TARAKAN - Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan, sebagai Provinsi baru yang dengan Gubernur Baru, Kalimantan Utara (Kaltara) harus memacu dalam penataan birokrasi. Diharapkan, provinsi paling bontot ini tidak ketinggalan dengan provinsi yang sudah lebih dulu melakukan pelayanan publik
Hal itu dikatakan Yuddy dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Utara, Rabu (18/05). "Kaltara jangan kalah dengan daerah lain," ujar Menteri kepada Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Walikota Tarakan serta Bupati Bulungan.
Hari pertama kunjungan Yuddy diawali dengan perjalanan dengan speed boat dari Tarakan ke Tanjung Selor. Polres Bulungan merupakan lokasi pertama yang dikunjungi, dilanjutkan ke Samsat, Badan penanaman Modan dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupayen Bulungan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan. Yuddy juga menyambangi bangunan yang semula untuk kantor DPRD Bulungan, Terminal dan RSUD Bulungan.
Secara umum Yuddy mengapresiasi sejumlah layanan yang ada. Namun Menteri sempat prihatin setelah menyambangi dua bangunan. Pertama, gedung kantor DPRD Bulungan dan Terminal.
Menurut Gubernur Kaltara, daripada mangkrak, gedung akan digunakan untuk Mapolda Kaltara yang sampai saat ini belum terbentuk. Tetapi tampaknya persoalan tidak sesederhana itu. lnataran masih ada masalah administratif yang harus diselesaikan. "Jadi pembentukan Polda Kaltara belun bisa dilakukan tahun ini," tegas Yuddy yang sempat meninjau bagian dalam bangunan senilai Rp87 miliar itu. Yuddy sempat mengatakan bahwa untuk ukuran gedung DPRD Kabupaten, bangunan itu sangat mewah.
Hal senada dikatakan Yuddy usai meninjau bangunan calon terninal. Pihak Pemprov juga berkeinginan menjadikan bangunan itu untuk markas Brimob. "Saya melihat ada beberapa bangunan yang mangkrak. Ini pasti karena perencanaannya tidak benar," ujarnya. (ags/HUMAS MENPANRB)
