Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menyaksikan maket gedung MPP Kota Cimahi, di sela kunjungannya meninjau lokasi lahan gedung MPP, Jumat (01/02).
CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi, Jawa Barat, berencana membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Saat ini, sudah 13 instansi menyatakan siap bergabung dalam MPP Kota Cimahi. Targetnya, di akhir tahun 2019 ini, MPP yang terletak di kawasan Aruman tersebut sudah bisa beroperasi.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Diah Natalisa, mengapresiasi langkah dan komitmen Pemkot Cimahi ini. “Semoga dengan MPP ini, semakin mempermudah dan mempercepat pelayanan perizinan bagi masyarakat Kota Cimahi,” ujar Diah, saat meninjau lahan yang akan digunakan sebagai lokasi gedung MPP Kota Cimahi, Jumat (01/02).
Komitmen Pemkot untuk mengoptimalkan pelayanan publik ini juga dibuktikan dengan adanya Perda Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Instansi yang sudah memastikan akan bergabung dengan MPP ini adalah Samsat, Polres Cimahi, PDAM, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Bank Jabar Banten, kantor perpajakan, kantor imigrasi, dan sebagainya. Rencananya, MPP Kota Cimahi akan dibangun dalam empat lantai.
Diah menjelaskan, prinsip MPP adalah keterpaduan, berdaya guna, dan koordinasi. Selain itu, MPP juga harus memudahkan akses bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang berkebutuhan khusus. Prinsip lainnya adalah akuntabilitas dan kenyamanan. Pembangunan MPP bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, dan kenyamanan kepada masyarakat. Tujuan lainnya adalah meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. “Saat ini MPP menjadi tren dan kebutuhan berbagai daerah, baik kota maupun kabupaten,” ujarnya.
Diakui, membangun MPP bukanlah hal yang mudah, karena tidak sekedar memindahkan layanan di masing-masing instansi ke dalam satu tempat, tidak hanya sekedar gedung yang megah, tidak hanya fasilitas yang nyaman. Tetapi lebih dari itu, MPP merupakan integrasi dari proses bisnis, mekanisme operasional, sharing data, manajemen SDM, sarana prasarana yang menunjang kenyamanan setiap pengunjung terutama bagi kelompok rentan, kerjasama antara pemerintah pusat, pemda, dan swasta.
Selain itu, dibutuhkan juga komitmen dan dukungan yang sangat kuat dari unsur kepala daerah, DPRD, ASN, swasta, dan masyarakat itu sendiri. "Hal-hal di atas jika dikelola dengan baik, pada akhirnya akan mampu memberikan kemudahan dan kecepatan layanan yang akan berdampak pada tumbuhnya perekonomian," imbuh Diah.
Tantangan tak hanya dihadapi sebelum pembangunan, tapi juga saat menjalankan layanan. Menjaga keberlangsungan dan meningkatkan kualitas pelayanan di MPP adalah hal yang utama. Diah berpesan, jangan sampai upaya yang telah dilakukan sejauh ini kemudian menurun di kemudian hari, dan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintahnya. "Tujuan dari seluruh kegiatan ini cuma satu, yaitu bagaimana agar pelayanan prima dapat tercipta pada MPP," tegasnya.
Dalam peninjauan itu, hadir pula Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priyatna, pimpinan OPD dan Forkompimda, pimpinan instansi vertikal, serta pimpinan atau perwakilan dari BUMN/D. (don/HUMAS MENPANRB)
