JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan akan terus berkomitmen untuk menjalankan program dan rencana kerja yang telah dicanangkan, walaupun akan mengalami sedikit pengurangan pagu anggaran di tahun 2016. Salah satunya, komitmen dan optimisme terkait kebijakan penanganan tenaga honorer K2 dan bidan PTT.
Hal tersebut disampaikan Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR dalam Penyesuaian RKA Kementerian/Lembaga sesuai hasil pembahasan Banggar DPR RI. "Yang kami ajukan ini lebih sedikit, namun kami laporkan bahwa ini dipastikan tidak akan menggangu program kerja dan rencana kerja setahun ke depan," kata Menteri Yuddy, Selasa (20/10).
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR RI memberikan apresiasi dan mengharapkan Kementerian PANRB menjaga konsistensi untuk mencapai apa yang telah ditargetkan sebelumnya. Dalam hal ini, Komisi II DPR RI mendukung usulan penambahan anggaran tahun 2016 dari Rp 160 miliar menjadi Rp 187,529 miliar.
Kelebihan anggaran itu akan dialokasikan untuk penyelesaian penanganan tenaga honorer K2 dan bidan PTT dan pengembangan e-government. "Terakhir, usulan tambahan anggaran, sesuai rekomendasi Komisi II, untuk penanganan tenaga honorer K2 dan bidan, kami usulkan dari Rp 160 miliar menjadi Rp 187,529 miliar," ujar Yuddy, seraya menambahkan bahwa Rp 16,4 miliar untuk penyelesaian penanganan honorer dan Rp 11 miliar e-government.
Dalam raker gabungan tersebut juga dihadiri Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Kepala ANRI Mustari Irawan, Kepala LAN Adi Suryanto, Ketua KASN Sofian Effendi, dan Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana, dan Sekretaris kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji. (ris/HUMAS MENPANRB)
