Menteri Yuddy mencoba finger print saat blusukan Ramadhan di Pemkab Bogor, Jumat (10/06)
BOGOR - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi meminta sistem absensi elektronik (finger print) di Kabupaten Bogor perlu diperbaharui. Menurutnya, meski sudah dilakukan secara elektronik namun pemantauannya belum bisa dilakukan secara terpusat.
"Sistem pengawasan disiplin melalui absensi di Kabupaten Bogor perlu di-upgrade. Meski sudah menggunakan absensi elektronik tapi pemantauannya belum bisa dilakukan secara terpusat oleh BKD, bahkan BKD harus mengecek ke Satker masing-masing, ada 60 SKPD," kata Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi saat melakukan safari ramadhan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/6).
Dalam kunjungan tersebut Yuddy didampingi Bupati Bogor Nurhayanti, Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa, dan Kepala Biro Hukum dan KIP Herman Suryatman. Yuddy mengatakan, dari 60 SKPD ada 30 SKPD yang belum melaporkan rekapitulasi absensi pegawainya dari bulan April ke BKD.
Untuk itu, diperlukan perbaikan sistem sehingga ada aplikasi yang bisa memantau tingkat kehadiran ASN di semua Satker. "Saya minta dalam anggaran program perubahan bisa dilakukan, tinggal menyambungkan sistem saja karena semua SKPD sudah punya sistem absen elektronik," kata Yuddy.
Yuddy mengatakan, perbaikan sistem absensi ini tidak hanya dilakukan di Kabupaten Bogor saja tetapi juga harus dilakukan di kota-kota agar produktivitas ASN bisa terlihat. Karena menurutnya, saat ini kesejahteraan ASN sudah semakin baik, kalau disiplin rendah ditambah pengawasan yang tidak maksimum maka otomatis masyarakat akan komplain. "Untuk 30 SKPD yang belum menyampaikan laporannya, Bu Bupati akan memberikan teguran tertulis peringatan pertama karena sejak bulan April belum memberikan laporan," kata Yuddy. (ns/HUMAS MENPANRB) .
