JAKARTA – Pemerintah daerah berlomba-lomba membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik. Antusiasme yang tinggi dalam membangun MPP menunjukan niat serta usaha yang baik dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Gagasan MPP ini muncul pertama kali pada tahun 2017 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Hingga saat ini sudah ada 24 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia.
Setiap tahun, sejumlah kepala daerah menyatakan komitmennya untuk membangun MPP. Di tahun 2020, ada 48 kepala daerah yang siap untuk membangun 46 MPP. Terdapat empat pemda yang saling bekerja sama untuk membangun MPP diantaranya Pemprov Sulawesi Tengah dengan Pemkot Palu dan Pemprov Sulawesi Selatan dengan Pemkot Makassar. Sementara 42 pemda lainnya akan mendirikan MPP di daerahnya masing-masing.
Dalam perjalanan MPP, banyak kendala yang ditemui namun tak membuat pemerintah daerah gentar demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, dengan hadirnya MPP dapat mendobrak rutinitas dan menjadi solusi terhadap anggapan bahwa pelayanan pemerintah berbelit-belit dan tidak transparan.
Digitalisasi pelayanan memungkinkan layanan menjadi lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan dengan memanfaatkan teknologi, Pemkot Bogor menjadi yang pertama memiliki aplikasi mobile MPP. Aplikasi ini menyediakan fasilitas booking sehingga pengunjung dapat menyesuaikan waktu kedatangan dengan padatnya jadwal pekerjaan. Perlu diketahui, MPP Kota Bogor belum genap satu tahun diresmikan oleh Menteri PANRB.
MPP juga menyediakan layanan terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah bahkan swasta, tak ayal bila masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan. Masyarakat juga menghemat waktu karena cukup datang ke satu tempat dapat mengurus berbagai urusan layanan. “MPP mengintegrasikan pelayanan pusat dan daerah, serta pelayanan bisnis dalam satu tempat,” ujar Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada Penandatanganan Komitmen Pembangunan MPP di Jakarta, Selasa (10/03).
Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyadari pentingnya MPP untuk meningkatkan pelayanan publik. Setidaknya pola pikir sektoral dikikis dengan hadirnya MPP, karena layanan berbagai instansi pemerintah bahkan swasta diberikan dalam satu gedung. “Mulai dari regulasi jelas, transparan, waktu, biaya, dan pekerjaan-pekerjaan dari lintas sektor bisa terlayani dalam satu atap. Bisa diselesaikan dalam waktu yang bisa ditentukan. Sangat bermanfaat,” tegasnya.
Pelayanan dalam MPP diharapkan diberikan oleh ASN yang memiliki jiwa entrepreneurship dan hospitality yang baik. Mereka adalah ASN modern yang terus membangun inovasi dan memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, serta selalu memberikan pelayanan yang terbaik.
MPP juga diharapkan mendorong kemudahan berusaha, yang menjadi salah satu tujuan dari reformasi pelayanan perizinan. Kehadiran MPP diharapkan mampu menjawab tantangan ini, karena bergabungnya berbagai unit pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan diharapkan proses penerbitan izin usaha akan semakin mudah. (rr/HUMAS MENPANRB)
