Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyalami peserta Forkompanda, di Yogyakarta, Jumat (16/10)
YOGYAKARTA – Pemerintahan dapat dikatakan baik dan bersih, jika sudah dapat memberikan pelayanan publik yang baik, memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari. Pemerintah daerah dapat belajar dari perjalanan perubahan tata kelola pemerintahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY.
Demikian dikatakan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dalam acara Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah (Forkompanda) di Yogyakarta, Jumat (16/10). Acara yang dihadiri pejabat dari 57 kabupaten kota terpilih, dari seluruh Indonesia, juga dihadiri oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Lebih lanjut Yuddy mengatakan, berbagai kebutuhan sehari-hari masyarakat dimaksud antara lain kebersihan dan keamanan kota, sarana infrastruktur yang baik, transportasi yg tidak semrawut,sarana drainase supaya tidak banjir, dan perizininan yang tidak tebang pilih, cepat, mudah dan murah, serta kebutuhan lainnya.
Yuddy menilai, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di DIY sudah baik. Selain itu, pelayanan publik serta sistem demokrasinya, sehingga wajar kalau kegiatan Forkompanda ini dilaksanakan di Yogyakarta. "Banyak pelajaran berharga yang bisa kita pelajari dari daerah ini dalam menjalankan tata kelola pemerintahan," kata Menteri PANRB Yuddy Chirsnandi saat memberikan arahan di depan peserta Forkompanda.
Diingatkan, perubahan harus dimulai dengan perilaku positif. Selama ini banyak kritik yang mengatakan bahwa PNS itu feodal,,malas,,tidak disiplin. Dalam hal ini, pimpinan harus memberi contoh, melalui keramah tamahan, yang merupakan bagian dari revolusi mental. “Tersenyumlah pada saat ada orang. Jangan tersenyum sendirian,” tutur Yuddy.
Menteri mengakui, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X merupakan sosok kepala daerah senior. “Dalam sambutannya tadi tidak hanya teoritis, tetapi dari sisi penggalian nilai-nilai yang sudah dipraktekkan sebagai role model menuju clean and good governance,” imbuhnya.
Peserta Forkompanda merupakan peserta pilihan. Dari 540 kabupaten/kota hanya 57 kota yang ikut serta dalam acara ini. Salah satu syaratnya, kota harus berada di wilayah provinsi yang sibuk dalam kegiatan ekonomi. Antara lain memiliki bandar udara atau pelabuhan laut yang mampu menjadi roda penggerak di wilayah masing-masing.
Kriteria itu melatar belakangi dipilihnya 57 kota dimaksud, agar jika investor datang ke salah satu dari 57 kota yang ada disini, dapat merasakan betapa indahnya kota tersebut. “Green and smart city dapat diwujudkan di kota ini. Kota maju, modern high technology, ramah lingkungan, itulah kota yg ingin kita wujudkan," harapnya.
Melaului forum seperti ini, satu sama lain juga dapat saling mencontoh apa yg menjadi kelebihan masing-masing, dengan cara Amati, Tiru, dan Modifikasi (ATM).
"Semoga kehadiran saudara semua menjadi semangat kebersamaan, ini merupakan titik awal yg akan lebih mencerahkan langit indonesia untuk mencapai kesejahteraan, menjadi bangsa yg kuat, bermartabat,terhomat di tengah peradaban bangsa lain yang merupakan tujuan kita bersama," jelasnya.(gin/HUMAS MENPANRB)
