Jakarta, 04/06/22 Kemenkeu – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyadari bahwa pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia akan menimbulkan efek domino. Berawal dari masalah kesehatan, kemudian menjadi masalah sosial, hingga berdampak pada sektor keuangan. Untuk menghentikan efek domino tersebut, APBN menjadi instrumen yang sangat penting dalam memberi dukungan terhadap pemulihan ekonomi, sekaligus menjadi shock absorber yang melindungi masyarakat dari berbagai guncangan perekonomian.
Hal tersebut Menkeu sampaikan dalam seminar Islamic Development Bank (IsDB) Group Annual Meetings bertajuk "Accelerating Recovery & Reducing Inequalities a Renewed Sustainable Development Pathway Towards 2030" yang diselenggarakan di Mesir, Jumat (03/06).
Dalam kondisi extraordinary tersebut, pemerintah menyusun Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 yang memberikan landasan hukum yang kuat agar pemerintah dapat lebih fleksibel, responsif, dan antisipatif dalam penanganan pandemi Covid-19.
“Dan dalam hal ini, yang unik dari Indonesia, kami merancang bahwa pandemi ini dan semua tindakan extraordinary yang akan kami terapkan untuk membantu orang-orang dari sisi kesehatan, sosial, serta usaha kecil menengah ini hanya memungkinkan untuk tiga tahun,” ujar Menkeu.
Menkeu menjelaskan bahwa kebijakan extraordinary tidak bisa terus menerus dilakukan sehingga pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal untuk menyehatkan kembali APBN.
“(konsolidasi fiskal) Itu kredibilitas yang sangat sangat penting untuk sudut pandang kebijakan,” kata Menkeu.
Jika respon kebijakan, baik di sektor fiskal, moneter, dan keuangan sudah terbentuk, Menkeu menegaskan bahwa fokus Indonesia selanjutnya adalah memastikan bahwa kerangka kerja tersebut dapat melindungi rakyat.
“Kita harus memastikan bahwa dampak yang terjadi karena pandemi akan terkompensasi dan kita harus kembali ke Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Mengurangi kemiskinan dari segi akses kesehatan, layanan pendidikan, serta sebagai jaring pengaman sosial. Itulah tiga hal yang paling penting bagi kami,” ujar Menkeu.
Menurut Menkeu, jalan untuk mencapai SDGs tidak akan mudah karena akan muncul berbagai tantangan baru, seperti kenaikan harga pangan dan energi akibat konflik geopolitik. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan instrumennya akan terus siap.
“Ketika ekonomi baik, Anda harus memastikan bahwa alat fiskal Anda akan siap dan lebih sehat. Ketika kondisinya sangat buruk, Anda menggunakan semua ruang untuk membatasi kerusakan akibat guncangan. Sekali lagi, setiap ruang yang Anda miliki, Anda benar-benar harus memastikan bahwa Anda menggunakan tepat waktu, fleksibel, tetapi juga akuntabel. Tata kelola yang baik sangat penting,” kata Menkeu. (dep/nug/hpy)
