Deputi Pelayanan Publik Mirawati Sudjono menunjuk SOP yang dipampang di Samsat Sidoardjo, Kamis (19/11).
SURABAYA - Sebelum memenuhi undangan Kementerian Dalam Negeri, Deputi Bidang Pelayanan Publik Mirawati Sudjono melakukan peninjauan pada pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo. Tujuan yang pertama adalah Samsat Sidoarjo.
Begitu memasuki lingkungan Samsat Sidoarjo, memang dirasakan panas karena minim pohon dan tanaman sehingga terlihat gersang. Terlihat ada beberapa layanan yang dilakukan di luar gedung. Walaupun sudah diberi atap bongkar pasang, namun mayarakat merasakan panas.Mirawati menyarankan agar Samsat Sidoarjo lebih menambah ruang hijau agar pengunjung merasakan kenyamanan.
Mirawati yang didampingi Kabag. Tata Laksana Provinsi Jatim Nurcholis dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jatim Abiprojo Edi Bisatyo, melihat setiap sisi Samsat Sidoarjo. Perhatian tertuju pada standar pelayanan yang terpampang. "Standar pelayanan serta maklumat jangan dipisah-pisah, jadi masyarakat mudah membacanya," ujarnya.
Mirawati mengimbuhkan agar dibedakan antara standar pelayanan dan standar operasional prosedure (SOP), karena dilihat masih ada SOP yang terpampang. Padahal masyarakat hanya membutuhkan informasi dari standar pelayanan, sedangkan SOP dibutuhkan oleh pemberi layanan.
Samsat Sidoarjo memiliki inovasi bahkan masuk dalam Top 25 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2015, yakni ATM Samsat Jatim. ATM Samsat ini merupakan inovasi strategis untuk menekan calo dan korupsi dalam perpanjangan STNK tiap tahun yang hanya mebutuhkan waktu 26 detik.
Deputi Pelayanan Publik Mirawati Sudjono berbincang-bincang dengan warga yang tengah mengurus urat-surat di Kecamatan Sukodono
Blusukan dilanjutkan ke Kantor Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Berbanding terbalik dengan Samsat Sidoarjo. Dari luar, Kecamatan Sidoarjo terlihat lebih nyaman karena ruang hijau lebih banyak. Memasuki pintu masuk unit pelayanan, pengunjung disambut tanaman hijau dengan dihiasi gazebo dan kolam ikan.
Ada beberapa saran perbaikan terkait pelayanan publik. Kotak untuk survei kepuasan masyarakat diletakkan disamping nomor pendaftaran. Mirawati menyarankan agar diletakkan di akhir pelayanan, jadi masyarakat bisa menilai layanan yang telah dijalani.
Seperti halnya Samsat Sidoarjo, bukan standar pelayanan yang terpampang, tetapi SOP. Mirawati juga meninjau ruang untuk menyusui."Kalo bisa ditambahkan gambar-gambar yang menunjukkan kekhasan Sidoarjo," katanya.
Kecamatan Sukodono mempunyai dua inovasi yang dapat dicontoh untuk daerah lain, yakni e-apbdes dan Sistem Informasi Kependudukan (SIK) yang akan diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik 2016. E-apbdes adalah inovasi yang mirip dengan Jogja Plan. Penganggaran dari masing-masing desa bisa terkontrol lewat inovasi ini.
Ini menunjukkan pemda terus melakukan inovasi pelayanan publik yang bertujuan agar masyarakat puas dan sejahtera. (rr/HUMAS MENPANRB)
