JAKARTA -- Program revolusi mental yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyedot perhatian dunia. Salah satunya, perubahan positif pada tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
Hal itulah yang menjadi alasan Asian Productivity Organization (APO) yang berkedudukan di Tokyo, Jepang, untuk melakukan studi banding ke beberapa kementerian dan lembaga negara. Indonesia dinilai memiliki perkembangan menarik di bidang tata kelola pemerintahan, khususnya mengenai aparatur sipil negara (ASN).
“Kami ke sini untuk mempelajari secara langsung perubahan-perubahan hebat tersebut,” ujar Senior Officer Ministry of Employment, Productivity, and Industrial Relations (Kementerian Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Hubungan Industri) Republik Fiji, Louise Marie Colleen Shackley dalam pertemuan di kantor Kementerian PANRB, Selasa (26/05).
Kehadiran sekitar 20 orang Delegasi APO itu diterima oleh Asdep Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Ronald Andrea Annas dan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik III Damayani Tyas Tyanti.
Ronald memaparkan mengenai reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB, mulai dari latar belakang, tujuan, hingga capaian yang telah diraih. Dia mengakui bahwa dulu, birokrasi di Indonesia sering terjadi tumpang tindih wewenang sehingga mengakibatkan tidak efisiennya tata kelola dan pelayanan publik.
Melalui reformasi birokrasi, dan yang dalam Pemerintahan Jokowi – JK diperkuat dengan revolusi mental, dilakukan perombakan sistem untuk mewujudkan kinerja ASN yang profesional, baik dalam tata kelola organisasi pemerintahan maupun pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan oleh pemerintah kami saat ini.
Ditambahkannya reformasi birokrasi di Indonesia juga dimaksudkan untuk mengubah orientasi kerja ASN ke arah yang lebihb obyektif sehingga mampu menunjukkan kinerja yang bersih dan berdedikasi. “Bukan hanya reformasi birokrasi di tingkat pusat, namun kami juga mendorong hal serupa di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu caranya dengan mendorong pemerintah daerah berinovasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat,” timpal Damayani, seraya menyebut ajang Kompetisi Inovasi Publik (Sinovik) yang sudah diimplementasikan sejak dua tahun lalu.
Damayani menjelaskan, Sinovik berhasil menarik minat pemerintah daerah untuk berkreasi menciptakan pelayanan publk yang inovatif. Dalam dua kali penyelenggaraan, Indonesia telah berhasil mengangkat inovasi cerdas dari sejumlah pemerintah daerah, dan beberapa di antaranya bahkan menembus peringkat teratas United Nation Public Service Awards (UNPSA).
“Dua inovasi pelayanan publik yang belum lama ini berjaya di ajang UNPSA adalah mengenai kerja sama dukun tradisional dan bidan untuk keselamatan melahirkan oleh Kabupaten Aceh Singkil dan pelayanan terpadu masyarakat miskin oleh Kabupaten Sragen,” tukas Damayani yang disambut dengan tepuk tangan meriah para hadirin.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian studi banding mengenai isu tata kelola organisasi pemerintahan, yang diikuti oleh sekitar 20-an pejabat tinggi pemerintahan dari para negara anggotanya, seperti India, Bangladesh, Filipina, Tiongkok, dan lain-lain. Selain kunjungan ke Kementerian PANRB, rombongan delegasi APO juga berkunjung ke Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BASARNAS, Ombudsman Republik Indonesia, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (hfu/HUMAS MENPANRB)
