Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani

Pemerintah menunjukan komitmennya dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terlebih dalam jangka pendek untuk dapat memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih terjebak di China terkait kasus TPPO dengan modus pengantin pesanan.

Demikian disampaikan oleh Deputi V Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM Strategis Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani, saat memimpin rapat koordinasi lintas instansi yang membahas mengenai penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (17/7) pekan lalu.

Rapat ini merupakan koordinasi atas serangkaian peristiwa terkait dengan kasus TPPO dengan modus pengantin pesanan, khususnya yang dialami korban dari Kalimantan Barat dan Jawa Barat.

Sebagaimana diketahui belum lama ini terjadi kasus perdagangan orang dari beberapa daerah di Indonesia dengan modus pengantin pesanan yang terjebak di China.

Permasalahan Ekonomi

Dari rapat koordinasi ini mengemuka beberapa masalah yang melatarbelakangi terjadinya kasus TPPO dengan modus pengantin pesanan, seperti pemalsuan dokumen di daerah dan  yang paling krusial adalah permasalahan ekonomi para korban TPPO yang mau pergi ke China dengan harapan akan hidup yang lebih baik.

Dalam arahannya, Jaleswari mengingatkan, bahwa permasalahan perdagangan orang ini seperti gunung es, permasalahan mengenai perdagangan orang ke China ini seperti pintu masuk saja kalau berbicara mengenai TPPO ini kan spektrumnya lebih luas lagi.

Untuk itu, Jaleswari mengingatkan, bahwa penanganan masalah TPPO perlu memperhatikan aspek perlindungan korban khususnya perempuan dan anak.

Ia menyampaikan, penanganan TPPO diatur dalam Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Melalui instansi terkait sudah ada tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui koordinasi dengan Pemerintah China oleh KBRI & KJRI di China.

Kementerian lain yang ikut serta berperan adalah Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM.

Deputi V KSP menegaskan, bahwa KSP akan terus mengawal koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam upaya penyelesaian & pencegahan dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) secara komprehensif.

Hadir dalam Rapat Koordinasi itu pimpinan dan perwakilan instansi terkait seperti Direktur Asia Timur & Pasifik Kementerian Luar Negeri, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kemenkumham, dan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (KSP/ES)

Dalam rangka Bulan Bakti Karantina, Mutu dan Hasil Perikanan Tahun 2019, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pelepasan Ekspor Raya Hasil Perikanan secara serentak di lima pelabuhan utama yaitu Tanjung Priok, Jakarta; Tanjung Perak, Surabaya; Tanjung Emas, Semarang; Belawan, Medan; dan Soekarno Hatta, Makassar.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti didampingi Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi, dan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP Rina memimpin langsung acara pelepasan Ekspor Raya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (19/7).

Ekspor raya hasil perikanan ini, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, diikuti oleh 147 perusahaan perikanan binaan BKIPM yang berada di wilayah Medan, Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

Adapun komoditi perikanan yang diekspor yaitu frozen tillapia, baby octopus, crayfish, frozen shrimp, frozen whole cleaned cuttlefish, frozen whole round squid, frozen black tiger shrimps, frozen squid, frozen pomfret, frozen cuttle fish, frozen black pomfret, frozen threadfin fish, frozen sweetlip, frozen ribbon fish, frozen shark fish, frozen squid, frozen catfish, frozen ribbon fish, various frozen tuna yellowfin fillet, frozen grouper fillet, frozen snapper fillet, frozen wahoo, frozen oil fish, frozen swordfish, dan frozen marlin, serta frozen tuna.

Dalam ekspor raya tersebut akan dikirim 394 kontainer produk perikanan dengan total 8.938,76 ton senilai Rp588.792.536.000.

“Produk perikanan tersebut akan dikirim ke 21 negara, yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok, Spanyol, Singapura, Sri Lanka, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Austria, Malaysia, Prancis, Puerto Riko,  Italia, Belanda, Australia, Inggris, Denmark, dan Yunani,” jelas Susi.

Kegiatan ekspor raya ini melibatkan 5 (enam) Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM di daerah, yaitu Balai KIPM Jakarta II, Balai KIPM Surabaya II, Balai KIPM Semarang, Stasiun KIPM Medan II, dan Balai Besar KIPM Makassar.

Dalam sambutannya di Pelabuhan Utama Tanjung Priok yang tersambung dengan video conference ke empat lokasi lainnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut, tumbuhnya usaha perikanan di Indonesia ini merupakan dampak positif dari upaya pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang digalakkan pemerintah beberapa tahun belakangan.

“Tercatat, sejak 2014, KKP telah menenggelamkan 516 kapal pencuri ikan. Bahkan, di Semester I tahun 2019 saja, KKP telah berhasil menangkap 67 kapal pencuri ikan,” ungkap Susi.

Menteri Kelautan dan Perikanan itu menilai, pemberantasan IUU Fishing inilah telah memberikan dampak positif terhadap Stok Ikan Nasional. Berdasarkan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan (Kajiskan), Maximum Sustainable Yield (MSY) perikanan Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan yaitu dari 7,3 juta ton di tahun 2015 menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2017, atau meningkat sebesar 71,78 persen.

Peningkatan stok ikan ini juga dibarengi kenaikan jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap meningkat dari 6,67 juta ton senilai Rp120,6 triliun pada 2015 menjadi 7,3 juta ton dengan nilai Rp210,7 triliun pada 2018. Dengan kata lain, terjadi peningkatan nilai produksi perikanan sebesar 74,7 persen.

Kenaikan produksi perikanan tangkap ini, berdampak terhadap produksi Unit Pengolahan Ikan (UPI) binaan KKP dan akhirnya mendorong peningkatan ekspor komoditas perikanan. Tren ekspor produk perikanan Indonesia meningkat 45,9 persen, yaitu dari 654,95 ribu ton senilai 3,87 miliar dollar AS pada 2015 menjadi 955,88 ribu ton senilai 5,17 miliar dollar AS di 2018.

Hingga saat ini, produk perikanan kita telah diekspor ke lebih dari 157 negara di dunia. Namun, Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan utama. Selain Amerika Serikat, negara lain yang masuk dalam 10 besar negara tujuan ekspor utama Indonesia yaitu Tiongkok, Jepang, Australia, Singapura, Thailand, Malaysia, Taiwan, Italia, dan Vietnam.

“Dengan kondisi ini, akhirnya pada 2015 lalu, neraca perdagangan Indonesia menjadi yang nomor satu di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia kini tercatat sebagai negara penyuplai ekspor tuna terbesar di dunia,” ujar Susi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap, produktivitas kapal lokal terus meningkat, pembangunan berbasis perikanan kian merata ke seluruh wilayah, dan seluruh indikator kesejahteraan nelayan tradisional terus menunjukan perbaikan. Semoga pelepasan Ekspor Raya Komoditas Perikanan ini dapat mendorong semangat pengusaha-pengusaha lokal untuk meningkatkan produksi dan kualitasnya. (Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan/ES)

Terkait dengan dimulainya tahun ajaran baru pada Senin (15/7) mendatang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) meminta agar program Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) yang menjadi bagian dari penerimaan peserta didik baru menguatkan karakter dalam mencegah penyebaran paham dan pemikiran berbahaya bagi Ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Permintaan itu dituangkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kegiatan Penumbuhan Wawasan Kebangsaan Dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, yang ditandatangani Mendikbud Muhajir Effendy pada 3 Juli 2019, dan ditujukan kepada para Gubernur dan Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia.

Ada 4 (empat) poin penting yang ditekankan dalam Surat Edaran Mendikbud itu, yaitu:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan PLS sebagai sarana untuk memperkuat karakter peserta didik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
2. Menguatkan pelaksanaan PLS dengan berbagai kegiatan kreatif, menarik, dan aktual yang dapat memperkuat karakter religius dan kebangsaan sebagai upaya untuk melaksanakan pendidikan antiradikalisme bagi peserta didik;
3. Melaksanakan program penguatan program pendidikan karakter peserta didik secara komprehensif melalui pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan nonkurikuler secara kreatif dan menarik; dan
4. Menjalin kerja sama dengan kementerian/lembaga yang relevan, antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kementerian Polhukam, Kementerian Pertahanan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), TNI, Polri, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya dalam melaksanakan program penguatan pendidikan karakter peserta didik.

“Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,” bunyi akhir Surat Edaran Mendikbud itu. (JDIH Kemendikbud/ES)

Sesuai kesepakatan Pemerintah bersama seluruh badan usaha terkait, yaitu Maskapai Garuda Indonesia Grup, Maskapai Lion Air Grup, Angkasa Pura I (AP I), Angkasa Pura II (AP II), Pertamina, Perum LPPNP/Air Nav Indonesia, penerbangan murah dengan diskon tarif sebesar 50% dari Tarif Batas Atas (TBA) Low Cost Carrier (LCC) untuk 30% dari total kursi pesawat telah disediakan dan berlaku efektif mulai Kamis (11/7) ini.

Mengingat pentingnya Kebijakan Penurunan Harga Tiket Angkutan Udara ini, Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian mengingatkan semua pihak untuk mematuhi ketentuan dan mendukung pelaksanaan serta implementasi kebijakan tersebut.

“Ini merupakan wujud komitmen Pemerintah dan wujud keberpihakan seluruh pelaku industri terkait untuk bersama-sama menanggung beban dalam penyediaan penerbangan murah yang terjangkau masyarakat,” tulis Kepala Biro Hukum Persidangan dan Hubungan Masyarakat Kemenko Perekonomian, I Ktut Hadi Priatna, dalam siaran persnya Kamis (11/7) siang.

Citilink dan Lion Air

Karo Hukum Persidangan dan Humas Kemenko Perekonomian itu menjelaskan, penerbangan murah disediakan untuk jadwal tertentu (keberangkatan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 10.00 -14.00), untuk penerbangan no frillsatau Low Cost Carrier (LCC) Domestik tipe pesawat jet, dengan penurunan tarif sebesar 50% dari TBA LCC, untuk 30% dari total kapasitas pesawat.

Penerbangan murah, lanjut Ktut, disediakan oleh Maskapai Citilink (62 flight atau 3.348 seat per hari), dan Maskapai Lion Air (146 flight atau 8.278 seat per hari).

Ktut juga menjelaskan, penurunan tariff sebesar 50% dari TBA LCC untuk sebanyak 30% dari total kapasitas pesawat, dilakukan melalui pembagian beban bersama (sharing  the pain) yang melibatkan pihak Maskapai (Garuda Indonesia dan Lion Air Group), Pengelola Bandara (Kementerian Perhubungan, AP 1 dan AP 2), Pertamina, dan Air Nav Indonesia.

“Pembagian beban dilakukan atas Total Loss akibat penurunan harga, yang dibagi secara proporsional kepada semua pihak terkait, dengan mendasarkan pada proporsi peran setiap pihak pada struktur biaya penerbangan (persentase Beban Loss Sharing),” ungkap Ktut. (EN/Humas Kemenko Perekonomian/ES)

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat meninjau Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka, Sabtu (6/7/2019).

KAB. MAJALENGKA – Kabar gembira bagi masyarakat yang akan menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Pemerintah akan menggratiskan bus Damri dari semua rute menuju BIJB Kertajati selama satu tahun per 1 Agustus 2019. Hal tersebut sebagai bentuk kompensasi belum rampungnya tol Cisumdawu yang menjadi akses utama rute Bandung menuju BIJB Kertajati.

"Sambil menunggu tol Cisumdawu selesai satu tahun kedepan. Jadi, selama satu tahun itu pemerintah menyubsidi Damri jadi gratis," kata Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi saat meninjau BIJB Kertajati, Sabtu (6/7/2019).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan jumlah penumpang BIJB Kertajati pasca pengalihan beberapa rute penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara Bandung pada 1 Juli 2019 lalu. Turut mendampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.

Menurut Budi, tol Cisumdawu diperkirakan selesai pada pertengahan 2020. Selain itu, kata Budi, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait percepatan pembangungan tol Cisumdawu. Jika tol sepanjang 60 kilometer rampung, maka perjalanan dari Bandung menuju BIJB Kertajati hanya satu jam.

"Saya sudah rapat dengan Menteri PUPR, beliau memastikan tol Cisumdawu selesai pertengahan 2020," ucap Budi. "Perjalanan satu jam ke bandara itu wajar, di bandara lain pun banyak yang seperti itu," lanjutnya.

Budi mengatakan, berdasarkan laporan pihak BIJB Kertajati, load factor setiap harinya menunjukkan grafik menanjak. Saat ini, load factor BIJB Kertajati mencapai 70 persen. Angkat tersebut memperlihatkan bandara terbesar kedua di Indonesia itu diminati atau relatif diterima masyarakat.

"Saya tadi bertanya ke beberapa penumpang mereka relatif puas bahkan sudah ada sejumlah turis asing di sini," katanya.

"Kesimpulannya, pengalihan ke Bandara Kertajati berhasil. Tadi penumpang dari Karawang katanya daripada ke Jakarta lebih baik ke sini. Dari Tegal juga ada, mereka senang karena lebih dekat ke sini daripada ke Semarang," lanjutnya.

Oleh karena itu, Budi menyatakan bahwa pihaknya tidak hanya akan menggratiskan bus Damri selama setahun, tetapi juga menambah armada bus. Hal itu diambil untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Menurutnya, rute penerbangan di BIJB Kertajati pun rencananya akan ditambah.

"Saat ini ada 12 rute. Kalau ada permintaan dari masyarakat, pasti akan kami tambah, terutama yang jauh-jauh seperti Manado, Kendari dan lainnya," ucapnya.

"Kapasitas Kertajati bisa mencapai 5 juta per tahun berarti tiap hari itu bisa 200 kali take off dan landing karena Bandara ini sangat luas dan memungkinkan," tambahnya.

Menurut Budi, Angkasa Pura II juga mengusulkan agar ada penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara ke BIJB Kertajati. Rencananya, dalam dua minggu ke depan akan ada penerbangan eksklusif berupa taksi helikopter.

"Bagi yang ingin perjalanan eksklusif kami akan sediakan taksi helikopter dari Bandung ke Kertajati akan dimulai dua minggu lagi," katanya.

Budi pun tidak lupa mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat yang gencar melakukan sosialisasi pengalihan bandara. Budi juga meminta Pemdaprov Jawa Barat menjadi yang terdepan mempromosikan BIJB Kertajati melalui pendekatan pariwisata.

"Pemprov Jabar harus terus terdepan mempromosikan bandara ini melalui pariwisata, khususnya budaya Cirebon yang memiliki potensi besar dan sudah dikenal luas," katanya.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul melihat peningkatan penumpang yang signifikan setelah pengalihan ke BIJB Kertajati. Guna terus meningkatkan jumlah penumpang, kata dia, pihaknya menginstruksikan kepada 27 Kepala Daerah di Jawa Barat untuk ikut menyosialisasikan BIJB Kertajati.

"Saya akan perintahkan kepala daerah untuk sosialisasikan kepada warganya termasuk mengharapkan juga kepada sebagian kepala daerah di Jawa Tengah," katanya.

"Saya optimis Kertajati akan berkembang dan diminati. Tadi kata beberapa penumpang mereka senang karena tidak macet, wilayahnya pun asri, fasilitas juga bagus, mereka mengaku puas, saya kira itu mewakili," ucapnya.

HUMAS JABAR

Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Jabar
Hermansyah

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat merilis aplikasi digital Sistem Informasi Sapu Bersih Pungutan Liar di halaman Gedung Sate, Jumat (5/7/2019)

KOTA BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat meluncurkan aplikasi digital Sistem Informasi Sapu Bersih Pungutan Liar atau Siberli. Dengan Siberli, masyarakat Jawa Barat dapat melaporkan tindakan pungutan liar (pungli) secara online.

"Hari ini kita merilis satu inovasi agar pembangunan di Jabar bisa terjaga dan terawasi maksimal melalui interaksi pelaporan digital yang namanya Siberli," ucap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di halaman Gedung Sate, Jumat (5/7/2019).

Untuk melaporkan kejadian pungli, masyarakat tinggal mengakses aplikasi Siberli via www.siberli.jabarprov.go.id. Nantinya, laporan lebih dulu diverifikasi kebenarannya oleh Saber Pungli Jabar. Kurun 20 hari, pelapor yang identitasnya dirahasiakan dapat mengecek status kejadian pungli yang diusut Saber Pungli Jabar.

"Sistem akan melaporkan statusnya yang sedang diusut sampai nanti pelaporan hasil akhirnya apakah terbukti ada pungli atau tidak juga akan dilaporkan, sehingga warga bisa memonitor maksimal dalam 20 hari," kata Emil –sapaan akrab Ridwan Kamil-- yang juga penanggungjawab Saber Pungli Jabar.

Jika terbukti, Saber Pungli Jabar yang terdiri dari Polda Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Ombudsman, dan Inspektorat Pemdaprov Jawa Barat, akan memutuskan tingkat permasalahannya. Apakah administrasi kedisiplinan atau mengandung unsur pidana yang akan ditindaklanjuti kepolisian.

Ketika memasukkan laporan, pelapor dapat melampirkan bukti berupa foto maupun rekaman suara. Semakin banyak bukti yang dilampirkan, kata Emil, maka pengusutan pungli akan semakin cepat.

“Identitas pelapor dirahasiakan, yang tahu hanya tim Saber Pungli saja dan di dalam sistem yang terbaca hanya kode pengaduan. Kalau mau melaporkan lebih banyak bukti, maka waktu pengusutan bisa kurang dari 20 hari. Buktinya bisa rekaman suara, foto, atau apapun karena pada menu pelaporan bisa memasukkan file,” katanya.

Menurut Emil, aplikasi Siberli rencananya bisa diakses melalui gawai. Dia pun berharap Siberli dapat menekan tindakan pungli sampai benar-benar hilang. Maka itu, dia meminta agar media terus mengabarkan sepak terjang Saber Pungli Jabar yang terus berinovasi.

"Harapannya dengan eksistensi Siberli perilaku negatif antara pelayan masyarakat dengan masyarakat berkurang. Jadi, saya titip sering diberitakan kalau ada penangkapan-penangkapan supaya orang kapok. Mereka akan tahu bahwa tim ini eksis, tegas juga produktif," ucapnya.

Emil pun mengatakan bahwa kehadiran Siberli sejalan dengan salah satu misi Jabar sebagai Provinsi Digital. Berbagai inovasi digital sudah banyak diluncurkan guna mengakselerasi pembangunan di Jawa Barat.

"Urusan digital akan dikebut di segala aspek hari ini bagian dari cetak biru Jabar sebagai provinsi digital, khususnya bidang pelayanan publik melawan pungli," katanya.

Ketua pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Saber Pungli Jawa Barat Kombes Pol Suradiana mengungkapkan, sejak didirikan pada 2016 lalu, Saber Pungli Jabar berhasil melakukan penindakan pungli sebanyak 13.455 kali. Atas kinerjanya itu, Saber Pungli Jabar menjadi Satgas dengan predikat ranking tergiat pertama di Indonesia.

"Apalagi sekarang kita punya Siberli. Predikat ini adalah prestasi, namun yang kami inginkan adalah kesadaran dari aparat dan masyarakat untuk tidak pungli," ucapnya.

Suradiana menjelaskan, Satgas Saber Pungli Jabar memiliki 4 kelompok kerja yaitu bidang intelejen, penindakan, pencegahan dan yustisi. Aplikasi Siberli masuk pada domain tugas pencegahan.

"Aplikasi ini sangat diperlukan, salah satunya untuk mendukung program pemerintah Jabar dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi," tutupnya.

Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi Jabar
Hermansyah

Kepala BEKRAF Triawan Munaf mendampingi Presiden Jokowi menerima penyanyi rap Rich Brian, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Minggu (7/7) siang.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) Triawan Munaf menilai Rich Brian merupakan rapper Indonesia yang sudah sukses memuncaki  tangga album iTunes untuk musik hip hop.

“Sekarang ada album baru. Jadi Rich ini melambangkan untuk kita sebagai seorang anak muda yang berani merambah dunia dengan karyanya sendiri,” kata Triawan usai bersama Wishnutama mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Rich Brian, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Minggu (7/7) siang.

Apa yang dilakukan Brian, menurut Triawan, bisa jadi inspirasi bagi anak-anak muda Indonesia, pergi meniti karier di Amerika Serikat tanpa diantar orang tua.

Kepala BEKRAF Triawan Munaf mengemukakan, saat ini terdapat program ICINC (Indonesia Creative Incorporated) dengan tema Indonesia Rising, membawa 5 orang artis Indonesia yang disaring dari 500 artis Indonesia. Mereka nantinya akan dibina oleh 88rising,  manajemen artis yang menaungi Rich Brian.

“Jadi kita mohon doanya supaya kita nanti akan ada artis-artis Indonesia yang mendunia dengan karakternya sendiri-sendiri, dengan kekuatannya sendiri-sendiri, dengan perjuangannya sendiri-sendiri. Bukan hanya untuk show di Amerika tapi tinggal dan berkarir di Amerika di bawah manajemen 88rising, manajemennya Brian di sana,” pungkas Triawan Munaf. (AGG/OJI/ES)

Gubernur BI Perry Warjiyo saat tampil dalam Indonesia Infrastructure Investment Forum (IIIF) 2019, di London, Inggris, Selasa (2/7).

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengajak investor global untuk segera berinvestasi di Indonesia karena prospek ekonomi Indonesia yang sangat cerah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid dan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global, kondusif untuk iklim investasi di Indonesia.

Menurut Gubernur BI, terdapat 4 (empat) sektor potensial untuk berinvestasi di Indonesia, yaitu sektor manufaktur, pariwisata, perikanan, dan infrastruktur.

“Untuk mendukung tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk pengembangan 4 (empat) sektor potensial investasi di Indonesia, BI terus melakukan bauran kebijakan serta melakukan sinergi dengan Pemerintah dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Indonesia Infrastructure Investment Forum (IIIF) 2019, di London, Inggris, Selasa (2/7).

Gubernur BI itu menjelaskan, peluang investasi di sektor manufaktur fokus pada 3 komoditi ekspor Indonesia, yaitu otomotif, tekstil dan alas kaki. Sementara peluang investasi untuk sektor pariwisata difokuskan pada pengembangan prioritas tujuan pengembangan dan branding pariwisata Indonesia (Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, Joglo Semar, Bali, Jakarta, Banyuwangi, Bromo dan Kepulauan Riau).

Adapun untuk sektor perikanan, peluang investasi terbuka khususnya di Indonesia Kawasan Timur untuk pengembangan budidaya dan industri pengolahan pendukungnya, mengingat besarnya potensi sumber daya alam Indonesia.

“Peluang investasi di sektor infrastruktur level nasional, mengacu kepada daftar proyek strategis nasional yang diterbitkan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), terdiri dari 223 proyek dan 3 program,” ungkap Perry.

Untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur, Perry menegasan, BI terlibat dalam Strategi Nasional Pendalaman Pasar Keuangan sebagai implementasi reformasi struktural pada pembiayaan infrastruktur, dan terus mengembangkan instrumen hedging di pasar valuta asing untuk meningkatkan pembiayaan inovatif dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.

IIIF 2019 menjadi ajang promosi peluang investasi di 4 (empat) sektor tersebut dan dihadiri pelaku usaha, kalangan investor, institusi keuangan, dan asosiasi pengusaha khususnya di negara setempat.

Penyelenggaraan IIIF 2019 merupakan kerjasama antara KBRI London, Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) London, Kantor Perwakilan Luar Negeri (KPw LN) Bank Indonesia London, Kementrian Pariwisata dan Kementrian Perhubungan.

Pelaksanan IIIF 2019 adalah perwujudan program linkage Investor Relation Unit/IRU-Regional Investor Relation Unit/RIRU-Global Investor Relation Unit/GIRU yang merupakan upaya integrasi kegiatan hubungan investor di tingkat regional, nasional maupun internasional.

Linkage IRU-RIRU-GIRU tersebut ditujukan untuk mensinergikan upaya dan peran kementerian/lembaga dan Bank Indonesia dalam mengelola persepsi positif terhadap ekonomi Indonesia untuk mendorong aliran investasi ke Indonesia, antara lain melalui kegiatan promosi terpadu. (Departemen Komunikasi BI/ES)

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan jalan tol Cisumdawu di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (2/7). (Foto: BKP Kementerian PUPR)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 61 Km di Provinsi Jawa Barat rampung seluruhnya pada akhir tahun depan (2020).

Jalan Tol yang terdiri dari enam seksi tersebut akan menghubungkan Cileunyi hingga Kertajati, dan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang sudah mulai beroperasi.

“Berdasarkan kontrak, Jalan Tol Cisumdawu ditargetkan selesai tahun 2021, tetapi dengan percepatan operasional BIJB Kertajati maka jalan tol ini sangat ditunggu kehadirannya karena signifikan sekali manfaatnya untuk meningkatkan pergerakan lalu lintas menuju Bandara,” kata Basuki saat meninjau lokasi pembangunan tunnel atau terowongan Jalan Tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (2/7).

Dari keenam seksi, Menteri PUPR mengemukakan, seksi 1-3 ruas Cileunyi-Cimalaka (33 km) ditargetkan dapat rampung pada akhir 2019. Seksi 1 dan 2 sepanjang 27,62 Km mulai dari Cileunyi hingga Sumedang dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebagai bagian dari viability gap fund (VGF) guna menaikkan kelayakan investasi tol tersebut.

Untuk progres pembebasan lahan, pada Seksi 1 Cileunyi-Rancakalong (10,57 Km) sudah mencapai 68,53% dan progres konstruksi 32,1%. Seksi 2 (17,05 Km) Fase I dari Rancakalong-Ciherang sudah selesai tahun 2017 dan Fase II Ciherang-Sumedang pembebasan lahannya mencapai 92,2% dan untuk konstruksi sudah 69,14%.

Sementara Seksi 3 hingga Seksi 6 yang menghubungkan Sumedang-Cimalaka-Legok-Ujung Jaya-Dawuan sepanjang 32,65 Km dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yakni PT. Citra Karya Jabar Tol (CKJT) dengan nilai investasi Rp 8,41 Triliun. “Seksi 3 dari Sumedang ke Cimalaka 4,05 Km yang dikerjakan BUJT pembebasan lahannya sudah 

lebih dari 99% dan progres fisiknya sudah sekitar 74%, sehingga kita optimis di akhir 2019 akan selesai. Selanjutnya tinggal pembangunan seksi 4-6,” ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk percepatan pengadaan lahan pada seksi 6 ruas Ujungjaya – Dawuan (6,07 Km) dimana sebagian besar lahannya merupakan milik Perum Perhutani.

“Kami sudah bersurat ke Perum Perhutani dan Kementerian BUMN untuk memanfaatkan tanah Perhutani seluas 100 hektar. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sudah saya hubungi dan prinsipnya oke, sehingga kita sudah bisa mulai konstruksi. Tinggal seksi 4 dan 5 yang tanahnya memang masih dalam proses pembebasan, kita akan upayakan percepat” kata Basuki.

Dengan beroperasinya seluruh ruas Jalan Tol Cisumdawu ditambah jalan provinsi sebagai penghubung (74 km) dapat memangkas jarak Bandung- BIJB Kertajati dibandingkan jalur jalan nasional Bandung-Jatibarang (202 km) ditambah jalan provinsi Jatibarang-Kertajati (29 km) atau via Jalan Tol Cipularang-Cipali-Jalan Provinsi (135 km).

Beroperasinya Jalan Tol Cisumdawu juga sangat diharapkan akan memperlancar konektivitas antara Jawa Barat bagian Selatan menuju Utara karena menghubungkan dua Tol yang telah beroperasi yakni Tol Purbaleunyi dengan jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali). (BKP Kementerian PUPR/ES)

Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Evaluasi Kebijakan Penurunan Tarif Angkutan Udara yang digelar di kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (1/7) memutuskan, pemerintah dan pihak terkait akan menyediakan penerbangan murah rute domestik pada setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, antara pukul 10.00 hingga 14.00 (waktu lokal).

“Diberikan diskon 50% dari Tarif Batas Atas (TBA) harga tiket pesawat,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono dalam Konferensi Pers yang digelar usai rapat koordinasi itu.

Biaya penerbangan murah ini, menurut Susiwijono, akan ditanggung bersamaan oleh maskapai, pengelola bandara, penyedia bahan bakar, dan airnav.

“Kami berkomitmen untuk tetap menyediakan penerbangan murah bagi masyarakat. Terkait Jadwal flight dan sharing cost secara spesifik akan dibahas kembali di rakor yang akan datang,” jelas Susiwijono.

Senada dengan Susiwijono, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Gatot Trihargo menegaskan, sharing cost tidak akan mengorbankan sisi safety dari AirNav, maskapai, maupun pengelola bandara.

Rata-Rata Sudah Turun

Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, sejak diputuskannya rencana penurunan tarif LCC (Low Cost Carrier) pada Rakor tanggal 20 Juni 2019, rata-rata harga tiket pesawat maskapai Lion Air terhadap TBA turun dari 54,2% menjadi 42,7%, atau secara persentase penurunan harga tiketnya mencapai 11%.

Dengan nilai tarif Lion Air yang telah mencapai 42,7% dari TBA dan Air Asia yang mencapai 38,3% dari TBA, dapat disimpulkan bahwa harga tiket pesawat maskapai LCC kelas ekonomi yang melayani penerbangan domestik di Indonesia dapat bergerak dibawah 50% TBA.

Sebagaimana diketahui, kenaikan harga tiket pesawat sejak bulan November 2018 memang mempengaruhi jumlah penumpang angkutan udara domestik. Tercatat, Jumlah penumpang angkutan udara domestik Januari–Mei 2019 mencapai 29,4 juta orang atau turun 21,33 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 37,4 juta orang.

“Jumlah penumpang terbesar tercatat di Soekarno Hatta-Jakarta mencapai 7,2 juta orang atau 24,50 persen dari keseluruhan penumpang domestik, diikuti Juanda-Surabaya 2,3 juta orang atau 7,94 persen,” terang Susiwijono.

Untuk itu, dalam rakor evaluasi TBA itu Pemerintah bersama seluruh pihak terkait sepakat untuk menjamin ketersediaan penerbangan murah bagi masyarakat, akan disediakan penerbangan murah setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu dengan jam keberangkatan antara pukul 10:00-14:00 (waktu lokal berdasarkan masing – masing bandara).

Turut hadir pada rakor kali ini antara lain: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo; Direktur Niaga  PT Garuda Indonesia (Persero) Pikri Ilham; Direktur Operasi PT Garuda Indonesia (Persero) Bambang Adisurya; Direktur Pemasaran Korporat PT Pertamina (Persero) Basuki Trikora Putra; Managing Director PT Lion Air Group Daniel, Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi; Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin. (Humas Kemenko Perekonomian/ES)