Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar mengimbau kepada seluruh masyarakat, agar ikut berpartisipasi dalam mewujudkan rekruitmen CPNS yang bebas dari KKN. Dalam hal ini anggota masyarakat dapat dilakukan menyampaikan pengaduan kecurangan atau penyalahgunaan wewenang serta tindak KKN dalam proses rekruitmen CPNS kepada Indonesia Corruption Watch (ICW).
Langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan seleksi CPNS yang bersih, obyektif, transparan dan akuntabel, sehingga menghasilkan CPNS dari putra putri terbaik. “Saya sudah ketemu dan berbicara dengan pihak ICW, dan mereka menyatakan siap menerima pengaduan berbagai kecurangan dalam seleksi CPNS,” ujar Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar, Kamis (19/01).
Rekruitmen CPNS merupakan salah satu pintu masuk yang sangat dalam mewujudkan good governance. Selain menyiapkan sejumlah peraturan perundangan, Kementerian PAN dan RB juga dituntut untuk melakukan pengawasan di lapangan lebih ketat. Hal itu sangat beralasan, mengingat banyaknya kasus yang sering dikeluhkan terkait rekruitmen CPNS di berbagai daerah. Bahkan, ada sinyalemen bahwa rekruitmen CPNS di daerah dijadikan ‘ATM’ oleh pejabat, dan sering dijadikan alat dalam kampanye pilkada. Padahal, selama ini rekruitmen CPNS sudah melibatkan perguruan tinggi negeri.
Ke depan, seleksi CPNS tetap akan melibatkan perguruan tinggi negeri, yang digabungkan dalam konsorsium. Namun, menurut rekomendasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, hanya beberapa perguruan tinggi negeri, yang dinilai mampu melaksanakan seleksi CPNS di daerah secara obyektif, transparan dan akuntabel. “Kalau masih ditemukan adanya kecurangan-kecurangan, kami akan membatalkan dan tidak akan memberikan Nomor Induk Pegawai (NIP),” tegasnya.
Diakui Azwar, dalam tahun 2011 lalu praktis tidak ada formasi CPNS pasca moratorium CPNS yang mengharuskan setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah menghitung kebutuhan PNS berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Namun dalam prakteknya, masih banyak daerah yang minta formasi tetapi belum menyertakan anjab dan ABK dengan benar.
Melihat kenyataan itu, Menteri PAN dan RB Azwar Abubakar melakukan terobosan, melakukan pendidikan dan latihan untuk mencetak tambahan 4.125 analis jabatan, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 4.200 orang. Pada tanggal 3 Desember 2011 lalu, diklat angkatan pertama sudah diselenggarakan di empat kota, yakni Medan, Palembang, Surabaya dan Makassar yang diikuti 675 orang. “Bulan ini diklat dilakukan untuk angkatan II, dan akan dilakukan secara marathon sehingga dalam waktu dekat jumlah itu dapat terpenuhi,” ujar Azwar menambahkan.
Rekrutmen CPNS merupakan pintu masuk dalam penataan manajemen kepegawaian, dan merupakan salah satu dari sembilan program percepatan reformasi birokrasi, sebagai hasil ekstraksi dari grand design reformasi birokrasi. Kesembilan, program dimaksud adalah (1) penataan struktur birokrasi; (penataan jumlah, distribusi dan kualitas PNS; (3) system seleksi dan promosi secara terbuka; (4) profesionalisme PNS; (5) pengembangan system pemerintahan elektronik (e-government); (6) penyederhanaan perijinan usaha; (7) pelaporan harta kekayaan pegawai negeri; (8) peningkatan kesejahteraan pegawai negeri; (9) efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja pegawai negeri. (HUMAS MENPAN-RB)
