Asdep Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Yanuar Ahmad memberikan materi terkait kebijakan terkait e-government pada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang di Jakarta, Rabu (06/04). (Foto : adt)
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerima kunjungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang di Jakarta, Rabu (06/04). Sebanyak 120 mahasiswa Jurusan Administrasi Negara yang dipimpin dosen H. Akadun, datang untuk mempelajari kebijakan terkait e-government.
Saat ini, pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang disebut dengan e-government. Pemanfaatan TIK tersebut sudah menjadi tuntutan pemerintahan modern. “Dengan adanya e-government, diharapkan dapat mewujudkan birokrasi yang transparan, efektif, dan efisien,” ujar Asdep Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Yanuar Ahmad.
Namun, ujarnya, pelaksanaan pemerintahan elektronik masih terfragmentasi ke dalam silo-silo. Setiap instansi membangun e-government sesuai kebutuhan masing-masing. “Tiap instansi juga terdapat pulau-pulau e-government. Dampaknya, terjadi inefisensi dan inefektifitas,” jelas Yanuar.
Karena setiap instansi memiliki sistem masing-masing, maka utilitas sistem e-government secara nasional rendah, biaya operasional tak terkendali, serta kurang memperhatikan manajemen resiko. Oleh karena itu, Kementerian PANRB tengah menyiapkan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mengintegrasikan e-government.
Kementerian PANRB tengah menjalin kerja sama dengan Korea dalam penerapan e-goverment. Saat ini, Korea menduduki peringkat pertama dalam implementasi e-government dalam reformasi birokrasi.
Di Kementerian PANRB, lanjut Yanuar, ada beberapa aplikasi yang dibangun untuk mendukung e-government, yakni Si Rara (Sistem Informasi Ruang Rapat), Si Reta (Sistem Informasi Registrasi Tamu), SiNovik (Sistem Informasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik), Si Gadis (Sistem Informasi Penegakan Disiplin), SiNovik (Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik). Selain itu, untuk pengajuan formasi CPNS diterapkan E-Formasi. (rr/HUMAS MENPANRB)
