JAKARTA – Wilayah perbatasan dapat dimanfaatkan menjadi pintu gerbang aktifitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Sekarang ini, pemerintah menaruh perhatian pada wilayah pinggiran dan perbatasan untuk pembangunan Indonesia. Sebagaimana pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo yang akan memastikan negara untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Dengan semangat nawacita, pemerintah akan membangun Indonesia mulai dari wilayah pinggiran dan daerah-daerah terluar.
Namun, kita ketahui bahwa kondisi sarana dan prasarana jalan, dermaga, transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan yang masih kurang memadai. Selain kurangnya sarana dan prasana, SDM dirasa tidak cukup untuk ikut membangun wilayah perbatasan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhi Purdijatno sebagai pengarah dalam pembangunan wilayah perbatasan menegaskan, perlu kombinasi antara pendekatan keamanan, kesejahteraan, dan lingkungan hidup untuk pembangunan wilayah perbatasan.
“Perbatasan harus diawasi secara ketat karena merupakan daerah rawan keamanan. Tetapi juga ada pendekatan lain yaitu kesejahteraan, dan lingkungan hidup. Perlu kombinasi antara ketiga pendekatan tersebut,” ujarnya saat pembukaan dialog nasional membangun zona ekonomi perbatasan sebagai wilayah eksklusif dalam perspektif ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan , di Jakarta, Rabu (27/05).
Paradigma baru pengembangan wilayah perbatasan adalah mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung flashback menjadi looking forward. Tedjo mengatakan bahwa wilayah perbatasan dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi bahkan menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. “Selayaknya pembangunan ruang pintu gerbang dan beranda yang semestinya mencerminkan citra dan estetika dalam suatu bangunan,” tuturnya.
Tedjo menambahkan, tantangan bangsa ini kedepan adalah bagaimana mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di Jawa dan Sumatera dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah perbatasan.
Pemerintah dan juga swasta diajak untuk berpikir bagaimana menjadikan wilayah perbatasan sebagai halaman depan dan pintu gerbang aktivitas ekonomi yang menjadi harga diri bangsa. Desa-desa yang terletak di wilayah perbatasan, antara negara harus menjadi garda terdepan NKRI dimata negara tetangga dan dunia internasional.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi yang hadir dalam acara pembukaan itu mengatakan, sesuai dengan Nawa Cita Presiden, khususnya cita kedua, aparatur negara juga harus hadir perbatasan.
Dalam hal ini, Yuddy mendorong agar dokter dan tenaga medis bersedia untuk melayani masyarakat di wilayah perbatasan. Kalau ada dokter yang berminat ditempatkan di wilayah perbatasan dapat diterima tanpa melalui tes, ujarnya.
Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa sangat penting untuk memastikan dan memantapkan esensi dan martabat bangsa dengan menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat. “Dialog pada hari ini sangat penting untuk memberikan sebuah catatan-catatan kritis sekaligus pemikiran bagi pemerintah tentang hal-hal yang perlu ditingkatkan setidaknya didalam membangun kekuatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan pembangunan,” ujarnya. (rr/HUMAS MENPANRB)
