Sebuah pemandangan yang tidak biasa terjadi, dilakukan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto dan Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB Ramli E. Naibaho. Dalam suatu kunjungan kerja, tiga pimpinan Kementerian ini berada dalam satu mobil salah satu pejabat eselon I.
Ternyata hal itu bukan tanpa sengaja, karena Eko memang mengajak dan menganjurkan jajaran birokrasi di tanah air melakukan efisiensi birokrasi, yang antara lain dengan melakukan penghematan penggunaan mobil dinas. Hal ini merupakan bagian Gerakan Nasional Efisiensi Birokrasi yang merupakan salah satu strategi perubahan yang akan dilakukan, dan diawali di Kementerian PAN dan RB. Dalam hal ini Wakil Menteri Eko Prasojo mengajak agar penggunaan mobil dinas hanya pada jam kerja, dan menganjurkan agar pengadaan mobil dinas tidak dengan membeli, tetapi cukup dengan sistem sewa. “Selama ini sering kita dapati mobil dinas justeru dipakai oleh isteri atau anak pejabat, dan tidak terlihat ada mobil berplat merah parkir di mal, sementara pejabatnya ada di kantor,” ujarnya. Eko Prasojo juga mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk merumuskan kebijakan pedoman perjalanan dinas, guna pembatasan perjalanan dinas seara proporsional. Kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, diharapkan melakukan pengembangan pemerintahan nirkertas (paperless government), melalui optimalisasi pelaksanaan tata naskah dinas elektronik. Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri PAN dan RB Eko Prasojo mengatakan, perlunya dilakukan gerakan hidup sederhana bagi aparatur negara, termasuk penghematan biaya perjalanan dinas secara proporsional. “Dalam waktu dekat kami akan melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan, untuk mencari cara yang tepat,” ujarnya. Menurut Wamen Eko Prasojo, dalam percepatan reformasi birokrasi juga perlu dilakukan percepatan formulasi sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi pengungkit reformasi birokrasi nasional. Setidaknya ada empat RUU yang perlu dipercepat, yakni RUU Administrasi Pemerintahan, RUU Aparatur Sipil Negara, RUU Etika Penyelenggara Negara, dan RUU Tata Hubungan Pemerintahan. Diakuinya, agar masyarakat mengetahui dan merasakan manfaat reformasi birokrasi, perlu adanya quickwins, yakni suatu inisiatif yang memiliki dampak besar dan dapat diterapkan dengan mudah, cepat serta tidak membutuhkan sumberdaya terlalu besar. Quicks win dalam reformasi birokrasi bermanfaat untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri instansi itu sendiri serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Quicks win dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan (e-government), misalnya dengan e-procurement, e-servicess dan lain-lain. Sistem promosi terbuka juga merupakan salah sagtu quicks win yang diterapkan di Kementerian PAN dan RB beserta paguyuban. Quicks winjuga bisa dilakukan mlalui revitalisasi penyidik PNS, pegembangan dan penegakan etika pejabat melalui pedoman etika, pakta integritas, dan penanganan konflik kepentingan, serta pilot project pelayanan public pada salah satu kementerian/lembaga
