Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat tanah perhutanan sosial dalam acara Rembuk Nasional Reforma Agraria, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/9) pagi.
Setelah tahun lalu sukses membagikan 1,9 juta hektare (Ha) tanah terlantar, pemerintah menargetkan tahun ini bisa membagikan 3 juta hektare (Ha) tanah kepada masyarakat melalui kegiatan perhutanan sosial.
“Saya kemarin minta 4,3, saya hitung-hitung, ditawar 3 juta, ya sudah. Enggak apa-apa 3 juta tapi benar 3 juta harus terlampaui. 3 juta juga banyak loh, 3 juta hektare loh bukan meter persegi loh. Kalau meter persegi masih dikalikan lagi 10.000,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum 2018 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/9) pagi.
Sebelumya Presiden Jokowi mengemukakan, pemerintah menargetkan tahun ini bisa menyelesaikan 7 juta sertifikat tanah, setelah tahun sebelumnya bisa menyelesaikan 5 juta. Tahun depan, lanjut Presiden, pemerintah menargetkan bisa menyelesaikan 9 juta sertifikat tanah.
“Saya enggak tahu Pak Menteri BPN kerjanya seperti apa. Bukan urusan saya, urusan Pak Menteri. Kantor BPN kerjanya seperti apa, urusan kantor BPN. Tapi yang jelas kita bekerja harus dengan target-target yang ada. Nyatanya 5 juta ya bisa ini. Ini tahun ini 7 juta insyaallah juga bisa,” ucap Presiden meyakini.
Tidak Ikut Membagi
Presiden Jokowi menjelaskan, sebagai bangsa, Indonesia sebetulnya mendapat anugerah dari Allah SWT lahan yang besar, memiliki lahan di 17.000 pulau.
Tapi diakui Kepala Negara dalam proses distribusinya, pembagiannya ini sering dikeluhkan oleh masyarakat, oleh civil society, oleh LSM. “Kok yang dapat lahan yang gede-gede, yang gede-gede saja” ujar Presiden. Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa masalah pembagiannya banyak yang belum berkeadilan, banyak yang protes kepada dirinya.
“Saya jawab, loh yang bagi siapa. Kan bukan saya yang bagi dulu. Masak sering, saya ditunjuk-tunjuk, ada yang demo, loh yang bagi itu siapa,” kata Presiden Jokowi.
Oleh sebab itu, menurut Presiden, inilah yang ingin pemerintah luruskan agar yang namanya Reforma Agraria, yang namanya pembagian sertifikat, yang namanya perhutanan sosial itu betul-betul bisa berjalan dengan baik. Sehingga, lanjut Presiden, struktur penguasaan lahan di tanah air itu betul-betul berkeadilan.
“Enggak apa-apa kok yang gede memiliki lahan, enggak apa-apa tapi bermitralah dengan yang kecil-kecil. Bermitra,” ucap Presiden Jokowi.
Acara tersebut dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri KLH Siti Nurbaya, Menteri Desa PDTT Eko Sandjojo, dan Ketua Panitia Global Land Forum, serta peserta Global Land Forum 2018 Dewi Kartika. (FID/RAH/ES)
