TASIKMALAYA - Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum mendukung kebijakan rasionalisasi PNS yang dibuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
"Saya sependapat dengan kebijakan rasionalisasi yang dibuat Kemenpan. Karena kebijakan ini tidak dilakukan begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang dan akan dipantau oleh Pemda. Jadi kami akan tahu 17 ribu PNS di sini akan ketahuan, siapa yang baik atau tidak," kata Uu di kantor Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (16/6).
Menurut Uu, kebijakan rasionalisasi ini merupakan pemicu bagi mereka yang nakal dan nyeleneh. "Bagi yang disiplinnya tinggi dan kinerjanya bagus harus ada reward. Rasionalisasi dibagi menjadi 4 kriteria dan yang paling akhir itu yang akan dirasionalisasi," katanya.
Uu juga mengaku senang dengan adanya kunjungan mendadak yang dilakukan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi. Menurutnya, dari kunjungan tersebut Pemkab Tasikmalaya bisa mendapat pengarahan. "Kami akan melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk salah satunya penyediaan mesin cetak KTP di Kecamatan, penataan guru-guru dan bidan di Puskesmas, dan berbagai hal yang diungkapkan pak Menteri," kata Uu.
Dalam kunjungannya, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi menekankan pentingnya pengawasan disiplin pegawai dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, ASN yang berkinerja baik dan disiplin akan meningkatkan pelayanan.
Untuk itu, dia meminta agar Pemkab Tasikmalaya mengubah sistem absensi yang masih dilakukan secara manual menjadi elektronik, kemudian disediakan aplikasi yang dapat menghubungkan absensi tersebut ke BKD.
"Sehingga BKD bisa memantau dan Bupati juga bisa melihat pegawai yang tidak disiplin. Ini juga bisa menjadi pertimbangan untuk kita mendapatkan pegawai yang rasional kinerjanya," kata Yuddy. (ns/HUMAS MENPANRB)
