Bupati Bojonegoro Suyoto menyampaikan materi dalam acara Sosialisasi LAPOR-SP4N yang digelar Kementerian PANRB di Jakarta, Selasa (19/07).
JAKARTA – Di awal masa jabatannya tahun 2008, Bupati Bojonegoro Suyoto dihadapkan banyak permasalahan di daerahnya. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro rendah, infrastruktur rendah sehingga masyarakat sangat tidak puas dengan kinerja pemerintah, dan memiliki sejarah panjang dalam kemiskinan (endemic proverty).
Masyarakat Bojonegoro sepertinya sudah memiliki stigma dan selalu berpikir bahwa birokrat selalu melakukan korupsi. Hal ini dikarenakan insfrastruktur yang dibangun Pemda Bojonegoro selalu cepat rusak. “Padahal kondisi geografis di Bojonegoro memang sangat labil dan membuat infrastruktur dan jalan mudah rusak,” ujar Suyoto dalam acara Sosialisasi LAPOR-SP4N yang digelar Kementerian PANRB di Jakarta, Selasa (19/07).
Ternyata kuncinya, menurut Suyoto, adalah tansparansi. Selama ini, masyarakat kurang merasakan kehadiran pemerintah karena tidak adanya keterbukaan. Oleh karena itu, tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat Bojonegoro terhadap kinerja pemerintah rendah. “Kalau terbuka, walaupun ngga ada duit, akan dimaafkan rakyat. Kalau ditutup-tutupi, masyarakat tidak akan percaya terus,” ujarnya.
Bupati yang akrab dipanggil Kang Yoto ini memilih untuk memberikan nomer HP-nya untuk menerima keluhan masyarakat. Dia mengatakan bahwa dari 300 sms yang diterimanya setiap hari, berisi ungkapan kemarahan warganya. “Saya umumkan nomer HP saya lewat radio,” ujarnya.
Dengan adanya keluhan masyarakat ini, muncul ide untuk manajemen informasi berbasis publik. “Bagaimana mengelola “suara setan” kemudian terwujud sesuai harapan masyarakat,” sergahnya.
Kang Yoto mulai membangun pemerintahan yang terbuka. Dengan memanfaaatkan teknologi informasi, di internal Pemda Bojonegoro membangun Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), SIRUP dan SIPPDA. Sementara untuk eksternal, ada Sistem Monitoring (SISMON) dan LAPOR. “Mulanya merasa sulit karena berbau IT. Kepala dinas saja ada yang tidak bisa caranya sms,” ungkap Kang Yoto sembari tersenyum.
Pengaduan masyarakat melalui SMS ke handphone Bupati, pos surat, email isntansi, radio, ataupun telepon akan diinput manual ke SMS atau aplikasi LAPOR. Kang Yoto menyadari bahwa tidak semua masyarakat dapat menulis, oleh karena itu difasilitasi dengan dialog yang diselenggarakan tiap hari Jumat. “Kita yang aktif menginput. Mengakomodir aspirasi rakyat,” ujarnya.
Keluhan masyarakat ini dijadikan evaluasi kinerja. Masing-masing SKPD menindaklanjuti laporan yang masuk. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, Pemkab Bojonegoro kemudian memasukkannya ke dalam program pemerintah. “Jadi kita bikin KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang dimulai dari perencanaan apa yang menjadi harapan rakyat kemudian kita jadikan KAK Satker. Jadi money follow program,” jelasnya.
Bupati Bojonegoro menyampaikan bahwa kunci kesuksesan ada pada kolaborasi empat sekawan, yakni pemerintah pada semua tingkatan dan kelembagaan, masyarakat, akademisi, dan pengusaha. Dengan adanya keterbukaan ini, dampak positif sangat terasa di Bojonegoro. Harga barang tidak cepat naik, pengangguran turun, angka kemiskinan turun. “Semua orang ikut berpartisipasi, indeks kepuasan naik terus,” jelasnya menambahkan. (rr/HUMAS MENPANRB)
