Menteri PANRB Syafruddin saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan Adendum Nota Kesepahaman Bersama dengan UI, Jumat (9/11).
DEPOK - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan penandatanganan Adendum Nota Kesepahaman Bersama dengan Universitas Indonesia (UI) sebagai upaya akselerasi implementasi reformasi birokrasi. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Menteri PANRB, Syafruddin, dan Rektor UI, Muhammad Anis, di Balai Sidang Universitas Indonesia, Jumat (09/11).
Menteri Syafruddin mengatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian PANRB merupakan bentuk kehadiran negara kepada masyarakat. Meskipun Syafruddin juga mengungkapkan bahwa masih perlu banyak perbaikan yang harua dilakukan karena ruang perbaikan akan terus terbuka.
"Birokrasi harus dimantapkan, dikembangkan, dan disosialisasikan secara luas, agar berdaya ungkit optimal," ujarnya.
Hal ini dilakukan untuk peningkatan pertumbuhan daya saing ekonomi bangsa. "Ada keinginan negara untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Kedekatan antara negara dan masyarakat semakin dekat, kesepahaman betul-betul jadi satu, sehingga hakiki dari masyarakat bisa terwujud," katanya.
Syafruddin berharap melalui kerjasama yang telah dibangun antara Kementerian PANRB dan UI, mampu mengakselerasi implementasi reformasi birokrasi secara berkelanjutan.
"Semoga kerjasama ini dapat dibangun antara Kementerian PANRB dan UI untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dan mewujudkan platform perubahan yang fundamental bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, semoga membawa kemakmuran bagi masyarakat. Mari kita berkontribusi bersama-sama, tidak hanya di tangan pemerintah, tapi di tangan semua sebagai bangsa," ungkapnya.
Pada kegiatan yang bertajuk Pemantapan, Pengembangan, dan Sosialisasi Implementasi Reformasi Birokrasi sebagai Bagian Integrasi dari Peningkatan Pertumbuhan Sosio Ekonomi Masyarakat, Rektor UI Muhammad Anis, mengungkapkan bahwa UI dan Kementerian PANRB memiliki kesamaan pada visi dan misi. Kesamaan tersebut adalah mewujudkan perubahan dalam tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.
"UI itu adalah Untuk Indonesia. Kami juga ingin berperan, bagaimana masalah bangsa ini kita berikan solusi alternatif kepada para pengambil keputusan," ujarnya.
Menurutnya, Kementerian PANRB juga telah berhasil membangun dan mengakselerasi implementasi reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Namun Anis juga mengakui bahwa upaya tersebut dilakukan melalui kerja keras dari Kementerian PANRB.
"Ini suatu perubahan yang bukan seperti membalikan telapak tangan, perlu effort yang luar biasa. Kami ingin berperan juga untuk mengakselerasi, melihatnya secara integral dari berbagai diaiplin ilmu," ungkap Anis.
Senada dengan Menteri Syafruddin, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RBKunwas) Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, berharap agar kerjasama yang sudah terjalin bisa memberikan implikasi besar terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan. Selain itu, pemahaman masyarakat akan hadirnya pemerintah juga turut mengedukasi masyarakat.
"Kami ingin apa yang sudah kami lakukan ini bisa dimantapkan lagi oleh UI. Masyarakat bisa memahami, mengetahui bahwa pemerintah sudah mendekat kepada masyarakat dan melayani masyarakat," kata Ateh.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Ari Kuncoro, memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian PANRB atas capaian yang telah didapatkan dalam empat tahun terakhir melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan. "Memang terjadi perbaikan yang cukup signifikan dalam 4 tahun ini. Saat ini kita sedang mengarah pada pemerintahan yang lebih efektif efisien. Hanya Kementerian PANRB yang bisa mewujudkan itu. Kami merasa terhormat diajak oleh Kementerian PANRB," ujarnya. (HUMAS MENPANRB)
