(kiri-kanan) Menteri Kominfo Rudiantara, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi, dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini menggelar rapat pembahasan e-government di Jakarta, Selasa (19/1).
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara menggelar rapat untuk menindaklanjuti hasil rapat penyusunan draft inisiatif roadmap e-goverment untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional. Menteri Yuddy mengaku optimis, sistem e-gov bisa dilaksanakan dengan baik.
Program ini sudah didukung oleh Presiden Joko Widodo. “Pak Presiden lebih menyukai sesuatu yang praktis dan detail. Apa manfaatnya, apa perubahan yang dirasakan? Misalnya dari sisi pemerintahan, dalam konteks G to G sekarang, bagaimana nanti setelah diimplementasikan?”, ujarnya saat rapat koordinasi bersama Kemenkominfo di Jakarta, Selasa (19/1).
Ditambahkan, Keinginan Presiden Joko Widodo adalah lebih cepat apa yang diarasakan oleh masyarakat tentang adanya e-goverrment ini. Yuddy mengatakan, e-government sebaiknya mendayagunakan sumber daya nasional, tapi harus diinventarisir dulu supaya sasaran-sasarannya bisa kelihatan. “Kita bisa mengambil dari daerah mana saja yang sumber daya nasionalnya lebih banyak,” kata Yuddy.
Terkait dengan business process e-government, Yuddy mengungkapkan kita juga perlu membuat check-list, misalnya di Kementerian PANRB ada berapa indeks pegawai dan di Kominfo berapa indeks informasinya, sehingga kita mengetahui indikator apa yang mereka punya dan apa yang mereka tidak punya.Pada akhirnya kita bisa menilai dari website kementerian masing-masing “Kementerian PANRB dan Kominfo harus mempunyai peta yang sama,” imbuhnya.
Menteri Kominfo Rudiantara sependapat, bahwa e-gov bukan berbicara mengenai teknologi tetapi bagaimana pemerintah melakukan reformasi birokrasi. Menurutnya, e-gov merupakan alat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, ujarnya. (gin/HUMAS MENPANRB)
