JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dinilai telah berhasil oleh publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab menata birokrasi dan pelayanan publik. Hal tersebut sebelumnya dirilis oleh Lembaga Klimatologi Politik, Selasa (3/11) di Jakarta, yang dalam hasil surveinya menempatkan Kementerian PANRB di posisi kelima dengan kinerja Kementerian terbaik.
Ahli Ilmu Pemerintahan sekaligus Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, Prof. Dr. Djohermansayh Djohan, MA. mengatakan bahwa survei tersebut mencerminkan bahwa Kementerian PANRB secara nyata sudah bekerja dan pekerjaan yang telah dilakukan diapresiasi oleh publik. Menurutnya indikator utama penilaian dan pembentukan perspektif di mata publik didasarkan pada pemberitaan di media massa yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.
“Ini menjadi modal bagi PANRB untuk meningkatkan kinerja ke depan untuk merealisasikan pekerjaan rumah yang ditargetkan. Selain itu, juga menjadi pendorong bagi Kementerian PANRB untuk mengurus Aparatur Sipil Negara, terutama pembenahan bagi 4,5 juta Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan birokrasi bersih, akuntabel, efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik,” kata Djohermansyah.
Namun menurutnya yang terpenting adalah bagaimana penilaian Presiden sebagai user terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Kementerian PANRB guna memenuhi target-target yang telah ditetapkan dan ditugaskan oleh Presiden. Untuk mengukur pencapaian tersebut, bisa dilihat dari besarnya jumlah penyerapan anggaran dan program quick wins yang ditawarkan.
“Kecenderungannya, penilaian publik yang baik, maka Presiden akan menilai secara paralel,” ujarnya.
Djohermansyah juga menyebutkan bahwa gebrakan awal yang dilakukan oleh Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, dengan kebijakan larangan untuk melakukan kegiatan rapat di hotel menjadi trigger dan dianggap sebagai gebrakan yang sangat bagus oleh publik. Gebrakan tersebut dilakukan guna memperbaiki kinerja dan akuntabilitas aparatur sipil negara untuk mewujudkan mental aparatur sipil yang lebih baik.
Yuddy Chrisnandi juga dinilainya mampu menanamkan mentalitas birokrasi yang dinamis dan menerapkan birokrasi yang berbasis terhadap kinerja (performance based bureaucracy), bukan birokrasi yang hanya berdasarkan peraturan-peraturan (rule based bureaucracy). Hal tersebut menjadi contoh yang baik untuk Kementerian maupun Lembaga Pemerintahan yang lain untuk menerapkan hal tersebut.
“Tapi yang paling kuat adalah responsif. Yuddy Chrisnandi memiliki respon yang cepat dalam menanggapi isu yang mencuat di publik. Misalnya dengan langsung mengecek dan menggebrak dengan melakukan kunjungan incognito, jadi praktek-praktek yang tidak sesuai segera ketahuan dan langsung dilakukan pembenahan,” ujar Djohermansyah.
Perbaikan dan pengawasan pelayanan publik terus diupayakan oleh Yuddy Chrisnandi agar praktek-prakterk yang yang bertolak belakang dengan revolusi mental yang selama ini menjadi fokus pembenahan, dapat dieliminasi.
Djohermanysah menekankan bahwa perbaikan pelayanan publik harus terus ditingkatkan kualitasnya seperti pelayanan terpadu satu pintu untuk menghilangkan praktek-praktek pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, gebrakan pelayanan perizinan harus dibuat semudah mungkin dengan biaya yang tidak mahal, serta perbaikan prosedur birokrasi agar tidak bertele-tele. (ris/Humas Menpan)
