MPP Kota Bogor akan berlokasi di Lt. Dasar Lippo Plaza Bogor, Jl. Pajajaran No. 27, Kota Bogor, Jawa Barat.
BOGOR - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, terus mempercepat pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Pusat pelayanan modern dengan 145 jenis layanan ini, diberi nama Graha Tiyasa. Tiyasa, adalah istilah bahasa Sunda yang artinya 'bisa'.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Bogor, Denny Mulyadi mengatakan, nama MPP itu disesuaikan dengan bahasa daerah Bogor, yakni bahasa Sunda. "Graha Tiyasa artinya gedung serba bisa. Jadi apapun pelayanan, bisa diselesaikan di sana," jelas Denny, saat ditemui di kantornya, Bogor, Jumat (10/05).
Targetnya, Graha Tiyasa akan diresmikan dan memberikan layanannya pada bulan Juli tahun ini. Saat ini sudah ada 13 instansi yang bersedia bergabung dalam MPP. Instansi tersebut diantaranya adalah DPM PTSP Kota Bogor, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, PDAM Tirta Pakuan, Polres Kota Bogor, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.
Denny mengatakan, Graha Tiyasa sedang dalam proses pembangunan. Tahap pembangunan dan persiapan fasilitas itu pun sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
Beberapa fasilitas yang harus ada dalam MPP adalah tempat bermain anak, pojok bacaan, hingga fasilitas bagi para disabilitas. Adanya MPP tentu tak hanya mengumpulkan beragam layanan dalam satu gedung, tapi juga mengintegrasikannya secara elektronik. "Tanggal 15 Mei nanti kita uji coba pelayanan secara elektronik yang terintegrasi," imbuh Denny.
Persiapan tak hanya dilakukan pada infrastruktur dan fasilitas, tetapi juga pada sumber daya manusianya. Untuk bagian Layanan Konsumen misalnya, ada perekrutan dan persyaratan khusus. Mereka yang disiapkan untuk ditempatkan di Layanan Konsumen harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sikap melayani yang baik, cerdas, serta mengetahui semua informasi mengenai pelayanan di MPP. "Sudah ada 20 calon CS, kita butuh lima. Mudah-mudahan terpilih yang terbaik," ungkapnya.
MPP di Kota Hujan ini akan menjadi MPP pertama di Provinsi Jawa Barat. Pembangunannya sudah direncanakan sejak tahun 2018, dan mulai dieksekusi pada Februari 2019. Pemkot Bogor pun juga sudah melakukan studi banding dan studi tiru ke beberapa MPP yang telah resmi beroperasi.
Beberapa MPP yang dijadikan contoh bagi Pemkot Bogor adalah MPP DKI Jakarta, MPP Batam, dan MPP Banyuwangi. "Kita modifikasi, yang bagus kita terapkan di sini," imbuh Denny.
Saat ini Pemkot Bogor terus melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat Kota Bogor tentang pembangunan MPP ini. Denny menekankan, Walikota Bogor, Bima Arya, pun berpesan agar pembangunan MPP ini sesuai target yang ditentukan.
"Pesan Pak Walikota, agar segera dan awasi proses pembangunan hingga sesuai rencana. Sehingga masyarakat bisa memanfaatkan untuk pelayanan ini," pungkas Denny. (don/HUMAS MENPANRB)
