Staf Ahli bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kementerian PANRB Jufri Rahman saat membacakan sambutan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada Seminar Bakohumas Pusat, di Jakarta, Jumat (30/10).
JAKARTA – Dalam meningkatkan citra positif pemerintah, humas menjadi garda terdepan untuk mewujudkannya. Hal ini dilakukan dengan menyampaikan informasi publik secara tepat dan cepat terutama dalam menangkal hoaks.
"Kami berharap humas pemerintah menjadi garda terdepan penyampaian informasi publik dalam rangka membangun citra positif pemerintah dan melakukan counter terhadap berita negatif," kata Staf Ahli bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Jufri Rahman saat membacakan sambutan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (31/10).
Lanjutnya dikatakan, terdapat tugas besar yang harus dilakukan oleh ASN, termasuk para humas pemerintah untuk menyampaikan secara tepat capaian dan program pemerintah di masa kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untuk mewujudkan fokus pembangunan SDM, humas harus menjadi ASN yang pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan yang tercermin dalam Smart ASN.
Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang juga selaku Ketua Umum Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Widodo Muktiyo mengatakan bahwa unit kehumasan pemerintah harus terus berupaya menciptakan konten yang berkualitas untuk publik. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan oleh tim produksi konten, yakni isi, timing, dan media yang digunakan.
Tidak hanya memperhatikan produk yang dihasilkan, waktu penyebaran konten menjadi hal yang penting. "Timing distribusinya juga harus jadi perhatian agar tercipta komunikasi yang efektif," jelas Widodo.
Media yang digunakan dalam menyampaikan informasi juga menjadi faktor penentu kualitas konten yang dihasilkan. Pemilihan media ini bertujuan agar informasi yang disampaikan dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Untuk itu, humas pemerintah didorong untuk turut aktif di media sosial menjadi pasukan dalam menangkal hoaks yang beredar di masyarakat.
Sinergi antar-instansi juga dibutuhkan untuk diseminasi informasi. Soliditas humas antar-kementerian/lembaga harus terus dibangun. "Karena pengelolaan komunikasi adalah pekerjaan kolaboratif dan membutuhkan pemahaman dari semua pihak," terang Widodo.
Ditambahkan Widodo, humas harus memanfaatkan tiga hal dalam melaksanakan pekerjaannya yakni hi-tech (mengikuti perkembangan teknologi), hi-touch (pelayanan yang ramah), dan hi-truth (keakuratan informasi). Dengan pemanfaatan yang tepat, humas pemerintah dinilai akan lebih baik dalam membimbing isu yang beredar guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. (nan/HUMAS MENPANRB)
