Bupati/Walikota dan Sekda Provinsi Kaltara Apresiasi Terobosan Menpan

 

 

TARAKAN - Bupati/Walikota se Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang hadir pada acata Forum Koordinasi, Komunikasi dan Konsultasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokeasi (PANRB), memberikan apresiasi kepada Menteri PANRB.

 

"Kesempatan yang bagus sekali buat kami di daerah. Kegiatan terobosan ini memotivasi kami untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan memberikan kenyamanan dalam pelayanan publik," kata Sofian, Walikota Tarakan.

 

Dijelaskan, melalui forum ini para Bupati/Walikota dapat mendengar langsung pesan Presiden sebagaimana disampaikan Menteri. Antara lain instansi pemerintah harus melaksanakan prinsip money folow program, bukan money folow function.

 

"Kami juga jadi paham bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di tengah keterbatasan, harus fokus dan ada keterpaduan dalam pengalokasian anggaran," ujarnya.

 

Bupati Bulungan, H. Sudjati, juga mengungkapkan hal yang sama. Dia merasa terbantu dengan adanya FORK3PANRB ini. Banyak manfaat yang didapatkan, terlebih sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan, Menteri melakukan blusukan ke berbagai unit penyelenggara pelayanan publik.

 

"Kegiatan seperti ini memacu kinerja pelayanan publik. Banyak masukan dari pak Menteri, seperti di RSUD harus lebih ikhlas, di Kantor Pelayanan Terpadu harus mampu melakukan jemput bola. Kami juga diminta untuk mensinergikan pelayanan dari Polri dalam memberikan SKCK dengan pelayanan kependudukan," ucap Sudjati.

 

Sudjati menyampaikan harapannya, agar kegiatan seperti ini ke depan dilakukan lintas kementerian. Bukan hanya jajaran Kementerian PANRB saja, tetapi juga melibatkan kementerian lain. 

 

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kalimantan Utara, H. Badrun meyampaikan kebanggaannya mendapatkan pembinaan dan bimbingan melalui FORK3PANRB.

 

"Terima kasih dan apresiasi atas penyelenggaraan FORK3PANRB di Kaltara. Kunjungan beliau menjadi momentum yang tepat dan Penting dalam rangka membangun organisasi kelembagaan, penataan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kaltara. Kami tersanjung, beliau langsung melihat bentuk dan jenis pelayanan di Kaltara yang dilaksanakan oleh unit kerja maupun kabupaten/kota," kata Badrun. 

 

Dia melihat, yang diturunkan Menteri PANRB satu team work yang lengkap dan utuh. Ada yang menangani diseminasi akuntabilitas kinerja, bahkan langsung dengan praktiknya. Ini bertepatan dengan penyusunan RPJMD gubernur terpilih. 

 

"Kunjungan ini akan memperkokoh konstruksi pemerintahan melalui agenda reformasi birokrasi," kata Badrul sembari berharap momentum ini menjadi pemicu diawal pemerintahan agar Kaltara memiliki akuntabilitas yang baik. Saat ini nilai akuntabilutas Kaltara masih rendah.

 

Selanjutnya terkait pengadaan CPNS 2016, mengingat kondisi objektif Kaltara sebagai daerah otonomi baru, Badrun minta bagi Kaltara tidak dilakukan moratorium. "Berdasarkan ABK dan Anjab, kebutuhan pegawai kami baru terpenuhi seperempatnya," pungkas Badrun. (hs/HUMAS/MENPANRB)