Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Pemerintah di Istana Negara, Selasa (24/10).
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, bahwa politik anggaran itu perlu. Namun ia mengingatkan, agar pengelolaan APBD itu jangan menggunakan pola lama. Pola lama itu, Presiden menjelaskan, kalau ada misalnya anggaran Rp1 triliun misalnya di APBD sebuah kabupaten, itu langsung dibagi ke dinas- dinas. Tahun depannya naik 10% menjadi Rp1.100 miliar, yang kenaikan 100 ini dibagi lagi, dinas ini 10%, dinas ini 0%, dinas ini, kebanyakan seperti.
Yang men-drive itu, lanjut Presiden, lebih banyak di Kepala Dinas Keuangan, atau Badan Keuangan Daerah. “Harusnya yang menentukan, saya ingin Gubernur, Bupati, Wali Kota,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Pemerintah (RKP) di Istana Negara, Selasa (23/10) siang.
Presiden mengaku ingin misalnya, Gubernur, Bupati atau Wali Kota mau menganggarkan untuk pasar. Ada 20 pasar atau 10 pasar di sebuah daerah, ya minta saja. “Saya minta pasar ini selesai 2 tahun’. Sudah, anggarkan di situ, jegrek, pasti barangnya jadi dan rampung, Bapak dan Ibu semua meninggalkan legacy yang baik,” tutur Presiden Jokowi.
Tugas pemimpinnya, lanjut Presiden, adalah bagaimana melobi agar DPRD setuju, sesuai dengan kehendak gubernur, bupati, dan wali kota. Sering-sering kita ingin seperti itu, DPRD-nya komisi ini diberi sekian miliar, komisi ini diberi sekian miliar, kan rebutan seperti itu. Benar tidak? Ini tugas Saudara-saudara untuk mengendalikan. Kalau tidak bisa mengendalikan artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara enggak siap, enggak strong,” ujar Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan itu , Presiden Jokowi juga menyampaikan, untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat agar daerah memperbanyak proyek-proyek, program-program padat karya yang membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. “Karena dari survei yang kita lihat, rakyat itu sekarang permintaan yang pertama itu adalah kesempatan kerja. Tolong ini diakomodir dalam APBD kita. APBN juga sudah saya perintahkan untuk hal yang sama,” kata Presiden.
Caranya, lanjut Presiden, di Kabupaten bisa saja perbaikan irigasi (dilakukan) padat karya, jalan-jalan juga perbaiki (dengan) padat karya. Tidak perlu pakai aspal hotmix. Menurut Presiden, yang diinginkan sekarang ini adalah cash for work, seperti BLT, memberikan cash epada masyarakat, tetapi masyarakat harus bekerja.
“Kalau BLT kan diberikan tetapi masyarakat tidak bekerja. Ini diberikan pada masyarakat, syukur bayarannya harian lebih baik, maksimal 1 minggu harus dibayar. Nanti tingkat konsumsi di daerah, kemudian daya beli di daerah Bapak, ibu, Saudara sekalian akan kelihatan kalau ini dilakukan,” tutur Kepala Negara. Tampak hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, para Menko, para menteri Kabinet Kerja, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia. (PR)
sumber : www.setkab.go.id
