Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Meningkat Signifikan

fShare

Tweet

Perkembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan provinsi dari tahun 2009 sampai 2012 mengalami peningkatan cukup signifikan. Tahun lalu, hanya ada dua instansi pusat yang mendapat nilai A, tahun ini bertambah menjadi tiga. Sedangkan pemerintah provinsi, tahun lalu baru dua yang mendapat nilai B, kini menjadi 6 provinsi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar menyampaikan hal itu dalam laporannya pada penyerahan penghargaan capaian akuntabilitas kinerja terbaik bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di Jakarta, Rabu (05/12).

Ketiga instansi pusat yang mendapat nilai A dimaksud adalah Kementerian Keuangan, BPK, dan KPK. Sedangkan enam pemprov yang memperoleh nilai B adalah DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan. Mereka menerima penghargaan dari Wakil Presiden Boediono.

            Penilaian atas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2012 ini dilakukan terhadap 81 kementerian/lembaga, serta 33 provinsi. Selain 3 K/L yang memperoleh nilai A, sebanyak 26 K/L meraih nilai B, 48 k/L memperoleh nilai CC, dan 4 K/L mendapat nilai C. Adapun untuk pemerintah provinsi, tercatat ada 6 provinsi yang meraih nilai B, 17 mendapat nilai CC, 9 mendapat nilai C, dan masih ada satu provinsi yang nilainya D.

            Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan ahsil yang lebih baik.

            Menurut Azwar Abubakar, SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, system penganggaran dan system pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. “Kalau akuntabilitas keuangan hasilnya berupa laporan keuangan, sedangkan produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD,” ujar Menteri.

            Diungkapkan, dalam penilaian LAKIP ini materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen. Komponen pertama adalah perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rncana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Komponen kedua, yakni pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran dengan bobot 20.

            Pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi knerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15. Sedangkan evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10. Untuk pencapaian kinerja, bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang dilaporkan ( output dan outcome), dan kinerja lainnya.

            Nilai tertinggi dari evaluasi LAKIP adalah AA (memuaskan), dengan skor 85 – 100, sedangkan A (sangat baik) skornya 75 -85, CC (cukup baik) dengan skor 50 – 65, C (agak kurang) dengan skor 30 – 50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0 – 30.

            Dari pelaksanaan evaluasi, beberapa temuan yang sering muncul antara lain ketidakselarasan antara Renstra dengan RPJMN, ketidakmampuan mendefinisikan kinerja, ketidakmampuan menyusun indikator kinerja, ketidakselarasan antara perencanaan dengan penganggaran. Selain itu, LAKIP masih bersifat dokumentasi atau formalitas, belum banyak yang mengarah pada peningkatan kualitas implementasi.

            Dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja, ada beberapa langkah yang dilakukan Kementerian PAN dan RB, seperti workshop penguatan SAKIP, bimbingan terknis, membantu menyusun rencana aksi perbaikan dengan supervisi yang ketat, serta penyelerasasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. (ags/HUMAS MENPAN-RB)

DAFTAR CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA K/L TAHUN 2012

Kategori nilai A (sangat baik)

Kategori nilai B (baik, perlu sedikit perbaikan)

Kategori nilai CC (Cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar)

Kategori nilai C (agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang sangat mendasar

PEMERINTAH PROVINSI

Pemprov dengan kategori nilai B (baik, perlu sedikit perbaikan)

Pemprov dengan kategori nilai CC (Cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar)

Pemprov dengan kategori nilai C (agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang sangat mendasar

Perkembangan cakupan instansi pemerintah pusat yang dievaluasi dan hasil evaluasinya 2009 – 2012

Perkembangan cakupan instansi pemerintah provinsi yang dievaluasi dan hasil evaluasinya 2009 – 2012

* Photo-Photo Pemberian Penghargaaan