JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas. Selain itu, kualitas pelayanan publik juga perlu ditingkatkan agar menjadi barometer kemudahan berusaha (ease of doing business) bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.
”Trennya selalu meningkat dari tahun ke tahun, tetapi peningkatannya belum terlalu kuat. Kita ingin ibu kota negara ini menjadi role model, baik itu dari sisi tata kelola pemerintahan maupun dari sisi pelayanan publiknya,” kata Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi di sela-sela memberikan arahan dalam Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 di Balaikota Jakarta, Kamis (05/11).
Dengan adanya inovasi pelayanan publik akan mempercepat perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga lebih professional dan meningkatkan kualitas layanan menjadi semakin baik. “Nanti konsekuensinya tentu akuntabilitasnya akan meningkat. Saya yakin, di bawah Gubernur Ahok ini bisa,” tegas Yuddy.
Menteri Yuddy mengakui, kendala yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta sangat kompleks, mulai dari tingkat kepadatan penduduk, birokrasi yang luas, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang jumlahnya lebih dari 70 ribu pegawai, wilayah yang sangat luas, menjadi salah satu ibu kota negara dengan tingkat kepadatan tertinggi, dan sulitnya menerapkan program-program unggulan. “DKI ini lebih kompleks, DKI ini butuh kepemimpinan yang kuat, yang tegas, yang konsisten,” imbuh Menteri.
Dalam acara yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta basuki Tjahaja Purnama itu, juga dihadiri Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan. M. Yusuf Ateh, dan Deputi Pelayanan Publik Mirawati Sudjono. (ris/HUMAS MENPANRB)
