Boyong Pemkab dan Pemkot Serahkan Laporan Kinerja, Pemprov Riau Diapresiasi

 

JAKARTA – Pemerintah Provini Riau telah menyerahkan laporan kinerja tahun 2015 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang diterima langsung oleh Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (23/3). Penyerahan tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemprov Riau terhadap kinerja keseluruhan program dan kegiatan selama satu tahun.

 

Pejabat laksana tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahman, secara simbolis menyerahkan laporan kinerja tersebut kepada Menteri Yuddy dengan disaksikan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh. “Kami minta asistensi Kementerian PANRB untuk bisa meningkatkan tata kelola pemerintah Provinsi Riau yang lebih baik. Kami ingin merivisi (perencanaan), lebih-lebih dalam keadaan ekonomi seperti saat ini,” ujarnya.

 

Selain Pemprov Riau, Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Pemerintah Kota Pekanbaru juga menyerahkan laporan kinerjanya. Penyerahan yang dilakukan oleh Pemkab dan Pemkot Provinsi Riau tersebut menunjukkan komitmen Provinsi Riau yang ingin menjadi leading sector dan role model dalam menerapkan akuntabilitas kinerja.

 

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh mengapresiasi langkah Plt. Gubernur Riau tersebut dengan memboyong Pemkab dan Pemkot untuk ikut menyerahkan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan negara dengan menggunakan anggaran negara. "Intinya kesadaran dari daerah untuk membenahi manajemen kinerjanya semakin meningkat. Dalam bekerja itu harus ada sinergi, harus terintegrasi," kata Ateh.

 

Namun demikian, Ateh menjelaskan kelemahan intansi pemerintah dalam menerapkan akuntabilitas kinerja yang terjadi selama ini, satunya adalah kurang terukurnya indikator kinerja yang menjadi sasaran atau pencapaian target. Ateh juga menuturkan bahwa untuk memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu komitmen yang tinggi dari pemimpin seperti Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Bappeda, Organisasi, dan inspektur. (ris/HUMAS MENPANRB)