Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat mempresentasikan inovasi 'INSIDEN' di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (04/07).
JAKARTA - Hari ketiga penyelenggaraan presentasi dan wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019, menghadirkan terobosan pelayanan dari lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Kepala dinas, sekda, wakil bupati, gubernur, sampai direktur utama BUMN mempresentasikan inovasinya di depan Tim Panel Independen.
Wawancara sesi pertama diawali oleh inovasi milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diberi nama Integrated System For Traffic Accident (Insiden). Direktur Utama BPJS Fachmi Idris dalam presentasinya mengungkapkan, berdasarkan inovasi yang mulai diimplementasikan sejak Maret 2018 ini juga melibatkan Jasa Raharja untuk memudahkan dan memberikan kepastian penjaminan bagi korban. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Utama Jasa Raharja Budi Rahardjo Slamet.
“Proses koordinasi yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui surat menyurat, kini dilakukan secara elektronik melalui web service yang terhubung real-time antar kedua instansi,” ujarnya dalam sesi presentasi dan wawancara di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Kamis (04/07).
Dijelaskan, kini korban dan keluarga korban tidak lagi perlu mendatangi kantor cabang kedua instansi. Insiden juga memudahkan rumah sakit untuk pengiriman data korban kecelakaan lalu lintas beserta informasi mengenai tempat, tanggal, dan kronologis kejadian ke PT Jasa Raharja (Persero). Selanjutnya, Jasa Raharja akan melakukan kunjungan kepada peserta dan memberikan respon secara elektronik. Respon yang diberikan dalam sistem spesifik untuk setiap tahapan penjaminan. Rumah sakit dapat memonitor respon setiap saat sehingga proses penjaminan lebih transparan.
Respon dalam sistem juga diteruskan kepada BPJS Kesehatan sebagai dasar perhitungan biaya penjaminan pelayanan kesehatan setelah plafon penjaminan Jasa Raharja telah habis. Proses koordinasi manfaat kini menjadi lebih mudah, cepat, tepat, dan akurat dalam rangka perwujudan percepatan reformasi birokrasi penjaminan terhadap korban kecelakaan lalu lintas.
Insiden memiliki tujuan otomatisasi dan simplifikasi sistem dari proses penjaminan yang sebelumnya manual menjadi elektronik. Selain itu dapat mempersingkat waktu pengurusan administrasi dimana peserta tidak perlu datang ke kantor BPJS ataupun Jasa Raharja. Kemudian meningkatkan akurasi verifikasi biaya yang harus dijamin oleh BPJS Kesehatan, serta mencegah kecurangan dalam penjaminan biaya pelayanan kecelakaan lalu lintas pada kedua institusi.
Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro bersama Tim Panel Independen
Inovasi kedua hadir dari PT Taspen yang dibawakan oleh Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro dengan inovasi Kewirausahaan Aparatur Sipil Negara dan Pensiunan Untuk Kesejahteraan atau disingkat Wirausaha Pintar. Inovasi tersebut merupakan bentuk layanan extra miles dari Taspen kepada ASN dan Pensiunan dengan memperhatikan kesejahteraan dan kelangsungan hidup ASN di hari tua.
Setelah pensiun, rata-rata para pensiunan kehilangan lebih dari 50 persen pendapatannya dibandingkan dengan pada saat masih aktif bekerja. Kondisi ini menyebabkan pensiunan yang berusia di atas 58 tahun menjadi rentan terhadap kekurangan finansial, serta kondisi kesehatan dan mental yang menurun, dan mereka menjadi tergantung secara finansial kepada orang lain, misalnya anak ataupun saudara.
Dengan adanya Wirausaha Pintar, para ASN yang menjelang pensiun 2-3 tahun dan Pensiunan ASN dimotivasi untuk menjadi entrepreneur dan berwirausaha sehingga mereka dapat mandiri secara finansial, serta mengurangi risiko penurunan kesehatan dan mental karena mereka tetap produktif di hari tua. “ASN dan Pensiunan akan mendapatkan kemudahan pinjaman modal, karena Taspen bersinergi dengan bank sebagai Mitra Bayar Taspen,” jelas Iqbal Latanro. Hingga saat ini, Wirausaha Pintar telah diikuti oleh 6.897 ASN dan Pensiunan seluruh Indonesia, dengan target 13.000 orang di akhir tahun 2019.
Selanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hadir dengan dua inovasi, yaitu Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis Informasi Elektronik (Si MAS GESIT) dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, dan inovasi Telepon Orang dalam Kedaruratan (Telor Dadar) 112 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pemaparan inovasi dipresentasikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah didampingi Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Abdul Haris, Kepala Satuan Pelaksana Tugas (Kasatpel) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kelurahan Cipedak yang juga sebagai inovator Anneke Iriany Fauzie, Kepala Pelaksana BPBD DKI Subejo.
Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X saat mempresentasikan inovasi 'Sepatu Jolifa'
Sesi kedua dibuka oleh inovasi dari Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dengan dua inovasi sekaligus, yaitu Menggapai Mimpi Sahabat Rimba dan Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All (Sepatu Jolifa), yang dipaparkan oleh Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Inovasi Menggapai Mimpi Sahabat Rimba milik Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta Pemprov DI Yogyakarta merupakan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam dengan memanfaatkan kawasan hutan lindung menjadi daerah wisata alam yang dikelola oleh masyarakat sekitar hutan.
Inovasi bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan lindung sekaligus memberdayakan masyarakat sehingga ekonomi mikro di pedesaan dapat terus tumbuh. Sejak tahun 2015, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (Balai KPH) Yogyakarta mulai menginisiasi adanya pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di hutan lindung dimana masyarakat merupakan pelaku utamanya.
“Terobosan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan kondisi sosial ekonomi serta menjaga kelestarian fungsi hutan secara berkelanjutan,” ujar Sri Sultan.
Inovasi kedua yakni Sepatu Jolifa milik Balai Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang dibangun sebagai sarana belajar, pemenuhan sumber informasi, dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Sepatu Jolifa hadir di masyarakat untuk memberikan layanan perpustakaan yang aksesibel melalui jaringan kerja sama antar perpustakaan berbasis teknologi informasi. Saat ini jumlah perpustakaan yang tergabung yaitu sebanyak 39 perpustakaan yang terdiri dari satu perpustakaan umum daerah, lima perpustakaan umum kabupaten/kota, 28 perpustakaan perguruan tinggi, tiga perpustakaan sekolah, dan dua perpustakaan Instansi.
Sepatu Jolifa menawarkan layanan secara online maupun offline. Secara online, Sepatu Jolifa dapat diakses melalui alamat website www.jogjalib.com. Jenis layanannya yaitu integrasi informasi 39 perpustakaan yang meliputi data katalog buku, e-resources, informasi fasilitas perpustakaan, dan informasi buku unggulan. Secara offline Sepatu Jolifa memberikan kemudahan akses masuk perpustakaan melalui layanan silang kunjung, dan pinjam buku antar perpsutakaan melalui layanan silang pinjam. Layanan silang pinjam ini menjadi satu-satunya di Indonesia yang menerapkan konsep Inter Library Loan (ILL) di tingkat provinsi.
Inovasi selanjutnya datang dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan nama Penguatan Pendidikan Karakter Kulon Progo (PendekarKU), yang dipresentasikan oleh Wakil Bupati Kulon Progo Sutedjo, didampingi Kepala Dinas Dikpora Kab. Kulonprogo Sumarsana. Presentasi hari ketiga ditutup oleh pemaparan dari Sekda Kabupaten Bantul Helmi Jamharis dengan dua inovasi yakni Mobil Keliling Pajak Bantul milik Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, dan inovasi Sistem Penjemuran Karya Santoso (Siperkasa) dari UPTD Balai Benih Pertanian Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Bantul. (byu/HUMAS MENPANRB)
