JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi kembali mengunjungi sejumlah kantor lembaga non struktural (LNS) di Jakarta. Ternyata ada LNS yang tidak ada kantornya, ada juga LNS yang ada Perpresnya tetapi lembaganya tidak ada.
Kali ini kunjungan dilakukan ke kantor Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun di kantor Kementerian BUMN. Yuddy juga menyambangi Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMP2) di Kementerian Luar Negeri.
Yuddy mengaku mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo, untuk mengurangi lembaga – lembaga non struktural, yang saat ini jumlahnya lebih dari 100 LNS. Untuk LNS yang dibentuk berdasarkan Perpres atau Keppres bisa langsung dieksekusi, apakah dipertahankan, dibubarkan atau direvitalisasi. “Tetapi tidak etis kalau tanpa observasi lapangan langsung diputuskan. Jadi kita keliling – keliling dulu untuk melihat kantor – kantor LNS tersebut,” kata Menteri Yuddy Jakarta, Selasa (18/8).
Yuddy menuturkan, dari kunjungannya ke sejumlah kantor LNS sejak beberapa waktu lalu, ternyata ada LNS yang tidak ada kantornya. “Ada juga yang Perpresnya ada tetapi lembaganya tidak ada,” katanya.
Saat mengunjungi kantor TKMP2 di Kementerian Luar Negeri, Menteri Yuddy disambut oleh Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri, Hasan Kleib. Hasan menjelaskan, keberadaan TKMP2 berdasarkan Perpres No. 85 Tahun 2011 yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri RI. Dia mengatakan, tim ini dibentuk berdasarkan amanat konstitusi terkait isu perdamaian dunia.
“Sebenarnya keterlibatan Indonesia terhadap perdamaian dunia sudah ada sejak tahun 1957. Namun pada tahun 2011 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan satu – satunya kepala Negara yang mantan peace keeper menyatakan membentuk tim koordinasi perdamaian,” kata Hasan.
TKMP2 merupakan tim koordinasi yang bertugas untuk memastikan kementerian dan lembaga yang berada dalam tim tersebut. “Jadi kami punya visi merekrut empat ribu peace keeper sehingga kami bisa berada di peringkat 10 besar dalam misi perdamaian dunia,” katanya seraya berharap keberadaan tim ini didukung oleh pemerintah.
Dia pun meminta agar Menteri Yuddy memberikan masukan untuk memajukan TKMP2 ini. Namun tidak mengiyakan atau menampik ucapan hasan tersebut. “No comment. Saya hanya bisa bilang, good explanation,” kata Menteri Yuddy menanggapi penjelasan Dirjen Multilateral tersebut.
Justru Yuddy menanyakan apakah Menteri Luar Negeri Retno Maersudi ada di kantor. Setelah mendapat jawaban ada, Yuddy pun segera merapat ke ruang kerja teman sejawatnya itu untuk melakukan pembicaraan empat mata. (ns/HUMAS MENPANRB)
