Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi foto bersama Kepala dan jajaran pegawai Bakamla, Senin (07/12).
JAKARTA - Sebagai tindak lanjut dari hadirnya UU No. 32/2014 tentang Kelautan, yang menitikberatkan pada patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia, Badan Keamanan Laut (Bakamla) melakukan optimalisasi komando di Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut (KPIML). Dari sini dapat diketahui kondisi keamanan dan keselamatan di laut sebagai hasil dari integrasi enam belas Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan laut (SPKKL) serta dua stasiun bumi yang dimiliki oleh Bakamla.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, Bakamla memiliki peran semacam Coast Guard yang mengamankan garis pantai di seluruh Indonesia, menjaga arus lalu lintas di laut dan memiliki kemampuan penangkalan terhadap kejahatan yang terjadi di laut. Kunjungan ke Bakamla antara lain untuk meninjau seberapa besar kesiapan Bakamla untuk mewujudkan Keamanan maritim Nasional dan Internasional yang mampu menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. "Segera lakukan penguatan posisi dan struktural, sehingga overlapping kewenangan dapat diuraikan," ujar Yuddy saat melakukan kunjungan ke Bakamla, Senin (7/12).
Dikatakan, gagasan dan ide harus datang dari Bakamla sendiri, pada bagian serta kewenangan yang mana Bakamla dapat berperan, bagian mana yang belum dilakukan oleh instansi lain dan perlu penguatan serta bagian mana yang perlu dilepaskan dari Bakamla. "Untuk itu perlu segera dilakukan revitalisasi," imbuhnya. "Saya berharap Bakamla dapat bekerja dengan profesional dan dapat dipercaya masyarakat maritim Nasional dan Internasional guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong," kata Menteri Yuddy.
Kepala Bakamla Laksdya Maritim Dr. Desi Albert Mamahit mengatakan, salah satu yg dipunyai Bakamla adalah sistem peringatan dini dan sedang dioptimalkan sebaik mungkin. Tapi jika dilihat dari segi anggaran ini tidak terlalu besar dibandingkan harus membeli beberapa kapal atau helikopter. "Pusat peringatan dini ini luar biasa, kita dapat mengetahui kondisi kerawanan yg ada di lautan," ujarnya.
Ditambahkan, dari segi pengamanan di laut kita sudah mulai kerjasama dan lebih mensinergikan dengan stake holders yg berwenang untuk pengamanan laut, agar tidak ada yg lolos siapa saja yang mau merusak kelautan Indonesia. (Gin/HUMAS MENPAN RB)
