidak boleh ada ego sektoral. Para Menteri dan Eselon 1 harus pegang kendali dalam menyusun program dan anggaran. Jangan serahkan kepada pejabat pada level di bawahnya," kata Kalla. (HUMAS/MENPANRB)
