Menteri PANRB Syafruddin saat menyerahkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2018 Wilayah II, di Banjarmasin, Rabu (06/02).
JAKARTA – Tujuh pemerintah daerah peraih predikat A pada hasil evaluasi SAKIP tahun 2018, lima diantaranya merupakan pendatang baru, setelah rapornya mengalami perbaikan. Lima pemda dimaksud adalah Kalimantan Selatan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Ngawi. Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi, berhasil mempertahankan posisi yang diraih tahun sebelumnya.
Meskipun merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemda, namun nilai bagus yang diraih bukan merupakan tujuan akhir. Bupati Sidoarjo Saifullah mengatakan, dengan peningkatan predikat dari BB pada tahun 2017 menjadi A pada 2018, pihaknya berhasil menghemat sekitar Rp 1,2 triliun. Keberhasilan tersebut merupakan hasil pendampingan dari tim Kementerian PANRB, serta komitmen para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Oleh karena itu OPD dapat menggenjot kinerjanya, selain berorientasi pada target kerja yang dicapai juga harus sesuai dengan aturan administratif,” ujarnya di Banjarmasin, belum lama ini.
Dalam kurun waktu tersebut, pihaknya melakukan berbagai upaya, seperti menyelaraskan antara perencanaan sampai pelaksanaan kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga menjadi runtut, serta memulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan yang telah menggunakan sistem yang disebut Regional Development System (RDS). “Kita tingkatkan nantinya terutama di dalam pembelanjaan pembelanjaan sesuai visi misi kita, kita tingkatkan visi misi, kita capai apa yang kita bangun dan akan tetap kita lanjutkan, jangan sampai kita punya misi punya ide gagasan yang bagus tapi tidak tercapai,” jelasnya.
Hal senada dikatakan Bupati Lamongan Fadeli, yang mengatakan bahwa predikat A yang diraih itu merupakan kerja keras serta komitmen segenap OPD di lingkungan Kabupaten Lamongan. Dengan SAKIP anggaran di Kabupaten Lamongan menjadi lebih efisien dan efektif, serta meminimalisir pemborosan. Kabupaten Lamongan saat ini tidak hanya berbicara output, namun lebih kepada hasil atau outcome.
Kabupaten Lamongan di tahun 2018 meraih predikat A setelah sebelumnya pada tahun 2017 mendapat predikat BB. “Lima tahun yang lalu kita bisa meminimalkan program dan anggaran. Kita meminimalkan sekitar 100 program, dua tahun lalu turun lagi bisa turunkan 70, dan tahun lalu 30 program. Sedangkan anggaran kita turunkan sekitar Rp 70 milyar dari APBD Kabupaten Lamongan,” katanya.
Secara terspisah, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengungkapkan capaian kinerja yang diimplementasikan Pemprov hingga berhasil meraih A merupakan kerja kolektif. Menurutnya kolaborasi, soliditas, dan semangat kerja di dukung partisipasi segenap komponen masyarakat adalah faktor utama pendorong prestasi Pemprov yang sebelumnya di tahun 2017 memperoleh predikat BB.
Dikatakan bahwa penghargaan SAKIP terbaik bukanlah tujuan akhir, namun tujuan utama adalah bagaimana implementasi SAKIP memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Diharapkan bahwa nilai yang diperoleh dapat menjadi pemicu para ASN dan perangkat kerja di Pemprov Kalsel untuk mempertahankan bahkan menambah prestasi dengan tetap memacu kinerja. “Kalsel telah menerapkan e-SAKIP untuk mengukur kinerja berbasis online untuk terus membudayakan kinerja yang baik,” pungkasnya.
Dalam acara SAKIP Award Wilayah II yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Banjarmasin pekan lalu, sejumlah pemerintah daerah mengalami perbaikan rapor. Torehan prestasi tersebut pun memberi banyak manfaat bagi berjalannya roda pemerintahan daerah tersebut. (byu/HUMAS MENPANRB)
