Proyek Palapa Ring Barat Diluncurkan

16 Jun 2016 Dilihat: 1643

Proyek Palapa Ring Barat resmi diluncurkan Menteri Komunikasi dan

Informatika, Rudiantara, Rabu (15/6) di Batam, Kepulauan Riau. Proyek itu akan

menjangkau wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dengan dukung jaringan

kabel serat optik sepanjang 1.980 km.

“Pemerintah kerja cepat untuk menghubungkan kota/kabupaten di seluruh

Indonesia dengan jaringan serat optik,” jelas Menkominfo Rudiantara.

Paket senilai Rp3,48 Triliun itu tengah memasuki penjajakan perjanjian

kerjasama dengan PT Palapa Ring Barat. “Proyek Barat dan Tengah sudah masuk

perjanjian kerjasama. Untuk paket Timur baru proses lelang,” kata Menkominfo.

Menkominfo selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan PT Palapa

Ring Barat telah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) pada Februari 2016.

PT Palapa Ring Barat merupakan Badan Usaha Pelaksana (BUP) bentukan

Konsorsium Mora Telematika Indonesia – Ketrosden Triasmitra selaku pemenang

lelang Proyek Palapa Ring Paket Barat.

Saat ini PT Palapa Ring Barat sedang melaksanakan pemenuhan pembiayaan

(financial close) sebagai persyaratan untuk dimulainya proses konstruksi.

Menkominfo, Rudiantara, menekankan akselerasi pertumbuhan dan pemerataan

pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi harus lebih menjangkau dan

meningkatkan akses informasi bagi masyarakat Indonesia.

Lebih jauh, Rudiantara menjelaskan dengan terlaksananya Proyek Palapa Ring

menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalin kerjasama dengan badan

usaha (investor) dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Berbagai pihak telah ikut mendukung proyek Palapa Ring hingga saat ini, seperti

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kemenkeu dan PT PII.

Dampaknya nyata, Proyek ini berlangsung relatif cepat, kurang dari setahun.

Proyek ini telah memperoleh dukungan fasilitasi pendampingan proses transaksi

(PDF) dan Izin Prinsip availability payment dari Menteri Keuangan.

Sediakan Infrastruktur USO

Proyek Palapa Ring merupakan proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha

(KPBU) pertama dalam sektor telekomunikasi dengan menerapkan skema

pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP). Skema ini

diprakarsai oleh Kementerian Keuangan dan sumber dana dari Dana Kontribusi

Universal Service Obligation (USO).

Skema AP merupakan pembayaran berkala selama masa konsesi berdasarkan
ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh badan usaha.

Komponen biaya yang dibayarkan melingkupi biaya modal, biaya operasional, dan

keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha.

Dengan skema ini, risiko permintaan dari tersedianya layanan infrastruktur akan

ditanggung sepenuhnya oleh PJPK yaitu Kominfo. Dengan diambilnya risiko

tersebut, badan usaha mendapat pengembalian investasi mereka jika dapat

mencapai kriteria layanan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian

Kerjasama.

Proyek Palapa Ring Paket Barat total AP mencapai sekitar Rp 3,5 Triliun yang

akan dibayarkan secara berkala selama masa konsesi 15 tahun. Adapun

kelangsungan pembayaran dari PJPK kepada Badan usaha akan dijamin oleh

Pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

Pemerintah menargetkan 514 kabupaten/kota dapat dijangkau jaringan serat

optik hingga tahun 2018. Komitmen pembangunan pada 457 kab/kota oleh

operator. Sisanya, 57 Kab/kota yang tidak layak secara finansial ataupun

ekonomi akan dibangun oleh pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah bekerja keras menyelesaikan proyek strategis Palapa

Ring. Proyek ini diharapkan sebagai tulang punggung bagi sistem telekomunikasi

nasional yang menghubungkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Proyek Palapa Ring, selain untuk pemerataan dan penyedia jasa akses teknologi

informasi bagi ketahanan nasional, diharapkan juga memacu pertumbuhan

ekonomi. Komunikasi data yang stabil dapat dimanfaatkan masyarakat secara

baik, seperti bidang perkantoran, bisnis, perbankan, pendidikan dan lain

sebagainya. (Humas Kemenkominfo)