Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa (kiri) dan Kepala DPMPTSP Kota Bogor Denny Mulyadi (kanan), dalam Rapat Koordinasi Persiapan Peresmian MPP kota Bogor, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (13/08)
JAKARTA – Persiapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bogor mendekati tahap akhir. Beberapa persiapan dilakukan jelang peresmian MPP yang dinamakan Grha Tiyasa tersebut. Sebanyak 14 instansi pemerintah memberikan 145 jenis layanannya dalam MPP Kota Bogor. Antusiasme warga terhadap kehadiran MPP ini dikatakan cukup tinggi, terutama dipenghujung pekan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor Denny Mulyadi, saat berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), di Jakarta, Selasa (13/08). “Masyarakat di Kota Bogor sangat antusias dalam menggunakan layanan di MPP terutama di akhir pekan,” ujar Denny, kepada Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa.
Pembangunan MPP ini sudah direncanakan sejak 2018, dan pembangunannya mulai dieksekusi pada Februari 2019. Jam operasional MPP Kota Bogor yakni mulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB. Denny menerangkan, pihaknya bekerja sama dengan para lurah untuk menyosialisasikan MPP ini. Rencananya, MPP di Kota Hujan ini akan diresmikan oleh Menteri PANRB Syafruddin pada 26 Agustus 2019 mendatang. “Dari proses perencanaan hingga pembangunan sudah selesai, hampir 100 persen,” imbuh Denny.
Denny menjelaskan, pelayanan yang cukup banyak dicari adalah layanan keimigrasian. Untuk mengantisipasi membludaknya pemohon, imigrasi dibatasi memberikan 50 layanan setiap harinya. Bahkan, masyarakat dari luar Kota Bogor juga ada yang melakukan permohonan paspor di MPP tersebut.
Layanan dari Polres Kota Bogor yang masuk dalam MPP adalah pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan pembuatan surat kehilangan. Denny berharap, nantinya pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) juga bergabung di Grha Tiyasa ini.
Dengan berdirinya MPP ini, instansi pemerintah dan BUMN berkolaborasi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sementara, instansi yang sudah tergabung adalah DPMPTSP Kota Bogor, DPMPTSP Jawa Barat, Polres Kota Bogor, Kejaksaan Negeri, Kementerian Agama, Bea dan Cukai, Kantor Imigrasi, KPP Pratama Kota Bogor, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor, Samsat, Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Disdukcapil, Disnakertrans, Bank Jabar Banten, PDAM, dan Bapenda Kota Bogor. “Layanan yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat adalah layanan paspor dan Pajak Kendaraan bermotor (PKB),” jelas Denny.
Berdirinya pusat pelayanan modern ini tidak hanya menggabungkan banyak instansi ke dalam satu gedung. Penggunaan teknologi juga menjadi syarat utama agar pelayanan semakin cepat, transparan, dan efisien.
Untuk mempermudah masyarakat, Pemkot Bogor menyediakan laman resmi mpp.kotabogor.go.id dan aplikasi MPP Kota Bogor (Grha Tiyasa) yang dapat diunduh pada smartphone. Dalam aplikasi itu, pengguna dapat mengisi form antrean sebelum mendatangi MPP. Masyarakat cukup login ke aplikasi, memilih jenis layanan yang akan diakses, tanggal, serta menentukan waktu kedatangan di MPP Kota Bogor. Dalam laman dan aplikasi itu, juga terdapat informasi mengenai profil, jenis layanan, serta tugas dan fungsi masing-masing unit pelayanan masyarakat.
Komitmen Pemkot Bogor membangun MPP diapresiasi oleh Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa. Diah berharap, pembangunan MPP tidak jadi euforia sementara, tetapi yang terpenting adalah menjaga eksistensi MPP. “Dengan adanya layanan di MPP Kota Bogor, semoga bisa memenuhi harapan masyarakat akan pemenuhan pelayanan publik,” pungkas Diah. (don/del/HUMAS MENPANRB)
