Konsultan Pelayanan Publik Kadarsyah Tarmizi saat memberikan pemaparan dalam kegiatan Knowledge Sharing dan Finalisasi Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2019, di Kota Yogyakarta, Provinsi D.I Yogyakarta, Selasa (22/10).
YOGYAKARTA – Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah terus dilakukan. Tidak hanya memudahkan masyarakat untuk mengurus berbagai layanan, kehadiran MPP juga dinilai dapat mengedukasi perilaku masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Konsultan Pelayanan Publik Kadarsyah Tarmizi dalam kegiatan Knowledge Sharing terkait MPP di Yogyakarta yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Kedeputian bidang Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta, Provinsi D.I Yogyakarta Selasa (22/10). “Secara tidak langsung, kehadiran MPP kini telah mendidik dan mengubah perilaku masyarakat kita yang selama ini menganut paham ‘selama ada uang, semua beres’”, ujarnya.
Dicontohkan, ketika dulu sebelum ada MPP, masyarakat yang memiliki uang akan cenderung mempekerjakan orang lain untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perizinan. Sedangkan kini, adanya MPP telah mengubah perilaku tersebut.
Adanya sarana prasarana yang memadai dan perkembangan teknologi, membuat masyarakat tidak lagi enggan untuk mengurus layanan publik. Apresiasi kepada pemerintah juga dilontarkan oleh Kadarsyah karena terus berupaya mencitakan pelayanan publik yang prima.
Keseriusan pemerintah dalam mewujudkan MPP guna menghasilkan pelayanan publik yang cepat, ramah, dan ringkas, dinilai telah menjalankan fungsi utama Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan publik. Untuk itu, dibutuhkan front officer dengan daya hospitality yang baik untuk menjadi gardu terdepan MPP dalam menghadapi masyarakat.
Front officer harus dapat melayani dan mengatasi masalah tanpa perdebatan. “Bermental kuat dan pandai mengolah rasa menjadi salah satu syarat utama untuk menjadi front officer,” tegas Kadarsyah.
Untuk itu Kadarsyah berharap agar pelayanan publik terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat. "Kita harap pemerintah dapat menyediakan standar khusus untuk hospitality pemerintahan," tutupnya. (nan/HUMAS MENPANRB)
