​

Basseterre, St. Kitts and Nevis - Indonesia telah membuka kantor Konsul Kehormatan yang pertama di negara Federasi St. Kitts dan Nevis, di wilayah Karibia, guna meningkatkan kerjasama khususnya ekonomi dan perdagangan, melindungi kepentingan Indonesia dan memberikan pelayanan kepada warga negara Indonesia di negara tersebut, demikian disampaikan Dubes Priyo Iswanto saat melantik dan mengambil sumpah jabatan Konsul Kehormatan Republik Indonesia yang pertama di Basseterre, Faron Tenyson Lawrence, di ibu kota St. Kitts dan Nevis (17/09).

St. Kitts dan Nevis adalah negara dua pulau di kawasan Karibia dengan penduduk 55.345 dan pendapatan per kapita US$ 17.090. Hubungan antara St. Kitts dan Nevis dan Indonesia masih relatif muda dimulai dengan pembukaan hubungan diplomatik sejak 30 Januari 2014. Tetapi hubungan kedua negara terus berkembang yang ditandai dengan total perdagangan menjadi US$ 1 juta pada tahun 2018, meningkat dari tahun 2017 sebesar US$ 801 ribu, kerjasama teknis dalam bidang pelatihan dan peningkatan kapasitas, pesertaan mahasiswa dari negara tersebut untuk belajar di Indonesia, dan kehadiran Konsul Kehormatan Republik Indonesia di negara tersebut. Konsul Kehormatan Republik Indonesia, Faron T. Lawrence, adalah warga St. Kitts dan Nevis yang juga seorang pengusaha dan Kepala Kamar Dagang dan Industri di negara tersebut dengan kantor beralamat di Unit 12, Horsfords Shopping Mall, Wellington Road, Basseterre, St. Kitts.

Sumber: KBRI Bogota

Menko Perekonomian Darmin Nasution memimpin Rakor Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, di Jakarta, Senin (9/9) siang.

Terhitung sejak tahun 2016 hingga Agustus 2019, pemerintah telah merampungkan 81 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi mencapai Rp390 triliun. Khusus untuk Januari – Agustus 2019 saja, ada 19 proyek yang sudah selesai dengan nilai investasi sebesar Rp87,7 triliun.

“Proyek-proyek tersebut terdiri dari 3 Bandara, 5 Jalan, 4 Kawasan, 2 Smelter, 3 Bendungan, dan 2 Teknologi,” kata Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Darmin Nasution, saat mengawali Rapat Koordinasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/9).

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo melaporkan, status kemajuan 223 Proyek + 3 Program PSN sejak diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 hingga Agustus 2019 adalah:

1. 51 proyek sudah selesai (Rp295 triliun);
2. 27 proyek, 1 program ketenagalistrikan, dan 1 program pemerataan ekonomi dalam tahap konstruksi dan mulai beroperasi (Rp1.348 triliun);
3. 23 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi di 2019 (Rp154 triliun);
4. 78 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019 (Rp1.351 triliun);
5. 5 proyek dalam tahap transaksi (Rp413 triliun); dan
6. 39 proyek dan 1 program industri pesawat dalam tahap penyiapan (Rp621 triliun).

Sementara mengenai status kemajuan Program Ketenagalistrikan 35.000 MW dari Desember 2016 – Juli 2019, antara lain: 3.768 MW sudah beroperasi (Rp101.7 triliun); 21.992,1 MW dalam tahap konstruksi; 7.515,1 MW sudah selesai Power Purchase Agreement (PPA) namun belum financial close; 1.453 MW dalam tahap pengadaan; dan 734 MW dalam tahap perencanaan.

Rapat tersebut juga membahas Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Pengelolaan Terbatas (HPT)/Limited Concession Scheme (LCS). Tak hanya itu, isu pembayaran pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara juga menjadi salah satu topik bahasan. (Humas Kemenko Perekonomian/ES)

Menko Perekonomian Darmin Nasution bersiap menyampaikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9) sore.

Pemerintah mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya resesi dalam 1 (satu) tahun ke depan, dengan mendorong Foreign Direct Investment disamping tentu saja investasi dari dalam negeri sendiri.

“Kenapa itu penting? Karena situasi neraca pembayaran kita terutama neraca perdagangan dan transaksi berjalannya kan situasinya negatif ya dan kalau itu negatif maka yang paling penting agar bisa didorong adalah Foreign Direct Investment supaya kalau Foreign Direct Investment valasnya akan ada,” kata Menko Perekonomian Darmin Nasution kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9) sore.

Selain akan ada peningkatan produksi di dalam negeri, menurut Darmin, selanjutnya valas juga akan masuk sehingga situasi neraca transaksi berjalan yang negatif itu bisa diimbangi. Tidak terlalu tergantung kepada modal jangka pendek tetapi lebih ke Foreign Direct Investment yang lebih stabil.

Persoalannya adalah bagaimana supaya investasi ini bukan hanya foreign bukan hanya penanaman modal asing termasuk penanaman modal negeri sendiri, bagaimana supaya investasi itu bisa meningkat lebih cepat dari apa yang kita punyai sekarang.

Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, pemerintah akan benar-benar fokus dalam waktu jangka pendek ini, 1-2 bulan ini memangkas lagi berbagai perizinan. Izin yang penting, tambah Darmin, dipertahankan yang tidak penting akan dihilangkan.

“Ya tentu yang penting kan pasti ada, misalnya izin usaha pasti perlu, tapi kalau kemudian izin-izin lain yang tidak terlalu penting katakanlah ada usulan bagaimana kalau impor barang modal atau mesin-mesin untuk investasi apa harus pakai rekomendasi lagi atau izin, yang begitu tidak perlu. Jadi itu dia fokus dari diskusi semuanya,” terang Darmin.

Untuk itu, lanjut Menko Perekonomian, persoalan-persoalan yang menyangkut perizinan yang didesentralisasikan tadinya dengan undang-undang otonomi daerah itu juga semua akan di-review.

Mengenai berapa jumlah perizinan yang akan dipangkas, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, bahwa ini tidak terbatas hanya pada aturan izin berdasarkan peraturan menteri atau Perpres, yang undang-undang pun akan di-review betul.

“Sehingga nanti kalau itu harus omnibus law itu Menseskab juga melakukan identifikasi dan membuat list semuanya yang nanti kita coba lihat bersama-sama dengan menko-menko yang lain apakah itu cuma tingkatannya PP atau Perpres atau bahkan cuma peraturan menteri. Kalau itu lebih gampang, tapi kalau ada yang perlu perubahan undang-undang itu juga kita akan tempuh. Tentu harus melalui omnibus law kalau menyangkut undang-undang,” kata Darmin seraya menambahkan, kalau yang di bawah undang-undang dalam 1 bulan ini juga harus selesai.

Soal bentuknya nanti bagaimana, menurut Menko Perekonomian terserah saja. “Tergantung soal bentuknya nanti gimana. Mau namanya paket atau bukan itu nanti sajalah itu, tidak usah terlalu dipersoalkan. Substansinya yang penting. Itu kan paket atau bukan itu kan cuma bajunya saja,” tegasnya.

Masalah Rekomendasi

Saat ditanya masalah utamanya, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengutip pengantar Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas, dimana dalam satu tahun terakhir ini cukup banyak relokasi industri dari Cina, itu sedikit sekali yang ke Indonesia. Sebagian besar itu, menurut Darmin, Vietnam, nanti ada lagi Kamboja, Thailand. Indonesia bahkan dari Cina jarang sekali, mungkin dari Jepang masih ada.

“Artinya, semua ini kemudian menunjukkan bahwa memang ada yang tidak berjalan dengan baik di kita. Bahkan di dalam beberapa hal bukan izin, kadang-kadang cuma rekomendasi teknis, tidak ada izinnya tapi perlu ada rekomendasinya dan itu lama,” kata Darmin.

Persoalannya, lanjut Menko Perekonomian, kesulitan itu bukan karena izin tapi rekomendasi 2 bulan baru keluar. Sedangkan ikut dalam global value chain persoalan seperti itu harus selesai 2-3 hari. Jadi, tambah Darmin, ada sejumlah hal yang kemudian ditemukan bahwa kita harus review habis-habisan dan pangkas habis-habisan.

“Kalau dulu waktu 16 paket itu sering kita tidak ubah izinnya, syaratnya kita sederhanakan dari 5 menjadi 2 misalnya. Kalau ke depan pertanyaannya tidak hanya itu, perlu atau tidak, kalau tidak perlu hilangkan saja izinnya jangan ditingkat persyaratannya saja,” jelas Darmin. (MAY/AGG/ES)

Pyongyang, Korea Utara - Terobosan baru dilakukan oleh KBRI Pyongyang dalam mendorong promosi produk Indonesia di Republik Demokratik Rakyat Korea/RDRK (Korea Utara). Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki Gerai Produk Indonesia (Indonesian Product Showcase) di negara ginseng ini. Gerai yang terletak di ruang depan KBRI Pyongyang ini diresmikan oleh Duta Besar RI untuk Korea Utara, Berlian Napitupulu, pada 3 September 2019 dan didampingi oleh Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Korea Utara.

"Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini untuk pertama kalinya KBRI Pyongyang berhasil meresmikan Gerai Produk Indonesia. Pendirian Gerai ini merupakan terobosan kita untuk mempromosikan produk Indonesia secara konkret dan permanen di Korea Utara. Untuk sementara, Gerai ini memamerkan lebih dari 150 items produk buatan Indonesia yang kita peroleh dari berbagai toko di Korea Utara," demikian ujar Dubes Berlian di sela-sela peresmian Gerai.

Produk yang dipamerkan di Gerai Produk Indonesia adalah hasil survei dan perburuan KBRI Pyongyang sejak April tahun ini di senumlah toko dan supermarket yang ada di Kota Pyongyang dan Wonsan Korea Utara. Di antaranya adalah produk makanan seperti susu dan makanan bayi (Lactogen, promina, SUN, Milna, Cerelac, BMT); produk kopi (Excelso, Indocafe berbagai varian, Koffie Luwak, Kapal Apik, Kopiko berbagai varian), kecap manis (ABC dan Sedap), aneka bumbu masakan (sambal ABC berbagai varian, Masako, Ajinomoto), Energen, Bengbeng, permen, dan makanan ringan (Kusuka, Cassava)

Gerai juga memamerkan produk non-makanan antara lain aneka sabun mandi (Giv, Shinzui, Fresh, Lifebuoy, Lux), aneka shampoo (Clear, Emeron), aneka kosmetik (Citra, Herboris, Marina, Nivea, Pixy, Purbasari, Viva, Wardah), aneka deterjen pembersih (Attack, B29, Daia, So Klin, Rinso,) pewangi pakaian (Molto, So Klin), sabun cuci piring (Mama Lemon), pembersih lantai (Superpel, Wipol) hingga container plastic wadah makan.

"Diperkirakan lebih dari 300 item produk Indonesia tersebar di berbagai toko di Korea Utara. Sejumlah produk Indonesia sangat digemari masyarakat setempat dan memiliki keunggulan dibanding produk negara lain, karena kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Saya menyaksikan sendiri animo masyarakat Korea Utara terhadap produk-produk Indonesia trrsebut. Kami menemukan satu toko di Wonsan, yang menjual ratusan produk buatan Indonesia," ungkap Dubes Berlian.

Produk-produk Indonesia yang menjadi primadona di Korea Utara adalah Luwak White Koffie, Indocafe, Energen, bumbu masakan Masako, sabun (Sinzhui, Lifebuoy, Sunlight Mama Lemon), deterjen (Daia, Rinso) dan cairan pewang Molto dan pembersih (Superpel).

"Kami berharap melalui Gerai ini, terjadi promosi yang berkelanjutan bahkan berkesinambungan, tidak hanya beberapa hari saja layaknya pameran. Setiap pengunjung Gerai ini akan mengenali produk Indonesia dengan lebih dekat dan bisa membeli di berbagai toko setempat. Ini juga merupakan suatu langkah kami untuk mempromosikan produk kita dan mendorong peningkatan ekspor produk Indonesia di luar negeri sesuai amanat Presiden RI. Kiranya momentum kunjungan GKSB DPR RI dapat menambah arti penting promosi Indonesia di Korea Utara, tidak hanya dari segi politik, namun juga dari segi ekonomi perdagangan dalam rangka peningkatan hubungan kedua negara," pungkas Dubes Berlian.

Sementara itu, Ketua Delegasi GKSB DPR RI Dr. dr. Nova Riyanti Yusuf menyampaikan apresiasi atas prakarsa Duta Besar RI di Pyongyang membuka Gerai Produk Indonesia yang untuk mempromosikan produk Indonesia di Korea Utara. Pihaknya mendukung agar KBRI Pyongyang terus melakukan inisiatif atau terobosan untuk meningkatkan hubungan kedua negara di bidang ekonomi, politik dan people-to-people contacts. Ia menambahkan bahwa hubungan sejarah antara Indonesia dan Korea Utara yang begitu erat dan kehadiran bunga nasional Kimilsungia pemberian Presiden Soekarno kepada Presiden Kim Il Sung sebagai simbol persahabatan kedua negara akan terus menjadi landasan kuat bagi hubungan Indonesia dan Korea Utara.

Menurut Fungsi Ekonomi KBRI Pyongyang, Krisna P. Laurensius, disamping survei pasar dan pembukaan Gerai Produk Indonesia, KBRI Pyongyang juga sedang meningkatkan upaya promosi produk Indonesia di Korea Utara melalui pameran yang semula satu kali pada tahun lalu menjadi tiga kali tahun ini yaitu mengikuti Pameran Dagang Internasional Musim Semi April lalu dan Pameran Dagang Internasional Musim Gugur pada September ini dan Pameran Produk Makanan Internasional pada November mendatang.

Sumber: KBRI Pyongyang​

Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersiap menyampaikan keterangan pers usai rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/9) petang.

Pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, yang mencakup berbagai substansi yang sangat penting.

“RUU ini adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Dalam bentuk meningkatkan pendanaan investasi, menyesuaikan prinsip income perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi, menggunakan azas teritorial, mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela, menciptakan keadilan dalam iklim berusaha di dalam negeri, dan menempatkan berbagai fasilitas perpajakan di dalam satu perundang-undangan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/9) petang.

Beberapa poin penting dari RUU ini diuraikan oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati, yaitu:

Pertama, yang menyangkut pengaturan yang berhubungan dengan tarif pajak penghasilan. RUU ini nanti akan menyangkut tiga undang-undang yang bisa yang dalam hal ini akan terkoreksi atau terkena, yaitu Undang-Undang PPH (Pajak Penghasilan), Undang-Undang PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum Perpajakan).

“Di bidang PPH, substansi yang paling penting di dalam RUU ini adalah penurunan tarif PPH badan, yang saat ini 25% akan diturunkan secara bertahap menjadi 20%,” terang Menkeu.

Pemerintah, lanjut Menkeu, juga akan memberikan penurunan untuk perusahaan yang go public di bawah tarif PPH yang sudah turun tersebut 3% di bawahnya. Sehingga kalau mencapai 20%, akan bisa mencapai 17%.

“Ini sama dengan PPH di Singapura. Dan ini terutama untuk go public baru yang akan masuk ke bursa sehingga mereka bisa mendapatkan insentif. Kita berikan tiga persen lebih rendah dari tarif normal untuk 5 tahun,” ujar Sri Mulyani.

Yang kedua, yang sangat penting di dalam RUU ini nanti adalah menghapuskan PPH atas dividen dari dalam negeri dan dari luar negeri. Sselama ini, menurut Menkeu, dividen yang berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri yang diterima oleh PPH badan, kalau dia memiliki saham di atas 25% memang tidak dikenakan PPH. Namun kalau dia memiliki saham di bawah 25% dikenakan PPH normal, yaitu 25% tarif yang sekarang, dan untuk wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan dividen juga dikenakan PPH final 10 persen.

“Di dalam RUU ini kami akan menyampaikan semua pajak PPH dividen ini dihapuskan apabila apabila deviden itu ditanamkan di dalam investasi di Indonesia. Jadi ini, baik dividen yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, maka dia akan dibebaskan selama dia diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Menkeu.

Ketiga, untuk PPH wajib pajak orang pribadi, menurut Menkeu, pemerintah akan menerapkan perubahan rezim perpajakan dari world wide menjadi teritorial. Artinya, warga negara Indonesia maupun warga negara asing akan menjadi wajib pajak di Indonesia tergantung dari berapa lama tinggal di Indonesia, yaitu cut of date-nya 183 hari. Dan terhadap subjek pajak tersebut akan dikenakan rezim pajak teritorial.

Yang keempat, lanjut Menkeu, RUU ini bertujuan untuk para wajib pajak lebih complay atau patuh dengan secara lebih mudah. Jadi RUU ini bukan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tanpa merasa terbebani terhadap kepatuhan. Ada beberapa hal yang mengurangi keringanan dari sanksi.

“Jadi kalau wajib pajak yang selama ini melakukan pembetulan SPT, baik itu SPT tahunan maupun SPT masa dan kemudian mereka mengalami kurang bayar dan oleh karena itu mereka melakukan pembetulan, mereka selama ini dikenakan sanksi 2% per bulan dari pajak yang kurang bayar tadi. Di dalam RUU ini, kami menurunkan sanksinya per bulan menjadi prorata yaitu suku bunga acuan yang ada di pasar + 5%,” jelas Menkeu seraya menambahkan,  itu prorata itu artinya tergantung berapa lama mereka berapa panjang, berapa lama kekurangan bayar. Kalau dia hanya 2 bulan ya berarti 2 bulan per 12 dikalikan suku bunga pasar + 5%.

Selain itu, pemerintah  juga akan menurunkan sanksi denda untuk faktur pajak yang tidak dibuat atau faktur pajak yang dibuatnya tidak tepat waktu. Selama ini sangsinya adalah 2% dari pengenaan pajaknya. Maka di dalam RUU ini diusulkan diturunkan dari 2% menjadi 1% sangsinya

Yang kelima, pemerintah juga memberikan relaksasi terhadap hak untuk mengkreditkan pajak masukan, terutama bagi perusahaan kena pajak yang selama ini barang yang dihasilkan tidak dikukuhkan sebagai objek pajak dan oleh karena itu mereka sekarang boleh mengkreditkan.

“Jadi berbagai pajak masukan yang selama ini tidak bisa dikreditkan, di dalam RUU ini sekarang bisa dikreditkan. Dikreditkan ini artinya artinya dia boleh diklaim untuk mengurangi pembayaran kewajiban pajaknya,” kata Menkeu.

Kemudian yang keenam, RUU ini kita akan menempatkan seluruh fasilitas-fasilitas insentif perpajakan di dalam satu bagian, seperti tax holiday, super deduction, fasilitas PPH untuk kawasan ekonomi khusus, dan PPH untuk surat berharga nasional di pasar internasional.

“Ini semuanya akan dimasukkan di dalam RUU ini, sehingga dia memiliki landasan hukum dan konsistensi dari landasan hukumnya di satu peraturan. Kita tidak mengambil dari peraturan-peraturan yang lain, seperti undang-undang investasi, dan yang lain-lain. Tapi kita masukkan dalam undang-undang perpajakan ini,” tegas Menkeu.

Yang ketujuh, di dalam rangka untuk mengantisipasi dari sisi munculnya fenomena perusahaan digital internasional seperti amazon, google, dan yang lain-lain. Selama ini, menurut Menkeu, perusahaan-perusahaan tersebut tidak bisa dikukuhkan sebagai subyek pajak luar negeri yang bisa melakukan pemungutan pajak yang kemudian disetor, namanya subyek pajak luar negeri.

Dengan undang-undang ini, menurut Menkeu, pemerintah akan menetapkan bahwa perusahaan digital terutama di internasional seperti Google, Amazon, Netflix sekarang bisa memungut, menyetor dan melaporkan PPn.

“Ini tujuannya adalah supaya tidak terjadi penghindaran pajak dari perusahaan-perusahaan internasional dari kewajiban PPn-nya yang mereka bisa pungut karena mereka tahu siapa-siapa yang berapa jumlah volume kegiatan ekonominya. Tarifnya PPn masih sama dengan undang-undang PPn selama ink yaitu 10%,” terang Sri Mulyani.

Yang terakhir, lanjut Menkeu,  ini ada di dalam komunike dari pertemuan G20 terakhir dan sudah dilakukan di dalam laporan OECD terhadap negara-negara anggota OECD, bahwa dengan adanya ekonomi digital ini sekarang bentuk usaha tetap/badan usaha tetap atau yang disebut permanent establishment selama ini didasarkan pada kehadiran fisik.

“Jadi perusahaan itu harus ada di wilayah teritory Indonesia baru mereka bisa diberikan badan usaha tetap atau permanent establishment,” terang Menkeu seraya menambahkan, di dalam RUU ini sesuai dengan fenomena yang sekarang sudah dikenal mengenai ekonomi yang sifatnya digital across border maka definisi dari badan usaha tetap tidak lagi didasarkan pada kehadiran fisik. Jadi walaupun mereka tidak punya kantor cabang di Indonesia tapi kewajiban pajaknya tetap ada.

“Ini karena mereka memiliki apa yang disebut significant economy present atau kehadiran dari kegiatan ekonomi yang sangat signifikan meskipun mereka tidak punya cabang atau badan usaha tetap di sini,” pungkas Menkeu. (FID/MAY/RAH/ES)

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Juli 2019 mencapai 1,48 juta kunjungan atau naik sebesar 2,04 persen jika dibandingkan dengan Juni 2019. Namun jumlah tersebut mengalami penurunan 4,10 persen dibanding jumlah kunjungan wisman pada Juli 2018 yang berjumlah 1,55 juta kunjungan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan, jumlah 1,48 juta kunjungan itu terdiri atas wisman yang berkunjung melalui pintu masuk udara sebanyak 977,42 ribu kunjungan, pintu masuk laut sebanyak 316,72 ribu kunjungan, dan pintu masuk darat sebanyak 189,65 ribu kunjungan.

“Secara kumulatif, Januari–Juli 2019, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia mencapai 9,31 juta kunjungan atau naik 2,63 persen dibanding jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 9,07 juta kunjungan,” kata Suhariyanto dalam konferensi pers di kantor BPS Pusat, Jakarta, Senin (2/9) siang.

Dari 1,48 juta kunjungan, menurut Kepala BPS, wisman yang datang dari wilayah ASEAN memiliki persentase kenaikan paling tinggi dibanding Juli 2018, yaitu sebesar 9,81 persen, sedangkan persentase penurunan terjadi pada wisman yang datang dari wilayah ASIA selain ASEAN, yaitu sebesar 16,53 persen.

Sementara menurut kebangsaaan, kunjungan wisman yang datang ke Indonesia paling banyak berasal dari negara Malaysia sebanyak 240,3 ribu kunjungan (16,19 persen), Tiongkok 193,8 ribu kunjungan (13,06 persen), Singapura 145,0 ribu kunjungan (9,77 persen), Australia 138,3 ribu kunjungan (9,32 persen), dan Timor Leste 108,6 ribu kunjungan (7,32 persen).

“Secara kumulatif (Januari–Juli 2019), wisman yang datang dari wilayah ASEAN memiliki persentase kenaikan paling tinggi, yaitu sebesar 17,60 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan wilayah ASIA selain ASEAN memiliki persentase penurunan paling besar, yaitu sebesar 8,66 persen,” sambung Suhariyanto.

Sementara menurut kebangsaaan, kunjungan wisman yang datang ke Indonesia selama 2019 paling banyak berasal dari wisman berkebangsaan Malaysia sebanyak 1,84 juta kunjungan (19,78 persen), Tiongkok 1,25 juta kunjungan (13,37 persen), Singapura 1,07 juta kunjungan (11,50 persen), Australia 745,5 ribu kunjungan (8,01 persen), Timor Leste 717,1 ribu kunjungan (7,70 persen).

Bandara Supadio Naik

Menurut Suhariyanto, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia yang datang melalui pintu masuk udara pada Juli 2019 mengalami penurunan sebesar 8,94 persen dibanding jumlah kunjungan wisman pada bulan yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan kunjungan wisman tersebut, lanjut Suhariyanto, terjadi di sebelas pintu masuk udara dengan persentase penurunan tertinggi tercatat di Bandara Internasional Lombok, NTB yang mencapai 61,97 persen, diikuti Bandara Juanda, Jawa Timur turun 24,70 persen, dan Bandara Adi Sucipto, DI Yogyakarta turun 22,80 persen, sedangkan persentase penurunan terendah terjadi di Bandara Husein Sastranegara, Jawa Barat sebesar 1,14 persen.

Sementara kenaikan jumlah kunjungan wisman terjadi sekurangnya di empat pintu masuk udara dengan persentase kenaikan paling tinggi terjadi di Bandara Supadio, Kalimantan Barat sebesar 12,51 persen, dan persentase kenaikan paling rendah terjadi di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat sebesar 1,90 persen.

Selain itu, lanjut Kepala BPS Suhariyanto, wisman yang berkunjung melalui pintu masuk darat pada Juli 2019 mengalami penurunan sebesar 14,33 persen dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari 221,39 ribu kunjungan menjadi 189,65 ribu kunjungan.

“Persentase penurunan terjadi di pintu masuk Jayapura, Papua sebesar 16,35 persen, sedangkan persentase kenaikan tertinggi terjadi di pintu masuk Nanga Badau, Kalimantan Barat sebesar 38,75 persen,” terang Suhariyanto.

Begitu pula, jika dibanding Juni 2019, jumlah kunjungan wisman yang datang melalui pintu masuk darat mengalami penurunan sebesar 17,41 persen.

Persentase penurunan tertinggi tercatat di pintu masuk Aruk, Kalimantan Barat sebesar 49,01 persen, sedangkan persentase kenaikan terjadi di dua pintu masuk, yaitu pintu masuk Jayapura, Papua dan Atambua, Nusa Tenggara Timur masing-masing sebesar 28,46 persen dan 2,79 persen. (Humas BPS/ES)

Menhub Budi K. Sumadi saat melakukan kunjungan kerja di Kediri, Jatim, Sabtu (31/8).

Pemerintah merencanakan akan memulai pembangunan bandar udara (bandara) di Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada awal tahun 2020, dan diharapkan akan selesai pembangunannya pada akhir 2021 mendatang.

“Peletakan batu pertama kita berharap harus boleh nanti Januari tahun depan (2020), kita sudah mundur satu tahun. Jadi kalau nanti kita mulai Januari tahun depan saya pikir 2021 akhir akan selesai seperti Bandara Kulon Progo,” kata Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja berkunjung ke Kediri, Jawa Timur, Sabtu (31/8).

Luhut menjamin pemerintah akan memberikan yang terbaik dan tidak akan merugikan masyarakat. “Tidak ada yang bermaksud merugikan bapak-ibu sekalian, pasti akan memberi nilai tambah karena itu perintah dari Presiden untuk memberikan yang terbaik terhadap rakyat,” tegasnya.

Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan bahwa bandara di Kediri, Jawa Timur, itu pasti dibangun karena sudah dijadikan proyek strategis nasional.

“Saya pastikan bandara ini jadi dibangun, apalagi telah melalui proses panjang dan sudah dijadikan proyek strategis nasional,” kata Menhub.

Menhub yakin dengan dibangunnya bandara maka hal ini akan memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya meningkatkan konektivitas tapi bandara ini juga akan berdampak bagi perkembangan suatu daerah tidak terkecuali bagi masyakatnya.

“Apabila ini menjadi bandara maka daerah sekitar nanti akan tumbuh menjadi suatu daerah pusat keekonomian baru disitu ada industri, kuliner, ada pariwisata, dsb,” ujar Menhub.

Selain dampak sosial dan ekonomi, Menhub menyebut dengan dibangunnya bandara di Kediri ini nantinya akan dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.

“Di Kulonprogo kita membangun hanya dua tahun. Begitupun Bandara Kediri, dalam kesempatan yang Insya Allah kita lakukan awal tahun depan itu tidak lebih dari dua tahun kita selesaikan. Banyak kesempatan bekerja bagi bapak-ibu sekalian di pembangunan dan yang lebih luar biasa lagi pada saat bandara berhasil dibangun kesempatan kerja itu banyak sekali,” ungkap Menhub.

Selain Menko Kemaritiman dan Menteri Perhubungan, menteri yang ikut dalam kunjungan kerja itu adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo yang juga hadir menyampaikan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan bagi masyarakat Kabupaten Kediri.

Sementara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Bupati Kediri Haryanti Sutrisno juga turut hadir guna mendorong percepatan pembangunan bandara di Kabupaten Kediri ini. (Humas Kemenhub/ES)

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoto didampingi Menteri ATR/Kepala BPN dan Gubernur Kaltim menjawab wartawan pada konperensi pers pemindahan ibu kota negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8) siang. 

Pemerintah memastikan bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke sebagian Kebupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupatan Kutai Kartanegara, di Kalimantan Timur (Kaltim), tidak akan menganggu hutan konservasi. Pemerintah bahkan memperbaikinya, termasuk hutan konservasi Bukit Soeharto.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, dari areal seluas 180 ribu hektar yang disediakan untuk ibu kota baru nanti, kawasan induknya mulai dengan 40 ribu dulu, kemudian suatu saat di masa depan bisa diperluas sampai 180 ribu hektar.

“180 ribu itu separuhnya nanti adalah ruang terbuka hijau termasuk hutan lindung,” kata Bambang menjawab pertanyaan wartawan usai Presiden Jokowi menyampaikan keterangan pers mengenai Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8) siang.

Bambang menegaskan, hutan lindung tidak akan diganggu bahkan di tempat yang disebut tadi sebagian dari Penajem Paser Utara  dan Kutai Kartanegara ada hutan konservasi Bukit Soeharto.

“Justru kita akan perbaiki hutan konservasi itu yang sekarang, Pak Gubernur lebih tahu dari saya, ada yang memakainya tidak untuk keperluan hutan, termasuk perkebunan.  Jadi, justru akan direhabilitasi yang namanya hutan konservasi Bukit Soeharto,” ujar Bambang seraya menambahkan, untuk hutan lindung yang ada di Kaltim tidak akan diganggu.

Warga Kaltim Siap

Sementara itu Gubernur Kaltim Isran Noor mengemukakan, bahwa pemeirntah provinsi yang dipimpinnya beserta segenap warga Kaltim siap menerima pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.

“Kalau kami semua siap, masyarakat siap, pemerintah daerah siap, dan kita akan melakukan koordinasi dengan dua wali kota, Samarinda dan Balikpapan, kemudian  Bupati Kutai Kartanegara dan Bupati Penajam Paser Utara. Itu kesiapan kita, tentu tidak ada pilihan lain kecuali harus siap,” tegas Isran.

Gubernur meyakini, dampak positif pemindahan ibu kota itu bukan hanya untuk kepentingan Kalimantan Timur, tapi juga untuk semua provinsi dan wilayah yang ada di Kalimantan, termasuk juga provinsi-provinsi yang ada di wilayah tengah dan timur.

“Kenapa? Karena ini berbatasan langsung dengan Sulawesi bagian barat, jadi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Ini adalah supplai dari pada bahan baku bangunan seperti batu yang kualitasnya yang sangat bagus,” ujar Islan.

Menurut Gubernur Kaltim, dampak positif pemindahan ibu kota negara itu akan banyak, bukan hanya persoalan-persoalan yang ada di Kalimantan Timur tapi juga di beberapa wilayah Indonesia tengah ke timur akan mendapatkan dampaknya karena jarak dari wilayah ini berada pada posisi di tengah-tengah negara.  (DNA/AGG/ES)

Menpora Imam Nahrowi didampingi Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/8) siang.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrowi mengemukakan, Rapat Terbatas tentang Persiapan Penyelenggaran PON dan Peparnas (Pekan Paralympic Nasional) 2020 di Provinsi Papua, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/8) siang, telah membahas untuk melakukan rasionalisasi jumlah cabang olahraga dan nomor pertandingan.

“Memang 47 cabang olahraga dan 700-an nomor pertandingan itu harus betul-betul dilihat secara utuh mana yang memungkinkan untuk dipertandingkan tetapi tidak boleh lepas dari olahraga olimpiade karena nanti akan dirasionalisasi, akan dikurangi setidaknya 37 cabang olahraga dari 47 cabang olahraga,” kata Menpora kepada wartawan usai mengikuti ratas.

Ditegaskan Menpora, sudah barang tentu penyelenggraan PON 2020 ini harus betul-betul disiapkan sedini mungkin, sebaik mungkin, sehingga support dari teman-teman yang dulu menjadi pelaksana Asian Games ini akan diberikan sepenuhnya nanti untuk mendampingi PB PON.

“Jadi teman-teman INASGOC dan INAPGOC nanti akan mendampingi Pak Gubernur dan PB PON secara keseluruhan, agar ini betul-betul menjadi barometer bahwa PON di Papua betul-betul menjadi momentum bergengsi bagi Indonesia di mata dunia,” terang Menpora.

Menpora Imam Nahrowi juga menyampaikan, karena Papua akan difokuskan bagi penyelenggaraan PON, maka even yang lain Peparnas (Pekan Paralympic Nasional) akan digeser ke tempat lain. Demikianpula biasanya ada test event 1 tahun sebelum penyelenggaraan yaitu Pekan Olahraga Pelajar, menurut Menpora, ini juga akan kita geser ke Jakarta.

“Papua fokus menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional tahun 2020,” tegas Menpora.

Dilaksanakan di Tiga Daerah

Sementara itu Gubernur Papua Lukas Enembe menambahkan, PON 2020 akan dilaksanakan di tiga daerah yaitu Kotamadya Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Mimika. “Itu Pak Presiden sudah putuskan sehingga kita fokus melaksanakan di 3 kabupaten itu,” ujarnya.

Lukas juga menyampaikan, intinya PON ini adalah alat pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke, sehingga orang Papua pasti siap untuk menyambut penyelenggaraan ini karena pelaksanaan PON pasti menjaga negara kesatuan, mempertemukan anak bangsa dari Sabang sampai Merauke.

Gubernur Papua memperkirakan sebanyak 36.000 peserta akan tiba, baik atlet maupun official akan tiba di Jayapura.

“Dengan demikian kita bersatu menyaksikan persatuan dan kesatuan bisa terjadi di Papua, harapan saya ya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden atas pertemuan kali ini dan pada tahapan berikutnya dan juga pertemuan-pertemuan yang lalu, jadi Pak Presiden sangat serius melihat Pekan Olahraga Nasional bagian dari bagaimana anak bangsa bisa bersatu, bertemu dalam pertandingan di Pekan Olahraga Nasional di Papua,” pungkas Lukas.

Mengenai persiapan atlet-atet Papua sendiri, Gubernur Lukas Enember mengatakan, sebanyak 1.300 atlet sudah mengikuti pemusatan latihan sekarang. Kemarin secara resmi sudah diserahkan kepada Puslatprov (Pusat Pembinaan dan Pelatihan Provinsi) Pak Kasdam Cendrawasih.

Mengenai masalah keamanan di Papua, Gubernur meyakinkan,  di Jayapura masih kondusif. “Saya yakin akan aman, kita koordinasikan dengan keamanan karena penyelenggaraan persiapan di 3 tempat kita pikir aman,” pungkasnya. (HIM/FID/AGG/ES)

Menkeu Sri Mulyani Indrawati melaunching MPN G3, di Aula Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Jumat (23/8). (Foto: Humas Kemenkeu)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meresmikan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) yang merupakan penyempurnaan dari MPN G2 di Aula Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (23/8).

Salah satu keunggulan MPN G3 adalah mampu melayani penyetoran penerimaan negara hingga 1.000 transaksi per detik, meningkat signifkan dari hanya 60 transaksi per detik pada MPN G2.

Selain itu, penyetoran penerimaan negara pada MPN G3 juga dapat dilakukan melalui dompet elektronik, transfer bank, virtual account, dan kartu kredit yang dilaksanakan oleh agen penerimaan yang dikenal dengan lembaga persepsi lainnya seperti e-commerce, retailer, dan fintech.

“Ini adalah salah satu sistem yang dibangun Kemenkeu dalam rangka mengelola penerimaan negara secara jauh lebih akurat, tepat waktu, dan juga dalam rangka memberikan layanan lebih baik kepada seluruh masyarakat dalam menjalankan kewajiban membayar pajak dan kewajiban lainnya,” kata Sri Mulyani seraya menambahkan, jika membayar pajak mudah semudah beli pulsa, maka masyarakat pun akan lebih nyaman.

MPN G3 merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi tata kelola, business process, dan teknologi menghadapi kemajuan digital economy untuk pelayanan perpajakan yang lebih baik.

Pengembangan MPN G3 dilakukan secara kolaboratif antara Kemenkeu dengan sejumlah bank serta pelaku fintech dan e-commerce seperti Tokopedia, Finnet Indonesia, dan Bukalapak. Perusahaan fintech tersebut ditetapkan sebagai lembaga persepsi lainnya.

Dengan masuknya Tokopedia, Finnet, dan Bukalapak menjadi lembaga persepsi, maka total bank/pos/lembaga persepsi menjadi 86 bank/pos/lembaga.

Melalui modul ini, setiap penyetor dapat mengakses satu portal penerimaan negara (single sign-on) agar bisa mendapatkan kode billing untuk seluruh jenis penerimaan negara yang dapat dilanjutkan pada proses penyetoran.

“Ini adalah sebuah kemudahan bagi penyetor dibandingkan harus mengakses portal yang berbeda untuk jenis penerimaan negara yang berbeda,” jelas Menkeu.

Modernisasi sistem penerimaan negara dan pengelolaan APBN dilakukan untuk memenuhi tiga tuntutan, yaitu meningkatkan kolektibilitas penerimaan negara, memudahkan penyetor untuk memenuhi kewajibannya, dan adaptasi dengan perubahan teknologi informasi.

Selain MPN G3, Menkeu juga meresmikan sejumlah inovasi digital lainnya, yaitu integrasi penyetoran pajak atas belanja daerah, rekening virtual untuk bendahara pengeluaran, serta pembayaran digital dan marketplace untuk belanja uang persediaan.

Semua inovasi ini saling mendukung dan menciptakan ekosistem keuangan negara berbasis teknologi informasi sehingga misi menjadikan APBN berbasis digital dapat tercapai.

“Dengan launching MPN G3, ini adalah langkah konsisten sesuai dengan tema APBN Bisa Digital bahwa semua komponen bangsa ingin perubahan SDM yang unggul,” ungkap Sri Mulyani.

MPN merupakan salah satu sistem utama di Kemenkeu. Tahun 2018, dari Rp2.064 triliun penerimaan negara, Rp1.904 triliun disetor melalui MPN, atau sekitar 92 persen. Sisanya berasal dari potongan Surat Perintah Membayar dan setoran langsung ke rekening kas negara.

MPN juga memproses 95,1 juta transaksi yang meliputi 94,9 juta transaksi rupiah dan 174 ribu transaksi dalam dolar Amerika Serikat. Hingga 15 Agustus 2019, MPN telah memproses setoran penerimaan negara sebanyak 58,3 juta transaksi pada sebanyak 83 bank/pos persepsi mitra MPN. (Humas Kemenkeu/ES)