JAKARTA (7 Januari 2021) - Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat terus mengawal penjangkauan warga terlantar di Jakarta. Ia melakukan penjangkauan di beberapa wilayah sejak awal kepemimpinannya menjadi Menteri Sosial.
Hingga kini, sebanyak 23 warga terlantar atau disebut dengan Penerima Manfaat (PM) telah berada di Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial. Satu diantaranya dirujuk ke Balai Lansia "Budhi Dharma" Bekasi karena perlu perawatan intensif bagi lansia.
Sebanyak 23 PM ini terdiri dari 8 perempuan dan 15 laki-laki. Rata-rata mereka bermata pencaharian sebagai pemulung. Mereka juga tidak memiliki tempat tinggal tetap di Jakarta. Ada yang tinggal di kolong jembatan, Gelanggang Olahraga (GOR), bahkan menggelandang dan ditemukan di beberapa lokasi seperti di Pasar Baru, Jalan Thamrin, Stasiun Manggarai dan rujukan dari Dinas Sosial Subang.
Terdapat 2 (dua) Orang PM usia anak yang salah satunya tidak bersekolah. Ia hanya mengenyam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Yayasan Education Religion Be Entertainment (ERBE). Oleh karena itu Mensos meminta keluarga PM untuk tinggal di Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi dan anak yang sempat putus sekolah rencananya diminta untuk melanjutkan sekolah di sekitar Balai.
Di Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi, PM dewasa (pemulung) akan diberikan keterampilan berwirausaha seperti budidaya ikan lele, keterampilan membuat pupuk kompos, budidaya tanaman hidroponik dan keterampilan lainnya yang mampu memberikan nilai ekonomi bagi PM.
Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dengan memberikan keterampilan wirausaha bagi 23 Orang PM ini, Kemensos menggandeng Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Provinsi DKI Jakarta. LKS akan membantu memberikan pelatihan kewirausahaan bagi 23 PM ini.
Sementara PM dewasa mendapatkan keterampilan vokasional, Kemensos akan menyekolahkan kembali anak-anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Anak akan disekolahkan di sekitar Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi.
Skemanya, PM diberikan rehabilitasi sosial melalui program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Program ini memiliki 7 layanan langsung yang terdiri dari dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi (fisik, psikososial, mental dan spiritual), pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial serta dukungan aksesibilitas.
Kemensos juga membuka akses ke program-program Kementerian/Lembaga lainnya untuk memenuhi hak dasar PM. Mulai dari hak mendapatkan identitas kependudukan, hak kesehatan hingga pendidikan.
"Sejumlah surat sudah ditandatangani oleh Mensos seperti surat ke Ditjen Dukcapil, Kemendagri untuk perekaman data penduduk yang belum tercatat/tidak dalam domisili dimana dia berada, ke Kemenkes untuk mendapatkan benefit dari jaminan kesehatan (BPJS) untuk meperoleh alat bantu disabilitas dan Kemendikbud untuk anak-anak yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP)" terang Dirjen Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat.
Sementara PM mendapat program ATENSI di Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi, Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun Rumah Susun Sewa (Rusunawa).
Rencananya Rusunawa akan dibangun di tiga lokasi, yaitu di Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi, Balai Karya "Mulya Jaya" serta Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) di Jakarta.
Proses peninjauan lokasi-lokasi dan pengukuran lahan untuk pembangunan Rusunawa telah dilakukan Kemensos bersama jajaran Direktorat Rumah Susun, Kementerian PUPR pada Rabu, (6/1). Pihak Kementerian PUPR akan menindaklanjuti dengan pertemuan selanjutnya untuk membahas hal teknis lainnya dalam pembangunan Rusunawa ini.
Nantinya rusunawa ini akan disewakan kepada PM yang telah mandiri secara ekonomi dari hasil pelatihan kewirausahaan di Balai Karya "Pangudi Luhur" Bekasi. Biaya sewa yang terkumpul akan dikelola hanya untuk biaya kebersihan dan membuat koperasi bagi PM yang berada di Rusunawa.
Kemensos bersama Kementerian/Lembaga lain terus berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Indonesia, khususnya layanan rehabilitasi sosial bagi warga terlantar dan rentan.
Harry menyampaikan bahwa Balai dalam hal ini tidak hanya memberikan layanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial, tetapi harus dapat memastikan PM bisa mandiri, merubah cara berfikir, merubah perilaku dan diberi pelatihan sebagai bekal aftercare.
