Menteri Yuddy berdialog dengan ibu-ibu saat blusukan di Kabupaten Mamuju, Sulbar, Jumat (18/12)
MAMUJU – Kunjungan kerja Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, Jumat (18/12), diisi dengan berbagai agenda, antara lain blusukan ke sejumlah unit pelayanan publik. Yuddy menyambangi Stasiun Karantina Pertanian kelas II Mamuju, kantor perwakilan BPK RI di Mamuju, PTSP Kabupaten Mamuju, Samsat dan Dukcapil, dan RSUD Kabupaten Mamuju.
Secara umum, Menteri menekankan perlunya terus dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik. Khusus di RSUD Mamuju, Yuddy wanti-wanti agar pelayanan tidak tebang pilih. "Pelayanan harus ditingkatkan. Layani dulu pasien yang datang, jangan ditanya mana BPJS-nya. Masyarakat harus menjadi raja dan dilayani sebaik-baiknya. Tahun depan saya kembali lagi," ujar Yuddy tegas.
Menteri juga berpesan agar kebersihan RSUD selalu dijaga, demikian juga dengan kenyamanan, serta penataan parkir dan ruangan juga jangan semrawut.
Selepas sidak, Menteri yang didampingi Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Rini Widyantini, Sekda Provinsi Sulbar dan Sekda Kabupaten Mamuju beraudiensi dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Mamuju. Yuddy berpesan agar pelayanan publik ditingkatkan dan tata kelola pemerintahan diperbaiki. "Ibukota provinsi harus lebih berkembang. Layani mereka yang datang mengurus perizinan dengan cepat, profesional dan tidak tebang pilih," lanjut Yuddy.
Menteri Yuddy juga menyampaikan amanat Presiden joko Widodo tentang pentingnya pelayanan publik untuk terus melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik. "Mari kita perbaiki sitem dan kualitas pelayanan publik agar masyarakat terlayani dengan baik. Kalau pelayanan publik baik, kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat," papar Yuddy di Mamuju, Sulbar, Jum'at (18/12).
STAIN
Sebelumnya, Menteri Yuddy menerima Tim Peningkatan Status Kampus Darul Dakwah Islam (DDI) menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sulbar di kantor Gubernur Sulbar. Menteri menyampaikan beberapa aspek dalam merumuskan usulan perubahan status perguruan tinggi.
Yuddy menyebutkan, jumlah muslim mayoritas di Sulbar, sejarah Majene Mandar sebagai pintu masuk pertama Islam di Sulawesi, dukungan dari berbagai organisasi Islam seperti MUI, NU dan Muhammadiyah. Lebih dari itu, di Sulbar belum ada perguruan tinggi Islam negeri, dan jarak tempuh yang cukup jauh bila harus sekolah ke Makassar. Semua itu menjadi alasan utama perlunya dibangun perguruan tinggi Islam Negeri. "Pemprov Sulbar telah memberikan dukungan nyata dengan memberikan lahan cukup luas untuk dibangun," ujar Yuddy.
Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh, secara spesifik memohon dukungan dari Menteri PANRB agar segera dibangun STAIN Sulbar. "Semoga di akhir periode massa kepemimpinan saya, Kampus STAIN Sulbar sudah terbentuk, Insy Allah," ucap Anwar Adnan. (reza/HUMAS MENPANRB)
