Belanja Pegawai Kurang dari 30 Persen, Kaltara Bisa Rekrut CPNS

 

 

TARAKAN - Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menegaskan, sebagai pembantu Presiden, dirinya harus melaksanakan kebijakannya. Hal itu juga berlaku terhadap permintann Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara)   Irianto Lambrie, yang minta kepada Kementerian PANRB agar dikecualikan dari kebijakan moratorium dalam rekruitmen CPNS tahun 2016. 

 

Hal itu terungkap dalam acara pembukaan Forum Komunikasi, Koordinasi dan Konsultasi (FK3) PANRB di Tarakan, Kaltara, Kamis (19/05). "Sebagai pembantu Presuden, saya pasti melaksanakan perintah beliau," ujarnya menegaskan.

 

Karena itu, Yuddy minta kepada Gubernur Kaltara untuk segera menyampaikan usulan formasi CPNS ke Kementerian yang dipimpinnya. Menteri menambahkkan bahwa belanja pegawai di Kaltara masih divbawah 30 persen dari APBD. "Jadi masih dimungkinkan menambah CPNS," ujarnya.

 

Disadari, sebagai provinsi baru, Kaltara harus berpacu dengan daerah lain dalam melakukan pelayanan publik. Apalagi secara geografis,  Kaltara memiliki wilayah  yang berada di wulayah perbatasan, baik wilayah darat maupun lautnya.  

 

Selain masalah SDM Aparatur, Gubernur Kaltara menyatakan bahwa afa 10 aspirasi masyarakat Kaltara yang masuk dalam RPJMN.

 

Pertama, pembangunan prasarana jalan dan jembatan wilayah perbatasan. Kedua, peningkatan 5 bandara di perbatasan dan pembangunan bandara Sebatik. Ketga, perpanjangan runway bandara internasional Tarakan, Tanjung Selor, dan Nunukan, keempat, pembangunan  11 pelabuhan dan dermaga sungai. 

 

Kelima, lanjut Irianto, pembangunan sarana dan prassrana kesehatan, keenam pembangunan infrastruktur ricr and food estate. Ketujuh, pembangunan jembatan Bulungan - Tarakan  (Bulan). Kedelapan, pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI), kesembilan, pembangunan PLTA 15.000 MW, dan terakhir pembangunan pusat pemerintahan terpadu. 

 

Saat Yuddy berkunjung ke kantor Gubernur di Tanjung Selor, Gubernur mengatakan bahwa kantor yang ditempati saat ini merupakan bekas kantor Bupati Bulungan, yang kini sudah pindah di kantor baru. (ags/HUMAS MENPANRB)