JAKARTA – Untuk membuka akses warga terhadap dunia maya, Pemkab Merauke menciptakan inovasi Free Hotspot yang bisa digunakan warga tiga jam per hari. Dengan adanya layanan ini, pemerintah bisa melakukan video call dengan warga dan mendengarkan kebutuhan mereka.
“Kami bisa melakukan video call dengan masyarakat. Masyarakat bisa memperlihatkan apa yang ingin mereka sampaikan, termasuk bagaimana kondisi masyarakat yang ada di kampung, baik kondisi pembangunannya atau pelayanannya,” jelas Wakil Bupati Merauke, Sularso saat mempresentasikan program yang masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018 ini.
Namun, jika masyarakat ingin mengakses internet lebih dari tiga jam, harus mendaftarkan diri menggunakan e-KTP/Kartu Keluarga dan akan diverifikasi oleh admin Diskominfo. “Setelah diverifikasi, masyarakat dapat mengakses internet tanpa batas waktu, 24 jam sehari,” imbuhnya.
Dijelaskan, layanan ini diletakkan di tempat-tempat umum di Kota Merauke hingga di desa atau kampung yang belum dijangkau layanan internet. Cara masyarakat mendapatkan user dan password untuk mengakses jaringan internet, yaitu dengan cara SMS keyword tertentu dan akan dibalas oleh server secara otomatis.
Wakil Bupati Merauke Sularso menyalami Tim Panel Independen usai presentasi dan wawancara Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018 di Kementerian PANRB.
Layanan ini dimulai sejak tahun 2015 di Kota Merauke, yang disebar pada tiga titik, yakni Mandala, Libra, dan pasar. Tahun 2016, inovasi ini mulai dipasang di kampung dan distrik blank spot atau daerah yang belum ada sinyal telepon seluler dan belum dialiri listrik. Wilayah yang termasuk blank spot itu adalah Distrik Malind, Distrik Okaba, dan Kampung Domande yang termasuk dalam Distrik Malind. Pada 2017, Distrik Naukenjerai juga diberi layanan ini oleh Diskominfo.
Sebelum adanya layanan ini, kawasan-kawasan tersebut merupakan daerah yang terisolir tanpa sinyal internet. Bahkan di Domande belum ada listrik yang dialiri PLN, hanya mengandalkan Solarcell. Setelah ada Free Hotspot, seperti terjadi loncatan yang sangat cepat dalam menerima dan mengirim informasi. “Program ini dinilai berhasil membuka aksesibilitas pada kampung blank spot,” imbuhnya.
Pemkab Merauke terus melakukan perluasan inovasi yang masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018 ini. Tahun ini, Free Hotspot akan ditanam secara permanen di empat titik di kampung-kampung terpilih. Kemudian pada 2019, Pemkab Merauke telah menganggarkan dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk delapan kampung. “Kami menginginkan seluruh kampung, 179 kampung dan 20 Distrik di Kabupaten Merauke ini mampu kami layani dengan free hotspot. Sehingga ini bisa meningkatkan kualitas masyarakat kami,” katanya.
Program ini, menurut Sularso, dapat dengan mudah direplikasi di daerah lain, terutama daerah blank spot dan belum tersentuh sarana telekomunikasi baik kabel maupun seluler. Selain itu, jajarannya mengharapkan dukungan pemerintah pusat. “Kami juga mohon dukungan dari pemerintah pusat, agar kami dapat melakukan pelayanan ini dengan baik ke seluruh kampung,” pungkasnya. (don/HUMAS MENPANRB
