JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi meminta agar Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) membantu program humas pemerintahan. “Saat ini pemerintah sedang membuat program Government Public Relation (GPR). Meski leading sector-nya dari Kominfo, tetapi kami ingin BPP Perhumas turut membantu, khususnya terkait perekrutan anggotanya,” kata Yuddy Chrisnandi saat bertemu dengan Pengurus BPP Perhumas di ruang kerjanya, Rabu (30/9).
Yuddy mengatakan, GPR ini nantinya akan ditempatkan di kementerian-kementerian dan Lembaga Kepresidenan. Misinya yaitu mengakselerasi pesan-pesan pembangunan nasional. Adapun sasarannya, pertama, melahirkan dukungan yang besar dari masyarakat dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Kedua, memantapkan koordinasi dan visi antar lembaga pemerintah. “Jadi mereka harus saling berinteraksi untuk menyebarkan informasi mengenai kementeriannya dan kementerian lainnya,” kata Yuddy.
Sasaran ketiga, lanjut Yuddy, mendekatkan pemerintah dengan para stakeholder khususnya pers. Menurutnya, harus ada tim yang khusus menyampaikan pesan atau mengkonfirmasi mengenai pemberitaan di kementerian dan lembaga sehingga tidak terjadi gap antara kebijakan satu kementerian dan lembaga dengan yang lainnya.
Keempat, memperkuat kelembagaan itu sendiri, sehingga humas setiap kemenetrian/lembaga memiliki akan membentuk satu standar PR yang sama, imbuh Menteri.
Untuk mengisi GPR, menurut Yuddy, dibutuhkan orang – orang yang memiliki talenta khusus dalam PR, yaitu seorang komuniikator yang baik, orang yang senantiasa bisa berinteraksi, harus memiliki wawasan yang luas, dan memiliki background komunikasi. Orang tersebut juga harus bekerja dengan intensif, full motivation, berenergi, dan harus bisa bekerja dalam tekanan waktu yang sangat rinci. “Orang – orang ini bisa diambil dari pemerintah sendiri, bisa dari professional atau perguruan tinggi,” kata Yuddy.
Menteri menargetkan, penempatan para professional PR tersebut akan dilakukan pada Januari 2016. “Saya dengan pak Rudi (Menkominfo Rudiantara.red) akan membuat rekrutmen ini secara terbuka dan diseleksi. Jumlahnya pasti akan banyak sekali tetapi penentu terakhir yaitu saya dan pak Rudi,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum BPP Perhumas, Agung Laksana mengatakan, pihaknya bersedia membantu semua program pemerintah yang terkait dengan masalah perhumasan. Menurutnya, humas pemerintahan harus melakukan improvement dalam menjalankan program – programnya.
Dia sependapat bahwa humas pemerintah memiliki peran strategis. Fungsinya, memberikan informasi visi dan misi peran pemerintah itu sendiri. Jadi tidak ada miss komunikasi dengan program kerja pemerintah karena ingin membangun kepercayaan dan reputasi. “Di sini kompetensi humas diperlukan bagaimana mensosialisasikan program ini. Jadi tidak ada miss komunikasi dan miss koordinasi,” kata Agung.
Menurut Agung, Menteri Yuddy sangat concern dan sangat antusias dalam meningkatkan peran dan fungsi PR bagi pemerintah, yang menurutnya sangat strategis, karena akan membantu kinerja pemerintah ke depan.
“Kalau humas tidak dianggap penting akhirnya praktisi PR hanya sebatas protokoloer. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Dia akan memberikan masukan yang strategis kepada pemerintah, kepada departemennya sehingga akan menghasilkan output yang positif. Pak Menteri melihat itu. Jadi visi dan misi pemerintah harus disampaikan oleh praktisi yang professional. Kami akan sangat mendukung,” kata Agung. (ns/HUMAS MENPANRB)
