JAKARTA – Menjalankan program revolusi mental tidak semudah seperti apa yang diharapkan dan dibayangkan. Jika menunggu waktu, tentu perlu waktu yang panjang dan membutuhkan sosialisasi dalam jangka waktu yang lama.
"Kalau kita menunggu waktu, tentu perlu waktu yang panjang. Untuk itu, ujung tombak dalam melaksanakan revolusi mental adalah authentic leadership," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, saat membuka secara resmi acara Pelatihan Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara (ASN) Lintas Kementerian/Lembaga pada hari ini, Jumat (6/11), di Jakarta.
Menteri Yuddy menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang membuat program revolusi mental sulit untuk dijalankan. Ini dikarenakan besarnya jumlah ASN yang belum lagi ditambah dengan jumlah TNI dan POLRI. Dengan kompleksitas hambatan tersebut, hakekat revolusi mental tersebut belum mampu dijalankan secara keseluruhan.
Yuddy mengatakan bahwa program revolusi mental yang kini gencar disosialisasikan oleh Kementerian PANRB merupakan salah satu perpanjangan dari Keputusan Presiden (Keppres) No. 5 Tahun 2015. Berdasarkan Keppres tersebut, Menteri Yuddy diberikan amanah dan tanggung jawab sebagai ketua tim pelaksana Reformasi Birokrasi Nasional, yang salah satu Dewan Pengarahnya adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Di era pemerintahan saat ini, masyarakat cenderung memiliki tuntutan yang lebih besar dari sebelumnya. Masyarakat menuntut adanya perubahan secara cepat dan masif dari segi birokrasi dan pelayanan kepada publik.
Oleh karena itu, aparatur sipil tidak cukup hanya berdisiplin dan sekedar menjalankan peraturan, tetapi harus menjadi agen perubahan yang mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi yang berbasis pada kompetensi, menuntut kepada ASN untuk memiliki kemampuan, kapabilitas, dan profesionalisme.
"Tujuannya agar apa yang diharapkan dan diinginkan masyarakat, bisa didapatkan. Pada akhirnya menimbulkan kepercayaan dan kepuasan publik yang melahirkan dukungan besar dari masyarakat dan membangun stabilitas politik dan ekonomi," ujar Guru Besar Universitas Nasional yang juga Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi.
Menurutnya, stabilitas politik dan ekonomi merupakan kunci utama bagi pemerintah untuk menjalankan progrram-program serta kebijakan demi percepatan pembangunan nasional. Apabila stabilitas politik dan ekonomi telah tercapai, maka pada akhirnya pelayanan publik akan mampu diberikan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Bangsa Indonesia yang memiliki semangat perubahan yang besar, membutuhkan perubahan secara cepat, baik dari segi pendidikan, ilmu pengetahuan, maupun sektor lainnya yang tentu membutuhkan effort yang kuat untuk menuju keunggulan.
Dalam pemerintahan saat ini, di waktu yang singkat, peringkat Easy of Doing Bussiness (EODB) Indonesia telah mengalami kenaikan, jika sebelumnya berada di level 120, saat ini Indonesia berada di peringkat 109.
"Ini adalah hasil dari kerja keras, kerja besar. Namun belum menunjukkan revolusi yang sebenarnya, revolusi harus ada loncatan yang besar," ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan skema revolusi mental yang harus dimulai oleh setiap kementerian dan lembaga melalui peningkatan integritas, etos kerja, kebersamaan atau gotong royong, dan berujung pada perbaikan kualitas pelayanan publik. (ris/HUMAS MENPANRB)
