Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI pada Senin (16/08/2021).
Jakarta, InfoPublik - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah memastikan masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional. “Pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian kita,” kata Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI pada Senin (16/08/2021).
Presiden menambahkan, struktur ekonomi yang selama ini lebih dari 55% dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, harus dipastikan dialihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi dan ekspor. Menurut Presiden, fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus dipercepat.
“Minggu yang lalu pemerintah telah meluncurkan OSS, Online Single Submission, yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha, apalagi bagi jenis-jenis usaha yang berisiko rendah. Urusan perizinan, pengurusan insentif dan pajak bisa dilakukan jauh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah,” ujar Presiden. Presiden menyatakan, kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Pada periode Januari sampai Juni 2021, lanjut Presiden, Realisasi Investasi Indonesia, tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan, sedikitnya Rp442,8 triliun, dengan rincian 51,5% di Luar Jawa, dan 48,5% di Jawa.
Investasi ini menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia. Penambahan investasi di bulan-bulan ke depan ini kita harapkan bisa memenuhi target Rp900 triliun, serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara lebih signifikan. Perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama.
Berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat. “Ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha ini juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, khususnya ke arah Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru yang berkelanjutan,” kata Presiden.
Menurut Presiden, perkembangan sektor pangan terus upayakan untuk membangun kemandirian pangan. Transformasi menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau, akan menjadi perubahan penting dalam perekonomian. “Konsolidasi kekuatan riset nasional terus diupayakan, agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Sinergi dunia pendidikan dengan industri dan pengembangan kewirausahaan terus dipercepatmelalui Program Merdeka Belajar.
Hal ini diharapkan mengakselerasi kualitas SDM nasional, dan sekaligus meningkatkan daya saing industri dan produk dalam negeri,” ujar Presiden. Kepala Negara menegaskan, perluasan akses pasar bagi produk-produk dalam negeri menjadi perhatian serius pemerintah. Program “Bangga Buatan Indonesia” terus kita gencarkan, sembari meningkatkan daya saing produk lokal dalam kompetisi global. Pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.
Ditambahkannya, digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar jumlahnya terus bertambah. Sampai Agustus tahun ini, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22% dari total UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik. “Partisipasi dalam ekonomi digital ini sangat penting karena potensinya yang sangat besar dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global. Tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp253 triliun. Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp330,7 triliun di tahun 2021,” kata Presiden.
